Ponpes Tahfidz Alam Maroko Dituduh Sesat, Begini Bantahan MUI KBB

04 Feb 2021, 13:33 WIB

Default Image IDN

Bandung Barat, IDN Times - Konflik antara pondok pesantren Tahfidz Alam Maroko dengan warga Kampung Maroko, Desa Mekarjaya, Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat (KBB) belum juga surut. Tudingan demi tudingan kepada pesantren semakin menjadi-jadi.

Pondok pesantren itu dituduh menyimpang oleh warga sekitar lantaran ajaran yang dipraktikkan dianggap tak sesuai kaidah agama. Tuduhan yang beredar di warga sekitar seperti salat hanya tiga kali sehari, kiblat tak menghadap kabah, praktik menikah tanpa wali dan tak ada izin mendirikan pesantren dari warga pengurus RT/RW setempat.

1. MUI sebut tidak ada ajaran yang menyimpang

Default Image IDN

Atas ramainya tuduhan terhadap pondok pesantren itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) KBB mengecek langsung terkait tuduhan warga yang disematkan pada pesantren. Dari hasil pengecekan, MUI tidak menemui indikasi penyimpangan di Pondok Pesantren Tahfidz Alam Maroko.

"Beberapa hari lalu sudah dicek. Kami ke sana, memang tidak ada yang janggal dan tidak ada yang menyimpang. Itu hanya pesantren kecil yang mengajarkan santrinya untuk jadi tahfidz Quran," kata Ketua MUI KBB, Muhamad Ridwan, Kamis (4/2/2021).

2. Ada yang memprovokasi

Default Image IDN

Ridwan menyampaikan, tuduhan sesat yang disematkan pada pesantren itu nyatanya hanya kesalahpahaman warga. Tuduhan itu selanjutnya menyebar ke warga lainnya tanpa mengklarifikasi terlebih dahulu.

"Saat ini sedang mediasi, katanya segera diselesaikan masalahnya. Kita minta memang segera diselesaikan, kasihan santri dan warga lainnya, ini hanya kesalahpahaman dan ada orang yang memprovokasi saja," papar Ridwan.

3. Kemenag belum menerima pengajuan izin ponpes

Default Image IDN

Meski demikian, Kementerian Agama (Kemenag) KBB menyebutkan pondok pesantren Tahfidz Alam Maroko belum terdaftar secara legal. Kepala Kemenag Bandung Barat Ahmad Sanukri mengatakan, izin pendirian pesantrennya belum diurus ke Kemenag.

"Ponpes itu belum memiliki izin operasional dari Kemenag KBB. Dari segi legalitas kita anggap ilegal karena tidak tercatat di pemerintahan. Dalam hal ini Kemenag yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pembinaan terhadap lembaga pendidikan Kemenag," kata Sanukri.

4. DPRD turun tangan

Default Image IDN

Untuk meredam konflik, DPRD KBB bakal mempertemukan seluruh pihak terkait. Ketua Komisi IV DPRD KBB Bagja Setiawan mengatakan, pertemuan itu diharapkan bisa mendorong kebijakan yang diambil pemerintah daerah untuk mendamaikan pihak yang berseteru.

"Kita mau manggil pihak yang berwenang Senin besok. Dari pihak Pesantren, pemerintah desa dan MUI. Jadi biar kita juga mendapatkan informasinya objektif dari semua pihak. Pertemuan itu untuk menentukan keputusan apa yang akan diambil oleh Pemda. Mau bagaimanapun, Pemda harus hadir," ujar Bagja.