PKL Kiaracondong Bongkar Lapak Mandiri, Berharap Ada Tempat Baru
- PKL di trotoar Jalan Kiaracondong mulai membongkar lapak mandiri pada 12 Oktober 2026, dengan pengamanan dan bantuan petugas gabungan, menyusul batas waktu pemerintah hingga 15 Oktober.
- Sekitar 70 lapak terdampak, dengan 40 masih aktif berjualan. Pedagang dan koordinator menyatakan belum ada kepastian lokasi baru maupun izin berjualan kembali setelah penertiban.
- Pemkot Bandung menyiapkan konsep Sentra Wisata Kuliner di setiap kecamatan untuk memberdayakan pelaku usaha, mengembangkan ekonomi lokal, dan menyesuaikan potensi kuliner tiap wilayah.
Bandung, IDN Times - Pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di trotoar Jalan Kiaracondong, Kota Bandung, mulai membongkar lapak mereka secara mandiri pada Senin (12/10/2026). Langkah ini dilakukan untuk mengembalikan fungsi trotoar sekaligus menindaklanjuti imbauan pemerintah terkait penertiban.
Sedari pagi mereka mulai membongkar lapak menggunakan peralatan seadanya, seperti palu dan linggis. Sejumlah petugas gabungan dari Satpol PP, Dinas Perhubungan (Dishub), kepolisian, dan TNI juga berjaga untuk memastikan proses pembongkaran berjalan aman. Petugas bahkan turut membantu pedagang membongkar lapak.
Salah seorang pedagang, Agus (45), mengatakan para PKL sebelumnya telah menerima imbauan dari aparat kewilayahan. Pemerintah memberikan batas waktu hingga 15 Oktober 2026 untuk membongkar lapak yang berdiri di atas trotoar.
"Ya mau ga mau dibongkar sendiri dibantu sama yang lain," kata Agus.
Agus mengaku telah berjualan bahan pokok di sekitar Pasar Kiaracondong selama hampir dua dekade. Lapak yang kini dibongkar tersebut menjadi satu-satunya sumber penghasilannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
"Enggak ada penghasilan lain selain ini," ucapnya.
Meski memahami penertiban dilakukan untuk mengembalikan fungsi trotoar, Agus berharap pemerintah turut memikirkan keberlangsungan usaha para pedagang yang terdampak.
Menurutnya, hingga kini belum ada kepastian apakah mereka masih diperbolehkan berjualan setelah pembongkaran atau harus mencari lokasi lain.
"Belum ada informasi boleh dagang lagi atau tidak. Harapannya ya gak cuma dibongkar aja, tapi ada tempat baru buat kita," katanya.
1. Sekitar 70 lapak PKL akan dibongkar
PKL Kiaracondong Bongkar Lapak Mandiri, Berharap Ada Tempat Baru. Dok Istimewa Koordinator PKL Kiaracondong, Asep Satibi mengatakan, pemerintah sebelumnya telah memberikan imbauan, melakukan mediasi, hingga melayangkan surat peringatan kepada para pedagang. Menurutnya, para PKL akhirnya bersedia membongkar lapak secara mandiri sebagai bagian dari upaya pembenahan kawasan.
"Alhamdulillah warga pedagang menyadari dan emang ini harus dibenahi gitu," ucap Asep.
Saat ini terdapat sekitar 70 lapak PKL di sepanjang kawasan tersebut. Namun, dari jumlah itu, hanya sekitar 40 lapak yang tercatat masih aktif digunakan untuk berjualan.
Asep menilai inisiatif pedagang membongkar lapak secara mandiri dapat membantu proses penertiban berjalan lebih lancar.
"Mereka dengan inisiatif membongkar sendiri. Mungkin karena mereka udah sangat sadar untuk pembenahan wilayah," katanya.
2. Nasib PKL setelah penertiban belum dipastikan
PKL Kiaracondong Bongkar Lapak Mandiri, Berharap Ada Tempat Baru. Dok Istimewa Asep mengatakan, hingga saat ini belum ada pembicaraan lebih lanjut dengan pihak kelurahan maupun kecamatan mengenai kemungkinan pedagang kembali berjualan setelah pembongkaran.
Termasuk, belum ada kepastian apakah pedagang nantinya diperbolehkan menggunakan tenda bongkar pasang atau harus mencari lokasi usaha yang baru.
Meski begitu, ia menegaskan bahwa saat ini para pedagang memprioritaskan pembongkaran lapak dan pembenahan kawasan terlebih dahulu.
"Masalah itu belum ada pembicaraan kami dengan pihak kelurahan, kecamatan. Apakah boleh dan tidaknya. Tapi kita targetkan dulu, kita usaha membenahi dulu, membersihkan dulu karena di sini ada drainase yang harus dibenahi," ujarnya.
3. Pemkot janjikan sentra kuliner
PKL di Taman Cibeunying, Kota Bandung. IDN Times/Debbie Sutrisno Pemkot Bandung tengah menyiapkan konsep pengembangan sentra kuliner di setiap kecamatan sebagai bagian dari upaya memberdayakan pelaku usaha termasuk pedagang kaki lima (PKL).
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan mengatakan, salah satu gagasan yang sedang dikaji yakni membentuk Sentra Wisata Kuliner (SWK) di setiap kecamatan. Konsep tersebut diharapkan dapat menjadi wadah bagi pelaku usaha sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
“Misalnya di setiap kecamatan ada SWK, Sentra Wisata Kuliner. Jadi itu sesuai dengan apa yang kita canangkan pada waktu kampanye dulu, yaitu pusat kuliner atau inkubasi bisnis di setiap kecamatan,” kata Farhan.
Menurutnya, konsep tersebut merupakan penyesuaian dari rencana awal Pemkot Bandung yang ingin menghadirkan pusat inkubasi bisnis hingga tingkat kelurahan.
Namun setelah dikaji, penerapan di seluruh kelurahan dinilai terlalu besar. Oleh karena itu, Pemkot Bandung akan memulainya dari tingkat kecamatan.
“Dari setiap kecamatan kita lihat nanti keunggulan-keunggulannya,” ujarnya.
Farhan mengatakan, setiap kecamatan nantinya dapat dikembangkan berdasarkan potensi dan karakteristik kuliner yang dimiliki. Dengan begitu, sentra kuliner tidak sekadar menjadi lokasi berjualan tetapi juga dapat menjadi bagian dari pengembangan ekonomi dan wisata Kota Bandung.
Sektor kuliner memiliki peran penting terhadap perekonomian Kota Bandung. Bahkan, lanjut Farhan, penerimaan pajak dari sektor kuliner memiliki kontribusi yang sangat besar.
Karena itu, Pemkot Bandung ingin mengembangkan sektor tersebut secara lebih serius, termasuk dengan membedakan kebutuhan kuliner masyarakat sehari-hari dan kuliner untuk wisatawan.
