Problematika Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran

Seperti diketahui, pasangan calon Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka telah menjanjikan program makan siang dan susu gratis untuk siswa serta ibu hamil jika terpilih nanti. Salah satu program unggulan dari tujuh program milik Prabowo-Gibran saat kampanye ini terus mendapatkan sorotan publik.

Pro-kontra muncul setelah program makan siang dan susu gratis terus digaungkan. Karena, masalah anggaran yang menjadi sorotan. Sebab, pemerintah membutuhkan anggaran sedikitnya Rp450 triliun untuk bisa menjalankan janji politik ini.

Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran telah menghitung dan merencanakan alokasi dana sebesar Rp15 ribu per anak untuk program makan siang, di luar susu gratis. Bahkan, pemerintahan Presiden Joko ‘Jokowi’ Widodo juga mulai membahas dan merencanakan anggaran makan siang gratis dan dimasukan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

Meskipun, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan, pembahasan detail program makan siang gratis akan dilakukan setelah ada pengumuman resmi pemenang pilpres dari KPU.

Namun, Airlangga mengatakan, posisi pemerintah dalam membahas program makan gratis ini adalah berbelanja masalah atau mengumpulkan kesimpulan dari pelaksanaan simulasi makan gratis di berbagai sekolah. Hasilnya akan berujung pada pembuatan kebijakan dari pemerintahan yang baru agar tepat sasaran.

"Sekali lagi kita baru bahas dalam APBN sesudah ada keputusan dari KPU siapa pemerintah yang akan datang. Jadi kita selalu sebut pemerintah yang akan datang karena penggunaan APBN 2025 adalah pemerintah akan datang," ujar dia.

Meskipun memerlukan anggaran jumbo, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan jika program milik Prabowo ini bisa dilaksanakan mulai tahun 2025, mendatang. Program makan siang gratis ini akan dilakukan secara bertahap hingga 2029.

Sebagai gambaran tahap awal, program makan gratis akan dilakukan di sejumlah daerah untuk balita hingga ibu hamil. Kemudian, dilanjutkan hingga tahap SMP hingga ke daerah yang memiliki angka stunting tinggi.

“Data siapa saja penerima program makan gratis sudah ada. Kita sudah punya angkanya,” kata Airlangga

Airlangga menyebutkan, data yang sudah dikantonginya itu merupakan angka dari program Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Dimana tercatat ada 22,3 juta balita, 7,7 juta peserta didik TK, 28 juta siswa SD, dan 12,5 juta siswa Madrasah hingga SMP. Jika dijumlahkan, ada sekitar 70,5 juta penerima program tersebut.

Jika diasumsikan makan siang gratis untuk seorang siswa Rp15.000 dengan total peserta didik tahun ajaran 2023-2024 yang mencapai 47,5 juta orang maka pemerintah harus menyiapkan dana lebih dari Rp120 triliun per tahun. Angka ini diprediksi akan bertambah karena belum dimasukan nilai harga susu dan jumlah siswa yang masuk dalam target program yang jumlahnya lebih dari 50 juta orang.

Dr M Zainul, SE, MM, seorang akademisi dari Universitas Islam Kalimantan (Uniska) MAB menyatakan, penting untuk membahas penggunaan dana secara transparan dalam program ini. Jika tidak, hal tersebut dapat berdampak negatif terhadap sistem keuangan negara dan pendidikan.

Dia menilai, pemerintah harus bisa menjelaskan dan menyiapkan sumber dana yang akan digunakan untuk program makan siang dan susu gratis pada 2025, nanti. Sumber pendanaan ini harus jelas dan tidak boleh mempengaruhi pendanaan operasional sekolah yang sudah ada saat ini.

"Anggaran harus jelas, dan data sasaran seperti jumlah siswa, balita, dan ibu hamil setiap tahun harus transparan," tegas dia.

Program makan siang gratis yang menjadi janji kampanye pasangan Prabowo-Gibran ternyata sudah mulai diuji coba di berbagai daerah. Berdasarkan penelusuran IDN Times hingga Minggu 10 Maret 2024, makan siang gratis ini sudah dilakukan di SMPN 2 Curug, Tangerang, Banten; SMP Negeri 1 Darul Imarah, Aceh Besar; sejumlah sekolah di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat; dan sekolah TK hingga SMP di Kota Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Rencananya, lokasi uji coba makan siang gratis juga akan terus bertambah dan dilakukan di berbagai daerah.

Airlangga mengatakan, kebijakan uji coba makan siang gratis akan dilakukan pemerintah daerah. Tugas pemerintah pusat dalam pelaksanaan makan siang gratis adalah memastikan kebijakan ini dapat terlaksana secara tepat sasaran, tepat jumlah, dan bermanfaat bagi siswa.

“Kemarin simulasi di daerah perkotaan. Berikutnya simulasi bisa dilakukan di daerah pedesaan atau pesisir,” kata Airlangga dikutip Sabtu(9/3/2024).

Sementara itu, Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) pasangan nomor urut 2, Drajad Hari Wibowo mengatakan, program makan siang gratis akan dilakukan bertahap dan tidak akan langsung dieksekusi penuh untuk 80 juta siswa di Indonesia. Menurut dia, program ini akan dilakukan dengan sasaran awal daerah tertinggal, terdepan, terluar (3T).

Pelaksanaan uji coba makan siang gratis program Prabowo-Gibran ini ternyata mendapat respons positif dari Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Olahraga (Dikbudpora) Kota Bima, NTB. Program yang menyisir sekolah TK hingga SMP itu dinilai dapat meringankan beban orang tua (ortu) atau wali murid dengan ekonomi lemah.

Dengan adanya makan siang gratis ini, orang tua dengan ekonomi lemah tidak harus memberikan uang saku kepada anak-anaknya saat pergi ke sekolah. Kalau pun ada, kemungkinan tidak sebanyak sebelum program makan siang gratis diterapkan.

"Untuk di Kota Bima, program makan siang gratis nanti cukup membantu bagi orang tua peserta didik yang ekonomi lemah," kata Kabid Pendidikan Dasar (Dikdas) Dikbudpora Kota Bima, Humaidin pada IDN Times, Kamis (7/3/2024).

Menurut dia, program makan siang gratis ini juga dapat mencegah angka stunting di daerah. Karena, kebutuhan makanan bergizi ke peserta didik setiap hari bisa terpenuhi.
Terpisah, Kabid Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bandar Lampung, Mulyadi mengaku, belum menerima arahan mengenai uji coba makan siang gratis di lingkungan pendidikan setempat.

Saat ini, Disdik Kota Bandar Lampung masih menunggu arahan dan petunjuk teknis mengenai pelaksanaan uji coba makan siang gratis tersebut.

"Belum ada, dari kementerian juga tidak ada semacam edaran atau imbauan. Pembahasan juga di kita belum ada, yang jelas kita menunggu arahan dari pemerintah pusat dan daerah," tandasnya.

Dia mengaku, program makan siang sudah dijalankan sejumlah sekolah dari tingkat taman kanak-kanak hingga SD. Tetapi, penerapan kebijakan itu merupakan kegiatan sekolah dan tidak menggunakan anggaran negara.

"Jadi misalnya hari Jumat, ada sekolah meminta anak-anak didiknya bawa bekal dari rumah. Itu sudah berjalan beberapa tahun ini, tapi itu bawaan sendiri bukan ditanggung uang negara," jelasnya.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin, Nuryadi menyatakan, siap menyambut program tersebut. Ia telah menerima banyak informasi mengenai program makan siang di sekolah melalui media sosial dan telah mengevaluasi plus dan minus program tersebut bersama berbagai pihak yang memberikan pendapatnya.

"Kami mendukung program ini. Sekolah adalah tempat yang cocok untuk menerapkan program makan siang gratis, asalkan ada regulasi yang jelas dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan," katanya.

Besarnya alokasi dana program makan siang gratis milik Prabowo ini mendapatkan penentangan dari Forum Aksi Guru Indonesia (FAGI). Mereka menentang jika penggunaan dana makan siang gratis mengambil sebagian alokasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang selama ini jumlahnya kecil.

Ketua FAGI Iwan Hermawan mengatakan, dana BOS yang ada sekarang sebenarnya tidak terlalu besar untuk menutup keperluan operasional sekolah mulai dari administrasi, perbaikan sarana dan prasarana, hingga membayar guru honorer. Untuk itu sangat tidak etis ketika anggaran yang terbatas ini kemudian harus dialihkan sebagian untuk program baru.

"Karena dari awal memang dana BOS ini sudah ada keperluannya termasuk belanja pegawai dan belanja kedinasan. Sekarang kalau uang itu dipotong pasti ada pemangkasan kaitannya sama investasi di sekolah atau uang guru honorer," kata Iwan kepada IDN Times, Jumat (8/3/2024).

Menurutnya, selama ini dana BOS masih belum mensejahterakan pendidikan di Indonesia secara merata. Di berbagai daerah banyak bangunan terbengkalai, tidak terawat, karena sekolahnya tidak punya biaya untuk perbaikan sekalipun diberi dana BOS. Di sisi lain, sekolah pun diharamkan menarik uang dari orangtua siswa sehingga dana yang ada harus dimanfaatkan semaksimal mungkin termasuk membayar honor guru honorer.

Tidak hanya FAGI, penolakan tegas juga disampaikan Ketua PGRI Jawa Tengah, Dr Muhdi. Menurut dia, penggunaan dana BOS untuk anggaran makan siang gratis merupakan suatu kemunduran dalam dunia pendidikan.

Sebab, kata mantan Rektor UPGRIS ini, berdasarkan perinciannya, alokasi BOS untuk SD setahun itu hanya mencapai Rp900 ribu. Jika dihitung per harinya, tiap siswa SD mendapatkan BOS hanya Rp2.830.

"Padahal kalau kita hitung, untuk SD saja anak-anak kalau dapat BOS itu uangnya Rp2.830 per hari dari total Rp900 ribu. Kalau Rp15 ribu diambil maka BOS-nya gak jadi dipakai hanya untuk makan thok. Ini artinya dalam sehari defisitnya Rp567 miliar," kata mantan Rektor UPGRIS tersebut kepada IDN Times, Kamis (7/3/2024).

Menurutnya, dana BOS adalah alokasi bantuan pendidikan untuk memenuhi standar minimal pendidikan di masing-masing sekolah swasta dan negeri yang ada di Indonesia. Bahkan bila dilihat dari besaran pagu anggarannya, BOS yang diberikan pemerintah selama ini masih kurang memadai. Karena itu, pihaknya menegaskan menolak penggunaan dana BOS untuk program makan siang gratis.

Tidak hanya guru, orang tua siswa pun ikut menolak jika pemerintah memanfaatkan sebagian dana BOS untuk anggaran makan siang gratis nanti. Salah satunya Forum Orang tua Siswa (Fortusis) Jawa Barat. Mereka menolak program ini diterapkan di seluruh sekolah TK hingga SMP, karena kepentingan pemenuhan infrastruktur pendidikan, serta kualitas sumberdaya tenaga pendidik lebih penting.

"Kami menolak makan siang gratis di Jabar, mendingan faktor kualitas pendidikan dipenuhi dulu, kualitas itu macem-macem, infrastruktur, kurikulum, tenaga pendidikan. Itu penuhin saja dulu," ujar Koordinator Fortusis Jawa Barat, Dwi Soebawanto saat dihubungi, Rabu (6/3/2024).

Dwi menganggap, kualitas pendidikan di Jawa Barat masih perlu perhatian lebih dan harus diperbaiki terlebih dahulu dibandingkan melaksanakan menerapkan program makan siang gratis. Menurutnya, orang tua siswa banyak putus sekolah bukan karena tidak bisa makan siang.

"Program ini di dunia pendidikan sangat tidak penting. Apalagi di Jabar alamnya berlimpah. Tidak relevan di Jabar mending tingkatkan pelayanan, dalam rangka kurikulum merdeka supaya betul tuntas. Di Jabar banyak orang putus sekolah bukan karena tidak bisa makan," katanya.

Sementara itu, salah satu orang tua di Sekolah Dasar Inpres Medan, Sri Purnama mengaku mendukung program makan gratis yang akan dilakukan Prabowo-Gibran. Tetapi, anggaran yang digunakan untuk program ini jangan diambil dari dana BOS.

“Ya bagus, untuk menunjang gizi anak. Tapi kalau ada pemotongan dana BOS itu bukan gratis. Kalau memang gratis, ya gratis saja. Jangan dipotong-potong lagi. Karena dana bos ini bisa untuk kebutuhan yang lain, kayak buku, sepatu dan lainnya. Tapi kalau dikurangi untuk makan bagus masak sendiri,” jelas dia.

Sri mengaku, program dana BOS yang selama ini sudah bergulir saja baru dinikmati sekali selama anaknya bersekolah di SD Inpres. Kemudian, dia mengatakan bahwa saat putrinya duduk di kelas 1 pernah juga mendapatkan makan gratis. Artinya, sekitar 5 atau 6 tahun yang lalu sudah pernah ada makan gratis untuk anak sekolah inpres. Tapi, dia tidak mengetahui apakah bantuan tersebut dari pemerintah atau donatur dari pihak swasta.

“Pernah dapat makan gratis selama 3 atau 4 bulan, ada susunya ada buahnya. Lengkap 4 sehat 5 sempurna dari sekolah. Tapi gak tahu itu bantuan dari siapa. Waktu itu tidak dikenakan biaya 100 persen gratis, sekarang gak pernah lagi,” tambahnya.

Hal yang sama juga dikatakan Is, ayah dari anak yang juga bersekolah di SD Inpres. Dia berharap, pemerintah telah melakukan pendataan yang sesuai sehingga tidak terjadi salah sasaran penerima manfaat dari program makan siang gratis.

“Kalau memang ini akan diwacanakan, diharapkan pemerataan dan juga makanannya harus benar sehat. Jangan pula dimakan besok anak-anak jadi mencret,” kata Is.
Berbeda dengan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI). Mereka menilai biaya program makan siang gratis yang diwacanakan menggunakan dana BOS rawan dikorupsi. Sejumlah pengelola sekolah, termasuk guru, dinilai bakal rawan masuk bui.

Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji mengatakan, hingga kini sektor pendidikan masih masuk dalam besar sektor terkorup di Indonesia. Maka, biaya makan siang yang diperkirakan jumlahnya fantastis, bisa menjadi angin segar bagi para oknum di sektor pendidikan untuk melancarkan aksi lancung.

"Apalagi tidak jelas, siapa yang mengelola, siapa saja yang terlibat, bagaimana mekanisme transparansi dan akuntabilitasnya? Dana BOS saja hingga kini masih bermasalah, apalagi ditambah lagi dengan dana makan siang," kata Ubaid, Jumat (8/3/2024).

Ubaid juga menilai, tujuan program makan siang ini belum jelas. Beragam kabar yang masih simpang-siur yang diterima masyarakat. Ada yang bilang untuk pencegahan stunting, pemenuhan gizi, tambahan makan siang, dan lain sebagainya. Jika untuk pencegahan stunting, menurut Ubaid, program ini tidak ada manfaatnya.

"Jika untuk program pencegahan stunting, maka peruntukannya adalah untuk ibu hamil dan anak hingga usia dua tahun. Jika untuk pemenuhan gizi, apa artinya makan siang, jika anak-anak itu berangkat sekolah dengan perut kosong tidak sarapan, lalu malamnya makan mie atau seblak? Maka makan siang untuk pemenuhan gizi ini tidak ada artinya," kata Ubaid.

Pun jika dipaksakan harus ada makan siang, kata Ubaid, maka anggaran makan siang harus di luar anggaran pendidikan. Sebab, saat ini anggaran pendidikan, yang jumlahnya 20 persen itu, sudah sangat terbebani dengan gaji guru dan belanja operasional pegawai.
"Akibatnya, tidak dapat banyak dimanfaatkan untuk meningkatkan akses dan juga mendorong kualitas pendidikan lebih baik," kata dia.

Lembaga Bantuan Pemantau Pendidikan (LBP2) Jawa Barat, Asep Buchori Kurnia alias Aa. Maung berpendapat, program makan siang dan susu gratis yang dibanggakan Prabowo-Gibran sah-sah saja diterapkan. Tetapi, dia berharap, janji manis kampanye ini jangan sampai mengganggu anggaran pendidikan di daerah, apalagi infrastruktur sekolah masih banyak yang belum terpenuhi.

"Saat ini kan boleh dibilang masalah infrastruktur pendidikan tingkat SD, SMP, SMA Itu masih sangat kurang di support di sekolah, sehingga banyak kekurangan dan akhirnya jadi dilema," ujar Aa Maung.

Aa Maung menilai, pemerintah saat ini atau ke depan ada baiknya fokus terhadap mutu pendidikan dan infrastruktur itu sendiri. Jangan sampai, memberikan anggaran besar untuk makan siang gratis tetapi infrastrukturnya masih belum layak.

"Sebaiknya penuhi dahulu beberapa hal yang masih kurang, setelah itu baru wacana makan gratis. Jadi pos makan siang gratis dialihkan dulu untuk menutupi lubang celah kekurangan yang ada di sekolah," katanya.

Lebih lanjut, Aa Maung menganggap infrastruktur pendidikan di Jawa Barat masih belum merata untuk TK, SMP, hingga SMA. Masih banyak wilayah pelosok pedesaan yang belum memiliki sekolah. Sehingga dia meminta ada baiknya program ini dikaji terlebih dahulu.
"Hemat saya sebaiknya diperhitungkan secara matang, sekolah harus siapkan pengusaha katering yang sehat, kualitas makanan bisa dipertanggungjawabkan tidak hanya asal makan siang. Anak-anak kalau tidak suka dan tidak makan itu jadi hal mubah," kata dia.

Pengamat kebijakan publik Dadang Darmawan melontar kritik terhadap rencana program itu. Apalagi belakangan, pemerintah berjalan diisukan sudah membahas program tersebut. Meski Presiden Joko Widodo membantahnya.

Bagi Dadang, masih banyak hal yang perlu dikritisi dari rencana program itu. Meski itu merupakan janji politik Prabowo-Gibran yang diumbar selama masa Pemilu 2024.
Dadang mempertanyakan apa kajian yang menjadi acuan Prabowo dan Gibran menjalankan hal itu, kelak jika mereka menjadi pemimpin Indonesia. Karena sampai sekarang, belum ada riset yang mengkaji bagaimana program itu bisa dijalankan.

“Ini kebijakan yang harus dianggap ‘fantastis’. Karena kebijakan ini sama sekali belum memiliki riset yang mendahului. Jika di pemerintah biasanya ada analisis kebijakan sebelum dilaksanakan. Bagi pemerintah sendiri ini kebijakan yang masih gelap,” ujar Dadang, Sabtu (9/3/2024).

Selama pengamatan Dadang, tidak sedikit kebijakan pemerintah mengalami kegagalan, meski sudah memiliki kajian. Kegagalan itu biasa terjadi pada saat implementasi. Apalagi, dalam program makan siang gratis ini memiliki kebutuhan anggaran yang angkanya tembus hingga lebih Rp400 triliun per tahun.

“Program makan siang gratis ini berpotensi menjadi celah korupsi baru. Sumber kegagalan kebijakan dan ini akan menjadi kesia-siaan,” katanya.

Dadang pun heran sampai-sampai makan siang gratis ini bisa menjadi program. Karena, belum ada gejolak di masyarakat yang menuntut makan siang gratis. Saat ini masyarakat masih berkutat pada tuntutan kebutuhan dasar seperti pendidikan dan kesehatan.
“Kita tidak tahu masyarakat mana yang minta makan siang gratis. Bagaimana kita tahu kok tiba-tiba muncul program ini. “Di kebijakan itu ada prioritas. Hal-hal yang mendesak. Apalagi dalam situasi negara yang sulit saat ini,” pungkasnya.

Direktur Riset Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Berly Martawardaya menilai, program makan siang gratis dari pasangan calon presiden nomor urut 02, Prabowo-Gibran Rakabuming akan berakhir pada penambahan utang luar negeri.
Menurutnya, selain utang luar negeri ada dua sumber anggaran lainnya yang berpotensi akan digunakan oleh pasangan calon presiden Prabowo-Gibran untuk menjalankan program itu. Namun, menambah utang menurut dia paling masuk akal.

"Jadi total tiga sumber. Pemasukan baru, memotong program lain nambah utang, paling mungkin menambah utang (luar negeri), sekarang kan pajak PPN mau dinaikkan sedikit, tapi saya menilai itu tidak akan cukup," ujar Berly saat dikonfirmasi, Sabtu (9/3/2024).

Jika pasangan Prabowo-Gibran hanya akan mengandalkan menggeser anggaran beberapa program dari yang sudah diterapkan sebelumnya, Berly memastikan, hal itu tidak akan cukup. Sehingga, utang luar negeri berpotensi akan ditambah untuk menjalankan program ini.

"Tiga ini lah, dari mana lagi, ya kan. Kalau anggaran Rp10 triliun mungkin masih bisa geser program, bisa geser dana BOS, perlindungan sosial, subsidi BBM, geser-geser. Gak harus nambah utang. Makanya kami tunggu rencananya akan seperti apa," katanya.

Sementara itu, Pengamat Ekonomi asal Lampung, Erwin Oktavianto menilai, program makan siang gratis diperkirakan sulit terealisasi secara konsisten tiap tahunnya. Karena, anggaran yang dibutuhkan nilainya terlampau besar hingga ratusan triliun.

"Program ini akan sulit tercapai tiap tahunnya, apa mungkin, pemerintah akan datang mau atau bisa menyisihkan 20 sampai 30 persen APBN untuk sekadar makan siang gratis, negara mana yang mau mengeluarkan uangnya 20 persen hanya untuk makan siang gratis?," ujarnya kepada IDN Times, Jumat (8/3/2024).

Berkaca dari kalkulasi Tim Pakar Prabowo dan Gibran kebutuhan anggaran program makan siang gratis mencapai Rp400 triliun/tahun, Erwin mengatakan, nominal tersebut setara dengan 30 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam satu tahun.

Permasalahannya, paslon Prabowo-Gibran dicap sebagai keberlanjutan pemerintahan Presiden Joko "Jokowi" Widodo akankah mengesampingkan urusan pembangunan infrastruktur hingga kebijakan sosial lainnya, demi memuluskan janji politik tersebut.

"Perlu diingat, proporsi APBN itu 60 sampai 70 persen untuk belanja rutin dan sisanya untuk belanja pembangunan serta modal. Dari struktur itu, saya rasa akan sulit terealisasi, tapi mungkin karena ini adalah janji sehingga direalisasikan dalam berbagai bentuk dan tahapan," katanya.

Pemerintah telah melakukan simulasi program makan siang gratis di sejumlah daerah. Program ini pun digadang-gadang akan mulai diterapkan pada pemerintahan selanjutnya. Sebab, program makan siang gratis tidak hanya akan memperbaiki gizi anak di sekolah tetapi juga menggerakkan ekonomi daerah dan nasional. 

Dalam jangka panjang, program tersebut akan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan petani, nelayan, peternak, dan UMKM di sekitar sekolah.

Terkait hal ini, Ketua Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) Jawa Barat, Nandang mengatakan bahwa pedagang pasar tak mempersoalkan dengan adanya program ini. Asalkan mereka ikut dilibatkan dalam pengadaan sembakonya.

Jangan sampai pengadaan kebutuhan tersebut hanya dilakukan pelaku usaha besar dan tidak berdampak pada peningkatan perekonomian pedagang pasar tradisional.

"Catatan dari APSSI memang pedagang ini harus ikut terdampak mulai dari pusat sampai ke daerah. Karena kan menunya nanti sudah ditentukan pemerintah, jadi sudah tahu pemenuhannya akan gimana, kaya sayuran, telor, tahu atau tempe. Jadi jangan hanya pelaku besar saja yang diajak kerja sama," kata Nandang saat dihubungi IDN Times, Jumat (8/3/2024).

Nandang menuturkan, kebutuhan makanan sehat untuk siswa dalam program makan siang gratis sangat lengkap di pasar tradisional. Maka, pelibatan suplai dari para pedagang untuk menyukseskan program tersebut bisa dilakukan secara serentak.

Asalkan pemenuhan dari para suplier besar ke pasar pun tetap terpenuhi. Misalnya, untuk beras, sayuran, hingga tahu dan tempe selama ini tidak pernah ada masalah berarti. Yang memang harus jadi perhatian adalah produksi telur dan daging sapi yang selama ini fluktuasinya cukup tinggi. Khususnya pada daging sapi yang memang selama ini masih dipenuhi lewat skema impor.

"Pemerintah harus memikirkan bagaimana pemenuhan sumber protein ini agar bisa mencukupi dan bervariasi. Untuk produk impor seperti daging harapannya bisa langsung masuk ke pasar-pasar tradisional besar jadi harga jual saat manfaatkan program juga tidak terlalu besar," papar Nandang.

Wakil Ketua Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Budiman Sudjatmiko mengatakan, program makan siang gratis ini akan memberikan efek domino terhadap pertumbuhan dan kemandirian ekonomi nasional. Sebab, program tidak hanya melalui pendekatan pembelanjaan hilir (langsung belanja porsi makanan tanpa menyiapkan sumber bahan pangannya).

Dia menyebutkan, sebagai gambaran satu porsi menu dengan mengacu pada komposisi makanan 4 Sehat 5 Sempurna, maka program ini dalam skala penuhnya akan memerlukan hingga 6,7 juta ton beras per tahun; 1,2 juta ton daging ayam per tahun; 500 ribu ton daging sapi per tahun; 1 juta ton daging ikan per tahun; berbagai kebutuhan sayur mayur dan buah‐buahan, hingga kebutuhan 4 juta kiloliter susu sapi segar per tahun.

"Karena itu, Prabowo‐Gibran merencanakan program ini akan dibangun dengan format kolaborasi para pemangku kepentingan di sektor industri pangan nasional. Pembelanjaan hulu, hilirisasi komoditi pangan skala kabupaten, serta konsep collaborative farming yang melibatkan industri pangan nasional akan mewarnai implementasi program ini," paparnya.

Menurut Budiman, jika program ini berjalan dengan baik, diperkirakan sekitar 10 ribu desa dari total 74.961 desa bisa dilibatkan memproduksi padi untuk memenuhi kebutuhan program ini. Sekitar 20 ribu desa bisa membangun peternakan ayam pedaging dan petelur, penggemukan sapi serta usaha sapi perah, 2.000 desa nelayan dapat diandalkan untuk penyediaan ikan segar, serta ribuan desa lainnya dilibatkan dalam pemenuhan kebutuhan sayur mayur, buah‐buahan hingga bumbu masak untuk penyediaan makan siang gratis.

Masa kanak-kanak adalah periode emas dan terbaik bagi pertumbuhan dan perkembangan. Tetapi, masa tersebut juga rentan terhadap ancaman berbagai penyakit, seperti gizi buruk. Dibutuhkan asupan gizi yang baik bagi masa kembang anak agar menjadi sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas.

Masih tingginya persoalan gizi buruk pada anak di Indonesia membuat Prabowo-Gibran mencanangkan program makan siang dan susu gratis. Program ini telah dihitung dan disimulasikan dalam anggaran. Untuk program makan siang gratis, setiap anak atau siswa nantinya akan mendapatkan satu porsi menu hidangan seharga Rp15.000.

Nilai Rp15.000 itu diasumsikan telah memenuhi kebutuhan gizi seimbang bagi siswa yang mendapatkan program makan siang gratis. Namun, ahli gizi RSUD Nyitdah, Ni Nyoman Utami Sari menilai, anggaran makan siang per anak sebesar Rp15.000 itu terlalu mepet dibandingkan dengan harga kebutuhan pokok saat ini. 

Menurutnya, jika makan siang ini memakai jasa katering, maka kisaran anggaran Rp15.000 bisa saja dinego, meski tidak memenuhi kriteria empat sehat lima sempurna. Saat ini, menurut dia, katering mematok minimal harga Rp20.000 per pax dengan susu. 

"Sebenarnya bisa saja, tetapi kisaran anggaran ini mepet sekali. Rp15.000 tidak pakai susu dan porsi disesuaikan dengan anggaran," kata dia, Jumat (8/3/2024).

Sementara itu, Ahli Gizi Universitas Gadjah Mada (UGM), Toto Sudargo menilai, anggaran Rp15.000 untuk makan siang gratis bisa memenuhi kebutuhan gizi seimbang siswa asalkan dana yang disalurkan diberikan secara kolektif. Artinya, setiap sekolah telah menerima total anggaran sesuai dengan jumlah siswa yang ada. 

"Misalnya dalam satu SD, SMP, SMA, itu ada sekitar 500 siswa, kalau dikalikan Rp15 ribu kan nilainya cukup besar. Itu bisa, amat sangat bisa. Asalkan, dana itu hanya untuk kebutuhan makan saja tidak dipotong kebutuhan lain," ujar Toto, Kamis (7/3/2024).

Dia akan mengkhawatirkan jika anggaran makan siang gratis Rp15.000/anak dilakukan pemotongan akan berdampak terhadap menu yang disajikan tidak professional dan asal-asalan dan program akan gagal. "Anggaran jangan sampai disunat. Kalau disunat lagi (menu akan sembarangan), dibikin tidak profesional, keracunan jelas. Jadi harus dikontrol ahlinya," ujar Toto.

Kebutuhan per anak sekitar 1.600 - 1.800 kilo kalori. "Jika dibagi tiga kali makan, atau dibantu makan siang gratis akan bisa terpenuhi. Daging seminggu sekali mungkin. Kalau ikan jangan tengiri, bisa ikan kembung, nila yang fillet, jangan kepala, tapi dagingnya. Bisa ayam, bisa telur asin, dadar gulung. Roti dengan isian telur juga bisa. Mi juga bisa tambah telur, tambah sayur, tambah pisang," jelas Toto.

Tim penulis : Debbie Sutrisno, Azzis Zulkhairil, Inin Nastain, Juliadin JD, Indah Permata Sari, Prayugo Utomo, Fariz Fardianto, Herlambang Jati Kusumo, Hamdani, Muhammad Nasir, Ni Ketut Wira Sanjiwani, Muhammad Iqbal, Tama Wiguna.