Cimahi, IDN Times - Ratusan ASN dan pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Cimahi dinyatakan positif COVID-19. Terpaparnya ratusan ASN ini mendorong Pemkot Cimahi menerbitkan aturan 75 persen ASN bekerja dari rumah atau work from home (WFH).
Dinas Kesehatan Kota Cimahi mencatat, jumlah ASN dan tenaga harian lepas (THL) yang terkonfirmasi positif COVID sebanyak 378 orang. Saat ini, mereka tengah menjalankan isolasi mandiri di kediamannya masing-masing.
Kepala Dinas Komunikasi Informasi Arsip dan Perpustakaan (Diskominfoarpus) Kota Cimahi, Mochammad Ronny mengatakan, angka kasus 378 orang terpapar COVID-19 itu tersebar bukan hanya di komplek perkantoran Pemkot Cimahi.
"PNS itu ada 256 orang dan THL ada 122 orang yang tersebar. Kalau khusus di lingkungan Pemkot tadi ada 203 orang," ungakap Ronny, Jumat (26/6/2021).
Sementara 175 ASN dan THL yang terkonfirmasi positif COVID-19 berkantor di lingkungan kecamatan, Setwan DPRD Kota Cimahi, Inspektorat Kota Cimahi, RSUD Cibabat hingga BPBD Kota Cimahi.
Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Cimahi, Ngatiyana mengatakan, besarnya angka ASN dan THL yang terpapar COVID-19 ini menjadi pelajaran bagi Pemkot Cimahi untuk lebih meningkatkan protokol kesehatan di lingkungan perkantoran.
"Ada 203 yang terkonfirmasi positif khusus di sini (Pemkot Cimahi) makannya kita semprot (cairan disinfektan) secara rutin," kata Ngatiyana.
Meski ratusan ASN dan THL-nya dinyatakan terpapar COVID-19, Ngatiyana tetap memantau perkembangan kesembuhan mereka. Ngatiyana memastikan, ratusan yang tengah isolasi mandiri ini tidak mengalami gejala berat.
"Kondisi mereka tanpa gejala, sehingga disarankan untuk isolasi mandiri di rumah," papar Ngatiyana.
Suasana komplek perkantoran Pemkot Cimahi pun terpantau sepi. Gedung perkantoran terlihat lengang tanpa pegawai. Hanya ada beberapa pegawai yang kebetulan kebagian jatah piket masuk kantor.
Tampak hanya kantor-kantor yamg membuka layanan umum saja seperti Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) dan Dinas Sosial yang masih ramai.
"ASN maupun THL melaksanakan weh gak boleh masuk kantor dulu. Kita untuk pelayanan berjalan. 25 persen masuk kantor," tutup Ngatiyana.