Persoalan UMK Belum Usai, Buruh dan Pemprov Jabar Segera Rekonsiliasi

Roy pun memastikan, buruh tidak akan menggelar aksi pada tanggal 3 dan 4. Sementara, pada tanggal 6 aksi digelar tentatif. Apabila rapat koordinasi batal digelar, maka buruh akan kembali menggelar aksi. Adapun aksi yang diadakan hari ini berlangsung tertib dengan mendapat kawalan dari polisi.

"Tanggal 6 kita lihat kondisi kalau memang tanggal 6 itu ada pertemuan tentu tidak akan ada aksi tapi kalau ga ada pasti kita akan turun lagi. Kita untuk tanggal 6 masih tentatif," kata dia.

Terkait poin 7 huruf D dalam Kepgub, Roy menjelaskan, poin tersebut berisi soal penangguhan upah minimum bagi buruh perusahaan padat karya. Buruh, sebut dia, memprotes poin tersebut karena bertentangan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan tahun 2013. Menurut dia, pengajuan penangguhan mestinya didasarkan persetujuan gubernur.

"Yang poin D itu tidak sesuai karena penangguhan itu pengajuannya kepada gubernur surat keputusannya dari gubernur tidak ada persetujuan dari kepala dinas," ucap dia.

Apabila poin 7 tidak dihapuskan, Roy menambahkan, buruh akan menggelar aksi mogok massal sebagaimana yang sempat diwacanakan. Dia pun menilai ada perlakuan diskriminatif terhadap buruh yang bekerja di industri padat karya dengan buruh yang bekerja di perusahaan lain.

"Pertama, pasti kita akan melakukan penolakan mungkin rencana yang kemarin kita batalkan mogok daerah akan kita lakukan," tegas dia.

Sementara itu, Gubernur Jabar Ridwan Kamil menolak dilakukannya revisi atas SK yang sudah diterbitkan. Dia pun menilai apapun format surat yang diterbitkan, demo akan tetap ada.

"Enggak mau. Udah itu saja," kata dia.

Emil mengaku sudah sesuai dengan tuntutan buruh dan juga permintaan dari asosiasi perusahaan. Poin D dalam Diktum ketujuh menurutnya sudah paling tepat karena bisa mengantisipasi persoalan lain seperti pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh perusahaan atau penangguhan pembayaran dari perusahaan yang meluas.

"Poin D itu untuk perlindungan industri padat karya. Jadi nanti mereka bisa melakukan negosiasi tanpa ada ancaman macam-macam nantinya," ujarnya.