PHRI Sebut Raperda Kawasan Tanpa Rokok di Cirebon Picu Kekhawatiran

Menurutnya, aturan KTR ini sudah banyak diterapkan di berbagai daerah dan dampaknya pasti baik. Meski demikian, aturan yang ada di setiap daerah tetap harus disesuaikan dengan kondisi kawasan setempat.

"Dengan Raperda KTR yang melarang rokok di hotel, ini kan membebani operasional. Hotel makin sepi pengunjung," ujar Ida.

Selama ini, lanjut Ida, pengunjung hotel yang merupakan konsumen produk tembakau, telah disediakan fasilitas tempat khusus merokok (TKM) tersendiri dari pengunjung lainnya. Dengan pasal di Raperda KTR yang mengharuskan pemisahan TKM dari bangunan utama, jauh dari lalu lalang orang dan akses pintu masuk.

"Operasional dan manajemen setiap hotel itu beda-beda. Tidak bisa disamakan penyediaan fasilitas ini antara klasifikasi hotel bintang satu, dua, tiga dan empat. Dan, pasal dalam Raperda KTR ini sama saja dengan menjadi tambahan beban baru bagi pelaku usaha," sebut Ida.

Berkaca pada pandemik COVID-19 yang terjadi hampir dua tahun telah melumpuhkan sektor pariwisata seperti hotel dan restoran. Kini pelaku usaha berusaha memulihkan diri dengan mengaktivasi kegiatan. Namun, dorongan efisiensi dari pemerintah pusat, pada akhirnya makin menyulitkan sektor jasa pariwisata, terutama hotel untuk bangkit dan pulih.

"Kami sudah mengibarkan bendera putih. Posisi sudah di tepi jurang. Berat sekali kondisinya. Dan, sekarang dihadapkan dengan tambahan Raperda KTR yang menekan. Kami mohon perlindungan berupa keberpihakan regulasi," tegas Ida.

Sebelumnya, saat pertemuan dengan Bupati Cirebon bersama elemen ekosistem pertembakauan, Whisnu Sentosa, DPK APINDO Kabupaten Cirebon meminta Pemerintah Kabupaten Cirebon untuk dapat meninjau ulang pasal-pasal pelarangan total yang berdampak pada keberlangsungan usaha dan tenaga kerja.

"Kami bukan anti dengan peraturan. Yang kami harapkan adalah peraturan yang adil, berimbang, tidak menyakiti pelaku usaha dan pekerja. Kami mohon pertimbangan Bapak Bupati atas Raperda KTR ini," tambah Whisnu.