Protes BBM! Pengusaha Angkutan Umum Minta Pemerintah Cairkan Bansos

Selain melakukan mogok beroperasi, para sopir dan pengusaha angkutan umum juga diketahui telah menemui Dishub setempat. Mereka menyampaikan sejumlah tuntutan menanggapi dampak kenaikan BBM bersubsidi terhadap mereka.

Dalam pertemuan itu, Iwan menyebut aspirasi yang disampaikan oleh ketua Organisasi Angkutan Darat (Organda) Purwakarta berisi tiga poin. “Yang pertama, disampaikan oleh ketua Organda itu tentang penyesuaian tarif angkutan umum. Penyesuaian tarif ini harus dihitung dulu sesuai ketentuan yang berlaku,” katanya.

Iwan memastikan proses penyesuaian tarif angkutan umum itu akan segera dilakukan oleh jajarannya. Kemudian, hasil perhitungan dan usulan angka kenaikan tarif itu akan diserahkan kepada bupati untuk diputuskan dan ditetapkan secara resmi.

“Yang memutuskan (penyesuaian tarif angkutan umum) itu memang harus kepala daerah, dalam hal ini bupati melalui peraturan bupati tentang penyesuaian tarif berkaitan dengan kenaikan harga BBM,” tutur Iwan berharap selama proses itu, pelaku usaha angkutan umum tidak memungut tarif di luar ketentuan.

Kemudian, Iwan menyebutkan aspirasi para sopir dan pengusaha angkutan umum kali ini berkaitan dengan Bantuan Langsung Tunai atau Bantuan Sosial. Mereka meminta pemerintah daerah memberikan bantuan serupa bagi masyarakat terdampak kenaikan BBM, khususnya pelaku usaha angkutan umum.

Namun, Iwan menegaskan BLT tersebut sementara ini masih bersumber dari pemerintah pusat. Sama halnya dengan aspirasi ketiga yang disampaikan Organda Purwakarta berkaitan dengan aplikasi MyPertamina yang banyak dikeluhkan sopir karena dinilai merepotkan.

“Jadi itu kewenangan pemerintah pusat dan Pertamina, bukan di pemerintah daerah,” kata Iwan menegaskan. Meskipun demikian, ia berjanji untuk menyampaikan aspirasi para sopir dan pengusaha angkutan kota ke bupati.