Ponpes Al Zaytun Dibilang Sesat, Alumninya Dipantau

Dilansir dari situs resmi Al Zaytun pada awal Juli 2023, pondok pesantren ini didirikan pada 1 Juni 1993 atau pada 10 Dzulhijjah1413 Hijriah oleh Abdussalam Rasyidi Panji Gumilang. Pembangunannya dimulai pada 13 Agustus 1996 di atas lahan seluas 1.200 hektare yang terletak di Desa Mekar Jaya, Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat.

Tiga tahun berselang, tepatnya pada 1 Juli 1999, pembukaan awal aktivitas belajar di Ponpes Al Zaytun mulai digelar, meski secara umum peresmian ponpes tersebut baru dilakukan pada 27 Agustus 1999 oleh Presiden Ketiga Indonesia, B.J. Habibie.

Secara status, Ponpes Al Zaytun dibangun di bawah Yayasan Pesantren Indonesia (YPI) yang diklaim milik umat Islam Indonesia dan bangsa lain di dunia. Di sisi lain, Al Zaytun juga mengklaim sebagai lembaga Pendidikan yang dilahirkan umat, oleh umat, dan untuk umat, dengan motto “Mendidik dan membangun semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah SWT”.

Kiprah Ponpes Al Zaytun di dunia pendidikan Indonesia sendiri tak bisa dipandang sebelah mata. Mereka pernah menyabet gelar sebagai ponpes terbesar se-Asia Tenggara oleh Washington Times pada 2005, dengan jumlah santri mencapai 10 ribu orang dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Kabarnya, santri-santri itu tak hanya berasal dari Indonesia saja, melainkan juga mancanegara.

Bukan tanpa sebab Al Zaytun mengundang perhatian calon peserta didik mancanegara untuk mau terbang ke Indonesia dan menempuh pendidikan di sana. Di atas tanah seluas 1.200 hektare, ponpes ini memiliki fasilitas yang amat mumpuni. Mereka memiliki enam gedung belajar yang masing-masing diberi nama Abu Bakar As Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman Ibnu Affan, Ali bin Abi Thalib, Ir. Soekarno, dan H.M. Soeharto.

Mereka juga memiliki berbagai macam fasilitas pendidikan seperti laboratorium, perpustakaan, ruang kesenian, gedung pertunjukan seni, wisma tamu, gedung serbaguna, hingga pusat layanan kesehatan.

Tak hanya itu, di tengah kompleks Ponpes Al Zaytun terdapat pula sebuah masjid megah yang dinamai Rahmatan Lil’Alamin. Masjid ini memiliki enam lantai dengan luas keseluruhan mencapai 6,5 hektare, dan mampu menampung hingga 100 ribu orang jamaah.

Di sisi lain, terdapat pula lima gedung asrama yang masing-masing diberi nama Asrama Al Musthofa, Asrama Al Fajr, Asrama Al Nur, Asrama Al Madani, dan Asrama Persahabatan.

Gubernur Emil menyebut Mahad Al-Zaytun diindikasikan terafiliasi dengan gerakan Negara Islam Indonesia (NII). Penggalangan dana di Mahad Al-Zaytun juga diduga mengarah ke NII.

Emil mengatakan, dugaan afiliasi itu muncul berdasarkan data dan informasi yang telah ia terima. Meski begitu, ia tidak menjelaskan secara rinci soal dugaan tersebut.

Emil memastikan Pemprov Jabar akan tetap melakukan langka penanganan berdasarkan hasil koordinasi dengan pemerintah Pusat, dalam hal ini Menkopolhukam.

"(Mahad Al-Zaytun Terafiliasi NII) Ada, langkahnya sudah sesuai dengan tupoksi, kami fokus di kondusivitas sosial masyarakat. Saya sampaikan supaya masyarakat tenang, forum ulama juga tenang bahwa tindakan tegas sedang berlangsung," ujar Emil di Gedung Sate, Senin (3/7/2023).

Kendati demikian, Emil menjelaskan, Menkopolhukam akan mengungkap secara rinci mengenai nasib semua polemik Mahad Al-Zaytun. Namun, ia memastikan Mahad Al-Zaytun diindikasikan terafiliasi ke arah gerakan NII.

"Indikasi NII belum sedetail itu, tapi arahnya penggalan dananya ke arah sana. Gitu saja," katanya.

Emil juga menduga ada beberapa aset ilegal di Mahad Al-Zaytun. Tim investigasi Pemprov Jabar yang sebelumnya dibentuk sudah memberikan rekomendasi pada pemerintah pusat agar turut membekukan aset ilegal tersebut.

"Jadi aspek pidananya akan segera kami percepat, dan kemudian juga pergerakan aset-aset yang diduga ilegal itu bisa segera kami usulkan untuk dibekukan," katanya.

Jika aspek-aspek hukum sudah terbukti, Emil menambahkan, bukan hanya pembekuan aset yang akan diterapkan melainkan penutupan langsung juga bisa dilakukan. Hanya saja, hal ini harus mengacu pada hak belajar santri MI, MTs, MA dan Sekolah Tinggi yang ada di Al-Zaytun.

"Pembekuan, pembubaran juga bisa kami lakukan tapi menunggu kajian dialihkannya ke siapa, aset yang 1.200 hektar juga seperti apa, tentu harus dipikirkan. Tapi semua akan dilakukan dalam konteks secepatnya," kata dia.

Apa yang terjadi di Jawa Barat setidaknya menjadi ‘alarm’ bagi daerah lainnya untuk lebih waspada terhadap ajaran-ajaran ilegal di Indonesia. Lebih daripada itu, mengingat santri Al Zaytun berasal dari berbagai daerah, banyak provinsi Indonesia di luar Jawa Barat yang kini sedang memantau pergerakan ajaran ala Al Zaytun di wilayah mereka.

Seperti yang terjadi di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB). Di sana, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri (Bakesbangpoldagri) Provinsi NTB, Ruslan Abdul Gani, mengatakan bahwa pemerintah tengah memantau dan mengawasi alumni Ponpes Al Zaytun di daerah mereka.

Pemantauan dilakukan bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) NTB, di mana sejauh ini mereka telah memastikan bahwa belum menemui adanya ajaran sesat di NTB.

“Beberapa tahun lalu ada putra-putri kita dari NTB yang sekolah di sana (Ponpes Al Zaytun). Pasti kami awasi, pergerakan ke NTB sudah kami antisipasi. Jangan sampai hal serupa ada di NTB. Saya tegaskan tidak ada aliran sesat di NTB,” tutur Ruslan ketika dikonfirmasi IDN Times NTB, Sabtu (1/7/2023).

Meski telah melakukan berbagai antisipasi penyebaran ajaran ala Ponpes Al Zaytun, Mantan Kepala Biro Hukum Setda NTB ini belum mendapatkan angka pasti. Yang terang, Kanwil Kemenag Provinsi NTB Zamroni Aziz mengatakan bahwa pemerintah sudah menggerakkan penyuluh agama ke berbagai daerah di NTB untuk mengantisipasi persoalan tersebut.

“Apalagi ini menjelang tahun politik, sehingga ini juga harus waspada. Kami sudah komitmen dengan Forkopimda, Gubernur, Polda, TNI/Polri, untuk bersama-sama kami turun, termasuk juga dengan teman-teman penyelenggara pemilu.  

Bagi Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah (NWDI) Tuan Guru Bajang (TGB) M. Zainul Majdi, kejadian di Indramayu, Jawa Barat, itu menjadi pengingat bagi para orangtua yang hendak mengirim anaknya menempuh pendidikan di luar daerah mereka.

Sebelum mengirim anaknya belajar ke daerah lain, kata dia, orangtua mesti mengetahui dengan jelas profil dari pondok pesantren yang dituju. Misalnya, kata dia, siapa dan bagaimana latar belakang pendirinya, latar pendidikannya, pandangan keagamaan, kontribusi kemasyarakatan, hingga pandangannya terhadap NKRI.

“Termasuk bagaimana diajarkan penanaman nilai akidah, ritual ibadah, dan komitmen kebangsaan kepada NKRI,” tutur TGB.

Namun, jangankan orangtua, pemerintah sendiri pun bisa jadi kebingungan untuk memastikan sebuah pandangan sesat. Menurut Sosiolog asal Medan, Puteri Atikah, M.Si. sudah sejak lama isu kesesatan dan penistaan agama menjadi pembicaraan yang selalu menarik perhatian publik di Indonesia. Namun, terkhusus Al Zaytun, kata Puteri, kita semua harus melihatnya dengan hati-hati.

Masalahnya, penafsiran agama yang dilakukan secara rigid sekali pun tetap akan menimbulkan perbedaan, karena pada kenyataannya perbedaan latar belakang dan kepentingan di suatu masyarakat memengaruhi bagaimana teks kitab suci ditafsirkan.

“Pemerintah dalam hal ini sulit menentukan mana aliran agama yang sesat dan mana yang tidak sesat, karena pemerintah tidak memiliki otoritas serta kemampuan untuk mengkaji semua aliran agama dan membuktikan kebenarannya. Otoritas pemerintah adalah menindaklanjuti bila ada dugaan tindak pidana dan pelanggaran hukum dalam suatu institusi agama,” tuturnya.

Puteri melanjutkan, tudingan sesat harus dilihat secara hati-hati, mengingat Ridwan Kamil sendiri sudah menyatakan adanya dugaan afiliasi antara Al Zaytun dengan NII.

Dalam catatan sejarah, setelah bubar, para pengikut NII dikembalikan ke desa dan sebagian lainnya bersedia mengikuti program transmigrasi yang dibuat oleh Orde Baru. Sebagian di antara mereka secara sporadis terjaring dalam Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) yang didirikan Muhammad Natsir.

Lewat DDII, Natsir mengirimkan aktivis Islam Indonesia untuk mendapatkan beasiswa di Arab Saudi, Mesir, dan negara Timur Tengah lainnya. Corak dari alumni DDII ialah Salafi/Wahabisme dan Ikhwanul Muslimin.

“Apakah kita melihat corak ini pada pesantren Al Zaytun yang nampaknya lebih moderat? Bahkan Al Zaytun secara terbuka menunjukkan sikap positif terhadap Israel yang jelas bertentangan dengan sikap politik kelompok Salafi/Wahabi dan Ikhwanul Muslimin,” tutur Puteri.

Isu aliran sesat di Indonesia sepertinya muncul saban tahun. Tidak hanya dari Indramayu, Jawa Barat, yang ramai belakangan ini, isu tersebut pun pernah muncul di daerah lainnya. Dari tetangga Jawa Barat, yakni Banten misalnya, sempat ramai dengan hebohnya kemunculan aliran Hakekok Balakasuta pada 2021 yang menggelar ritual mandi bareng tanpa mengenakan busana.

MUI Kabupaten Pandeglang, Banten, menyatakan bahwa aliran yang berada di Kabupaten Pandeglang itu sesat karena tidak adanya ajaran Islam atau agama apapun yang memberikan tuntutan untuk melakukan kegiatan mandi bugil bersama.

Nyatanya di wilayah Banten, tidak hanya Hakekok Balakasuta yang pernah meramaikan isu aliran sesat. Di Serang, misalnya pada 2018 di mana pernah juga muncul Kerajaan Ubur-ubur yang dipimpin oleh perempuan bernama Aisyah. Aliran ini memiliki belasan pengikut dari dalam ataupun luar daerah Serang.

Tak hanya itu, ada pula kehebohan yang disebabkan oleh seorang pemuda bernama Muhammad Latif di mana mengaku sebagai Imam Mahdi pada 2020. Ia merupakan warga Taktakan, Kota Serang, Banten, yang tercatat pernah mendirikan sebuah perguruan dan memiliki sederet pengikut.

Perguruan yang didirikan oleh pemuda berusia 24 tahun itu bernama Perguruan Naga Derajat, dengan pengikut sebanyak tujuh orang yang tersebar di Banten, Jawa Barat, hingga Kalimantan.

Di sisi lain, berbeda dengan pemerintah NTB yang mengerahkan berbagai upaya untuk menangkal aliran sesat, Pemerintah Kota Surabaya sendiri optimistis bahwa di daerah mereka tidak terdapat aliran sesat. Sekali pun, seperti kita tahu, pernah ada organisasi bernama Khilafatul Muslimah yang sempat bikin heboh Surabaya.

Organisasi tersebut sempat ramai diperbincangkan pada pertengahan 2022, karena melakukan konvoi menggunakan motor dengan membagikan brosur ajakan untuk bergabung dengan kelompok mereka dan mendirikan negara khilafah.

Markas dari Khilafatul Muslimah sendiri berada di Tandes, Surabaya, dan sempat digeledah polisi. Sementara pimpinan mereka, Aminuddin Mahmud, pun telah ditetapkan sebagai tersangka dan mendapat vonis lima tahun penjara.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Surabaya, Maria Theresia Ekawati Rahayu mengatakan selama menjabat sebagai Kepala Bagesbangpol, ia hanya menerima satu laporan saja soal organisasi menyimpang, yakni hanya Khilafatul Muslimin. Saat ini ormas tersebut masih beroprasi dan tidak dibubarkan oleh pemerintah karena telah menyatakan NKRI. 

“Mereka telah kembali ke NKRI. Kalau beroperasinya mereka tetap melakukan aktivitas tetapi aktivitasnya sudah tidak melenceng lagi,” ungkap wanita yang akrab disapa Yayuk ini ditemui di Balai Kota, Sabtu (1/7/2023). 

Yayuk menyebut, Sekretariat Khilafatul Muslimin yang dulu pernah digeledah oleh Polda Jatim saat ini masih ada dan digunakan untuk kegiatan organisasi.

Yayuk memastikan, sampai hari ini hanya Khilafatul Musliminsaja satu-satunya organisasi yang pernah menyimpang di Surabaya. Tak ada lagi ormas atau lembaga lain yang serupa. Namun bila masyarakat mengetahui ada organisasi atau lembaga yang menyimpang bisa melapor ke Bagesbangpol, aplikasi Wargaku, command center 112 dan lain sebagainya. 

“Melalui kecamatan dan kelurahan bisa, melalui RT RW setempat juga bisa, (tindakannya) sesuai dengan mekanismenya seperti apa,” pungkas Yayuk.

Tim penulis:

Azziz Zulkhairil (Jawa Barat) | Muhammad Nasir (Nusa Tenggara Barat) | Arifin Alamudi (Sumatera Utara) | TamaWiguna (Lampung) | Khaerul Anwar (Banten) | Jhusnul Hasana(Jawa Timur)