Polisi Intelkam Depok Akui Ikut Main Proyek di Bekasi, Kantongi Rp16 M

Selain sebagai polisi aktif, Yayat mengakui ikut serta dalam Organisasi Masyarakat (Ormas) yang ada di Bekasi, dengan jabatan pembina namun tidak tercatat sebagai pengurus resmi. Dia mengatakan hal tersebut tidak diperkenankan secara aturan, namun untuk menjaga kondusivitas.

"Pembina ormas, tapi tidak tercatat. tidak boleh (secara aturan) yang penting untuk menjaga kondusivitas," kata Yayat, menjawab pernyataan JPU KPK.

Yayat sudah kenal lama dengan terdakwa Sarjan sebelum terdakwa Ade Kusawara Kunang terpilih sebagai Bupati Kabupaten Bekasi pada Pemilu 2024. Perkenalannya dengan Sarjan dimulai dari Ormas yang mana saat itu terdakwa merupakan anggota Pemuda Pancasila (PP).

"Saya 2021 diperankan dengan Sarjan, ada sebuah Ormas/LSM. Saya kenal kemudian berhubung dan saya dapat paket pekerjaan. Latar belakang dia ormas juga PP," jelasnya.

Setelah perkenalan itu, kemudian Sarjan menyampaikan ingin mempertemukan dirinya dengan Sugiarto yang merupakan tim sukses Ade Kusawara Kunang saat Pilkada 2024. Pertemuan dilakukan tiga kali.

"Saya hanya dikenalkan oleh Sugiarto ke bupati itu dari Sarjan. Tiga kali pertemuan, pertama (kedai kopi) Gayo, kedua di rumah saya dan ketiga tempat istirahat arah ke Bandung. Yang menganjurkan saya berteman dengan Bupati Sarjan," kata Yayat.

Saat JPU KPK mempertanyakan urgensi dari semua pertemuan itu apakah berkaitan dengan paket pengadaan proyek dari 2022-2024, Yayat membantah dan mengatakan saat itu tidak ada obrolan mengenai permintaan proyek dan juga beberapa hal lainnya yang berkaitan dengan perkara korupsi ini.

"Pada saat datang, ada Sugiarto, dan Sarjan ke rumah saya. Saya tidak ada pembicaraan dengan Bupati. Hanya soal Bekasi lebih maju. Kemudian pertemuan kedua ada Sarjana, Sugiarto, kita hanya bicarakan pak bupati jangan sampai salah langkah, hati-hati pak bupati," tuturnya.

Meski begitu, Yayat tidak menampik dirinya mendapatkan paket pengerjaan dari Pemkab Bekasi dari tiga proyek yaitu, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga & Bina Kontruksi, Dinas Peternakan Kabupaten Bekasi.

JPU KPK kemudian menanyakan kepada Yayat mengenai, proyek yang diberikan ini apakah ada fee 10 persen untuk kepala dinas tersebut. Dia mengatakan ada soal penyerahan uang tersebut.

"Sarjan telfon, menyerahkan uang jelas ada di awal dan di akhir (proyek) 10 persen ke kepala dinas," ucap dia.

Selanjutnya, JPU KPK menanyakan mengenai aliran uang dari kepala dinas tersebut ke Bupati Bekasi, Ade Kusawara Kunang. Dia mengaku tidak mengetahui hal tersebut.

"Sarjan kan bilang kasih ke untungan om (Yayat) berapa, saya bilang jan kasih tujuh persen saja, karena ada temuan BPK dan itu harus dibayar, jadi itu kadang tujuh persen kadang lima persen," kata Yayat.

"Seperti contoh Sarjan, dapat proyek Rp1 miliar kasih ke dinas dulu (10 persen), terus keuntungan kita segini. Itu dengan Sarjan. Kebanyakan (uang) ke kepala dinas bukan PPK, kalau Kabid tidak mungkin. Biasanya Sarjan menemui datang ke kepala dinas," lanjut Yayat.

Dalam perjalanannya, Sarjan turut menyimpan semua bukti paket pekerjaan yang sudah didapatkannya di beberapa dinas di Pemkab Bekasi di sebuah laptop. JPU KPK menanyakan kepada Yayat mengenai adanya nama Lippo dalam paket tersebut.

Yayat membenarkan, inisial Lippo itu ditunjukkan untuk dirinya. Sementara inisial SJR merupakan proyek yang didapatkan Sarjan secara langsung.

"Lippo itu saya. SRJ Itu Sarjan, inisial HD itu orang Polda. Sarjan nulis SRJ itu dia dapat (proyek) sendiri," ucapnya.

Dalam persidangan, Yayat mengatakan tidak tahu perusahaan apa saja yang terafiliasi dengan Sarjan. Hanya saja, dia mengetahui salah satu perusahaan yang dimiliki Sarjan yaitu PT Zaki Mandiri yang diambil dari nama anak terdakwa.

Disinggung mengenai berapa total keuntungan proyek yang sudah didapatkannya dari Sarjan, Yayat mengatakan angkanya mencapai Rp16 miliar. Namun, itu berisi ada keuntungan, ada juga yang memang pinjaman, itu pun dipastikannya akan dikembalikan kepada KPK.

"Total uang yang saya pinjam dan minta Rp16 miliar. Macem-macem lah, dikembalikan, uang asal jangan handphone saya disita," kata dia.

Yayat membeberkan alasan mengapa dirinya bermain proyek di Pemkab Bekasi. Dia mengatakan, langkah tersebut dilakukan tidak lain untuk mencari uang semata.

"Dilema. Saya kan nyari rejeki, saya tidak nipu, tidak narkoba, saya menyadari saya polisi, saya di Depok nyari kerja di Bekasi. Dan saya tidak mempengaruhi kebijakan di Bekasi.