Cirebon menghadapi risiko abrasi serius
Negara target pulihkan 600 ribu hektare lahan mangrove
Perlu keterlibatan banyak pihak dalam penanaman mangrove
Cirebon, IDN Times - Abrasi yang terus meluas di sejumlah titik pesisir Kabupaten Cirebon, Jawa Barat memicu keprihatinan berbagai pihak. Desa Waruduwur, Kecamatan Mundu termasuk wilayah pesisir yang sudah merasakan dampak abrasi secara langsung.
Beberapa titik pantai di desa tersebut mengalami kemunduran garis pantai, yang berpotensi mengancam pemukiman warga dan tambak.
Anggota Komisi IV DPR RI, Rokhmin Dahuri mengatakan, langkah ini tidak hanya penting untuk menahan laju abrasi, tetapi juga merupakan bagian dari agenda strategis nasional dalam menyelamatkan hutan mangrove Indonesia, yang saat ini tengah mengalami degradasi luas dan kualitas.
“Pesisir Cirebon menghadapi risiko abrasi yang sangat serius. Mangrove bisa menjadi tameng alami untuk menahan gelombang laut dan menjaga ekosistem pesisir tetap stabil,” ujar Rokhmin, beberapa waktu lalu.
Ia menegaskan, Indonesia memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga hutan mangrove, karena negara ini merupakan pemilik hutan mangrove terbesar di dunia. Dari total luasan mangrove global, sekitar 27 persen berada di Indonesia.
“Total hutan mangrove kita sekitar 3,7 juta hektare. Ini aset dunia, bukan hanya Indonesia. Sayangnya, kerusakan terus terjadi, dan luasannya menurun dari tahun ke tahun,” ujar mantan Menteri Kelautan dan Perikanan itu.
Selain abrasi, Rokhmin juga menyoroti menurunnya kualitas hutan mangrove yang masih tersisa, terutama terkait tingkat kerapatan dan kerimbunan vegetasi.
Ia menyebut, banyak kawasan mangrove di Indonesia kini hanya tinggal tegakan-tegakan yang rapuh dan tidak mampu menjalankan fungsinya secara optimal.
“Kalau tegakannya jarang dan tidak rimbun, maka fungsinya untuk menyerap limbah, menyimpan karbon, dan melindungi pantai juga berkurang,” imbuhnya.
Untuk mengatasi krisis tersebut, Rokhmin mendukung penuh program nasional reboisasi mangrove seluas 600 ribu hektare yang ditargetkan rampung pada 2029.
Ia menilai, program tersebut bisa menjadi tonggak penting dalam membalikkan tren degradasi mangrove, asalkan pelaksanaannya melibatkan masyarakat dan bersifat berkelanjutan.
“Kita harus gotong royong. Pemerintah, swasta, organisasi masyarakat, dan warga pesisir perlu bersatu. Tanpa partisipasi publik, target 600 ribu hektare hanya jadi angka,” katanya.
Gerakan penanaman mangrove di Waruduwur menjadi contoh nyata bagaimana kolaborasi lokal bisa memberi dampak besar. Menurut Rokhmin, keterlibatan HMI dan Cirebon Power membuktikan kesadaran akan pentingnya ekosistem mangrove mulai tumbuh di semua kalangan.
“Gerakan ini bukan hanya menanam pohon, tapi juga menanam harapan. Bagi masyarakat pesisir, mangrove itu kehidupan. Ia bisa menahan abrasi, menyerap limbah, dan menyediakan habitat bagi berbagai biota laut yang bernilai ekonomi,” jelasnya.
Rokhmin menambahkan, manfaat ekonomi dari mangrove sering kali terlupakan. Padahal, keberadaan hutan mangrove yang sehat dapat meningkatkan produktivitas perikanan tangkap, budidaya, hingga ekowisata.
Di sisi lain, kemampuan mangrove menyerap karbon juga menjadikannya alat penting dalam mitigasi perubahan iklim.
“Setiap hektare mangrove bisa menyimpan karbon dalam jumlah besar, lebih banyak dibandingkan hutan daratan. Ini bisa jadi andalan Indonesia dalam perdagangan karbon dunia,” katanya.
Selain itu, Rokhmin mengingatkan bahwa biaya kerusakan akibat abrasi dan bencana pesisir bisa jauh lebih besar dibandingkan biaya penanaman mangrove. Oleh karena itu, investasi lingkungan harus diprioritaskan.