Peran Soekarno dan Kiai NU di Balik Istilah Halal bi Halal

Seperti dikisahkan tokoh NU, KH Masdar Farid Mas’udi, di pertengahan Ramadan tahun 1948, Soekarno meminta Wahab Chasbullah menghadapnya di Istana Negara. Undangan tersebut tak lepas dari keinginan Bung Karno, sapaan akrab Soekarno, mendengar saran kiai untuk mengatasi situasi politik Indonesia.

Singkat cerita, Wahab Chasbullah menemui Bung Karno di Istana Negara. Di mata Wahab, permintaan Bung Karno guna meredam gesekan politik bukanlah tugas sulit. Anggapan itu muncul karena adanya momentum bulan suci Ramadhan dan hari raya idulfitri.

Menurut Wahab kala itu, pada Hari Raya Idul Fitri, setiap muslim disunahkan untuk bersilaturahmi, saling memaafkan satu sama lain. Maka itu Wahab menganggap permintaan Bung Karno bukan hal yang sulit.

Namun, Bung Karno berharap lebih dari pada itu. “Silaturahim kan biasa, saya ingin istilah yang lain,” kata Bung Karno, seperti ditulis di situs resmi NU.

Mendengar permintaan Bung Karno, Wahab tak habis ide. “Itu gampang. Begini, para elite politik tidak mau bersatu, itu karena mereka saling menyalahkan. Saling menyalahkan itu kan dosa. Dosa itu haram. Supaya mereka tidak punya dosa, maka harus dihalalkan. Mereka harus duduk dalam satu meja untuk saling memaafkan, saling menghalalkan. Sehingga silaturahim nanti kita pakai istilah halal bi halal,” kata sang kiai.

Atas saran cemerlang dari Wahab, Bung Karno pun mengundang tokoh politik Indonesia untuk datang ke Istana Negara pada Hari Raya Idul Fitri. Nama acara yang digunakan sama dengan saran sang kiai, “Halal bi Halal”.

Para tokoh politik itu diceritakan duduk satu meja, dan membicarakan soal persatuan bangsa. Sejak saat itulah, istilah halal bi halal akrab dikaitkan dengan kegiatan muslim setelah lebaran.