PPKM Darurat, Polda Jabar: Gerak Kendaraan Dibatasi dan Sanksi Pidana

Dofiri menjelaskan, dalam aturannya sudah sangat jelas untuk pemberian sanksi dilakukan pada aturan mana saja pada penerapan PPKM darurat. Menurutnya, kepolisian akan semaksimal mungkin melakukan penertiban masyarakat di lapangan.

"Saya tidak bisa membacakan seluruhnya yah, tapi ancaman ada pada pasal 11 status lingkungan, termasuk menggunakan masker," katanya

Polisi tidak hanya akan menggunakan perda saja. Dofiri mengatakan, upaya penindakan akan berdasarkan pada aturan hukum pidana. Namun, polisi akan tetap mengedepankan tindakan secara humanis pada pelanggar aturan.

"Kita juga akan gunakan perundangan lain, penyakit menular, KUHP jika ada melawan petugas. Kita tidak akan ragu melakukan tipiring. Penendakan hukum itu paling akhir. Kalau sudah diimbau dan nurut tidak akan ada hukuman," kata dia.

Dofiri menambahkan, soal mobilitas kendaraan selama PPKM darurat akan tetap dilakukan seperti saat libur mudik Idul Fitri 2021. Polda akan menjaga perbatasan di antar kota, antara kabupaten dan antar provinsi.

"Sekali lagi, kita punya pola lebih efisnien dengan nomor kendaraan. Aglomerasi kendaraan. Apabila mereka punya ijin, dan warga bandung mereka bisa ke wilayah bandung," tuturnya.

Untuk penjagaan sektor pariwisata dan objek lainnya. Dofiri bilang, dalam penerapan PPKM darurat, kerumunan masa dipastikan akan lebih sedikit dari PPKM biasa. Masyarakat akan banyak mengikuti aturan dari pemerintah.

"Kalau penutupan wisata, mobilitas akan jauh lebih berkurang. Penutupan ada ring 1 sampai 3. Intinya, kita akan melakukan penyekatan dengan sungguh sungguh selama kebijakan berlangsung," kata dia.