Program Bandung Smart City, Dibanggakan Lalu Dikorupsi

Program Bandung Smart City sendiri dihadirkan sejak zaman Gubernur Jabar Ridwan Kamil masih menjabat Wali Kota Bandung.

Secara khusus Bandung Smart City ini merupakan konsep sebuah kota yang memiliki koneksi terintegrasi dalam berbagai bidang hingga memberikan dampak praktis dan efisiensi dalam pengelolaan kota, dari permasalahan penanggulangan kemacetan, penumpukan sampah, perbaikan jalan rusak, hingga mengetahui kondisi masyarakat Kota Bandung.

Program ini menorehkan banyak penghargan, salah satunya Yokkata Awards 2017 kategori Smart City di Ballroom Hotel Mercure, Jakarta Pusat, senin (22/05/2017). Penghargaan ini diterima Sekda Kota Bandung Yossi Irianto mewakili Wali Kota Bandung M. Ridwan Kamil.

Saat itu, Yossi menjelaskan, sudah ada lebih dari 400 aplikasi diciptakan Pemerintah Kota Bandung dalam mempermudah penyelesaian masalah yang ada di Kota Bandung. Sehingga saat ini masyarakat Kota Bandung dimudahkan dengan pelayanan publik yang berbasis teknologi dalam mempersingkat waktu penyelesaian urusan.

Teranyar, program ini juga mendapatkan penghargaan Kepala Daerah Inovatif (KDI) Kategori Pelayanan Publik Pemerintah Kota Bandung Smart City untuk Kesejahteraan Masyarakat oleh MNC Portal Indonesia (MPI) di Klenteng Sam Poo Kong Kota Semarang, Jawa Tengah, Kamis, 22 September 2022 lalu.

Penghargaan diberikan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar kepada Wali Kota Bandung, Yana Mulyana yang diwakili oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Yayan A. Brilyana.

Selain itu, beberapa program lainnya pernah diraih oleh Pemkot Bandung melalui program ini. Bahkan, Pemkot Bandung membuat Dewan Pengembangan Kota Cerdas periode 2019-2023. Tim ini dipimpin langsung oleh Sekretatis Daerah Kota Bandung, Ema Sumarna.

Saat itu, Wali Kota Bandung masih dijabat oleh almarhum Oded M. Danial. Dia juga yang melantik langsung 58 anggota Dewan Pengembangan Bandung Kota Cerdas di Pendopo Kota Bandung, Jalan Dalem Kaum, Kota Bandung, Senin (23/12/2019).

Pelantikan ini bersamaan dengan dirilisnya Bandung Digital Store.

Kendati demikian, semua capaian dan penghargaan ini tercoreng oleh kasus OTT Wali Kota Bandung Yana Mulyana. Dia diduga telah menerima suap uang Rupiah dalam pengadaan kamera CCTV dan jasa penyedia jaringan internet Bandung Smart City.

Yana yang belum genap satu tahun menjabat sebagai Wali Kota Bandung itu, diamankan bersama beberapa orang. Di antaranya bekerja untuk Dishub Kota Bandung. Kabar penangkapan Yana ini disampaikan langsung oleh Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri.

"Jumlah orang yang ditangkap sejauh ini sembilang orang, termasuk wali kota dan beberapa pejabat lainnya di Dinas Perhubungan Kota Bandung," kata Ali dalam keterangannya, Sabtu (15/4/2023).

Kemudian, Ketua KPK Firli Bahuri menegaskan, Yana Mulyana terjaring OTT karena menerima suap dari program Bandung Smart City.

"Menerima hadiah atau janji yang dilakukan penyelenggara negara dalam pengadaan barang jasa berupa CCTV dan jaringan Internet pada program Smart City Kota Bandung," kata Firli kepada wartawan, Sabtu (15/4/2023).

Firli menjelaskan KPK akan terus berupaya memberantas korupsi. Dengan adanya OTT ini dia mengatakan KPK tetap ada dan tidak pernah menyerah membersihkan Indonesia dari segala praktik korupsi.

"Satu lagi kepala daerah ditangkap karena melakukan korupsi. Saya pernah menyampaikan pada saat rakor dengan seluruh kepala daerah bahwa kalau kepala daerah masih korupsi pasti kami tangkap. Itu dibuktikan hari ini Wali Kota Bandung YM ditangkap menyusul Bupati Meranti," katanya.

Ditangkapnya Yana Mulyana menyisakan dampak bagi pemerintahan Kota Bandung. Mulai dari kosongnya pemimpin Kota Bandung hingga terpilihnya Plh dari Kemendagri, dan kekosongan Plt Wali Kota Bandung, karena jabatan Yana akan habis September 2023.

Meski begitu, dalam hal ini masih ada Sekda Kota Bandung, Ema Sumarna. Namun, dia masih belum mau sesumbar akan dipilih oleh Kemendagri, sebab keputusan ada di Kemendagri.

Beberapa daerah juga dipimpin oleh Plh yang bukan berstatus Sekda, melainkan pejabat Kemendagri atau pejabat lainnya yang sudah diusulkan.

"Itu kami serahkan kepada mekanisme dan aturan, tadi pak gubernur menyampaikan bahwa otoritas ini kan di Kemendagri sesuai dengan ketentuan yang ada, dan nanti kita tunggu saja nanti Permendagri bagaimana membuat kebijakan," kata Ema di Balai Kota Bandung, Sabtu (15/4/2023).

Gubernur Jabar Ridwan Kamil juga menyayangkan adanya peristiwa ini. Dia juga turut sedih lantaran program ini dimunculkan selama kepemimpinannya di Kota Bandung, namun akhirnya tercoreng oleh kasus korupsi.

Dia kemudian meminta kasus ini sebagai pembelajaran pada kepala daerah lain.

"Saya titip kepada seluruh kepala daerah di 27 kota dan kabupaten untuk selalu mengedepankan integritas. Niat kita itu memimpin untuk masyarakat bukan lain-lainnya," ujar Emil di Pasar Kosambi, Sabtu (15/4/2023).