Bandung, IDN Times - Penjabat Gubernur Jawa Barat, Bey Triadi Machmudin meminta Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2024 bersih dari praktik pungli dan titipan kursi. Seluruh proses selesksi diharapakannya transparan dan akuntabel.
"Saya menekankan betul kepada Kadisdik jangan ada lagi titip-titipan, satu kursi sekian juta saya minta transparan. Masyarakat harus puas dengan proses PPDB 2024 ini," ujar Bey usai kegiatan Kick Off PPDB Jawa Barat di Gedung Sate, Rabu (8/5/2024).
Disdik Jawa Barat, dikatakan Bey harus bisa menjaga proses PPDB pada masyarakat se baik mungkin dan memberikan informasi yang adil agar tidak ada masyarakat nekat untuk melakukan praktik jual beli kursi pada pihak sekolah atau panitia.
"Kalaupun ada masyarakat yang tidak diterima dijelaskan alasan mengapa tidak diterima, harus adil. Begitu juga yang diterima harus diberi kesempatan yang sama jadi jangan ada pilih kasih dan semua harus jelas diterapkan di lapangan," jelasnya.
Bey menegaskan, baik panitia higga kepala Kantor Cabang Dinas (KCD) Disdik Jawa Barat bisa bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak melakukan praktik pungutan liar atau hal lain yang bersifat curang terhadap calon peserta PPDB 2024.
"Saya titipkan kepada seluruh kepala dinas baik provinsi dan seluruh kabupaten kota termasuk KCD untuk mengacu pada satu aturan yaitu jujur bersih transparan dan akuntabel," jelasnya.
Jika dalam perjalanannya terdapat peserta PPDB yang melakukan aksi kecurangan, Bey mengatakan, hal itu akan langsung ditindak oleh Saber Pungli Jawa Barat. Sehingga, dia meminta agar PPDB tahun ini bersih dari praktik pungli.
"Aturan masih sama dengan tahun lalu, tapi saya minta lebih jelas dan lebih tegas ditegakkan juga jika ada pemalsuan data termasuk yang titip titip kami akan tegas dengan saber pungli. Untuk sanksi kami serahkan kepada saber pungli," kata dia.
Untuk diketahui, Disdik Jabar menyediakan kuota sebanyak 700 ribu kursi untuk Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2024, tingkat SMA, SMK dan SLB. Seluruh kursi ini akan dibagi dalam empat jalur.
Kepala Dinas Pendidikan Jabar, Wahyu Wijaya mengatakan, empat jalur ini ada zonasi, afirmasi, perpindahan tugas orangtua/wali, prestasi. Adapun kuota itu akan dibagi untuk sekolah swasta dan negeri.
"Untuk negeri 300 ribuan, yang swasta bisa sampai 700 ribu. Jalur masih sama kecuali, yang covid tidak ada lagi, dan di tahap satu menggunakan jalur zonasi dengan keluarga ekonomi tidak mampu di tahap satu. Selebihnya di tahap dua," ujar Wahyu, usai kegiatan Berwara Jawa Barat, di Gedung Sate, Rabu (8/5/2024).