Perwakilan DPRD Jabar Segera Tinjau Kondisi Terkini Sungai Citarum

Imam menuturkan, penebangan pohon-pohon keras di hulu sungai Citarum juga menjadi permasalahan yang dilaporkan oleh komunitas tersebut. Penebangan yang dilakukan selain menyebabkan kerusakan di kawasan hulu juga menyebabkan longsor untuk beberapa titik.

"Artinya di sini kita harus memikirkan bagaimana melakukan reboisasi, jangan sampai ketika melakukan penanaman pohon asal-asalan sehingga tanaman tidak tumbuh, ini kan membuang-buang anggaran," ujarnya.

Menurut Imam, agar tidak menjadi membuang-buang anggaran maka pemerintah harus mengubah pola sistem pembayaran pohon di kawasan Citarum. Misalnya, pembayaran pohon yang dilakukan oleh pihak ketiga dibayar saat pohon tersebut sudah benar-benar tumbuh.

"Sistem ini juga harus dipikirkan jangan di biarkan begitu saja, jangan sampai membuang buang anggaran yang cukup besar dari APBN," ucapnya.

Menurutnya, jika masih ada pelanggaran seperti pembuangan limbah rumah tangga sampai industri, disinyalir masih adanya oknum yang menyalahkan gunakan kewenangan satgas ini. "Kami juga akan menelusuri adanya oknum yang bermain dalam penegakan secara hukum pelanggaran di Citarum," kata dia.

Imam menyebut dengan masalah yang sudah sejak lama ditambah laporan dari sejumlah komunitas Citarum, DPRD Jabar dituntut secepatnya melakukan pantauan langsung ke lapangan untuk ikut serta mengatasi masalah-masalah yang dikeluhkan oleh warga.

DPRD berharap para komunitas ini bisa diikutsertakan dalam menangani permasalahan Citarum arena selama ini mereka ikut menjaga kondisi sungai tetap asri dengan mengandalkan swadaya masyarakat.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memaparkan perkembangan pencapaian dalam program percepatan pengendalian pencemaran dan kerusakan daerah aliran sungai (DAS) Citarum atau Citarum Harum dalam Rapat Koordinasi dan Evaluasi Dua Tahun Penanganan DAS Citarum di kanator Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Jakarta, Kamis (17/10)

Dalam pelaporannya ini, dia mengatakan kondisi Citarum saat ini sudah mengalami banyak kemajuan setelah dua tahun berjalan. Mulai dari penanganan limbah industri, pemantauan kualitas air, sampai penanganan sampah di DAS Citarum, semua perlahan dikerjakan agar kondisi aliran sungai kembali bagus.

"Selama dua tahun progres perbaikan sudah mencapai angka sekitar 30 persen dari target. Pada akhir 2023 progres harus sudah mendekati target (100 persen)," kata Ridwan.

Emil mengatakan, salah satu tantangan percepatan pengendalian pencemaran dan kerusakan DAS Citarum adalah lahan kritis atau lahan tidak produktif. Menurutnya, ada sekira 60 ribu hektare lahan kritis di luar kawasan hutan.

"Permasalahan mendasar ternyata ada di lahan kritis karena masih 60 ribu hektare yang belum tertangani saking luasnya. Kita butuh 24 juta pohon untuk ditanam. Semoga itu terselesaikan dengan kolaboratif," kata dia.

Dalam rapat koordinasi dan evaluasi tersebut, Emil mengusulkan agar pencairan bantuan dana sebesar 100 juta dolar Amerika atau kurang lebih Rp1,4 triliun dari Bank Dunia dipercepat untuk menyelesaikan persoalan sampah Sungai Citarum.

"Untuk pencairan dana Bank Dunia dipercepat agar program-program kita bisa dilaksanakan," katanya.

Emil pun berharap rapat koordinasi seperti ini rutin digelar karena persoalan DAS Citarum sangat kompleks. Tujuannya, lanjut Emil, agar soliditas semua pihak yang terlibat dalam program Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan DAS Citarum terjaga.