Penjelasan Disnaker Soal Jabar Sumbang PHK Terbanyak Versi Satudata

Kim menegaskan, sebagian besar laporan PHK yang diterima pemerintah daerah terjadi karena berakhirnya kontrak kerja atau PKWT. Menurutnya, banyak pekerja yang mengalami penghentian hubungan kerja akibat kontrak habis.

Kemudian, para pekerja kembali diperpanjang atau direkrut ulang oleh perusahaan, sehingga data yang muncul tidak selalu mencerminkan hilangnya pekerjaan secara permanen.

"Berdasarkan BPJS Ketenagakerjaan presentasi terbesar PHK diakibatkan habis kontrak (PKWT), dan itupun banyak setelah habis kontrak banyak yang dilakukan perpanjangan kontrak," katanya.

Terkait tingginya laporan PHK di sektor tekstil dan industri padat karya, Kim menjelaskan bahwa sejumlah faktor eksternal masih memberikan tekanan.

"PHK di industri tekstil terjadi akibat sejumlah faktor, antara lain maraknya impor pakaian bekas ilegal, lambatnya regenerasi mesin dan teknologi yang membuat industri kurang produktif dan kalah bersaing dengan produk luar negeri, serta adanya kesulitan pasokan bahan baku." katanya.

Di sektor manufaktur, kondisi global yang melemah dan penurunan konsumsi masyarakat juga memberi dampak signifikan. Selain itu, industri mulai melakukan transformasi teknologi melalui otomatisasi dan penerapan kecerdasan buatan, yang secara alami mengubah kebutuhan tenaga kerja.

"Untuk industri padat karya, PHK, relokasi, dan penutupan usaha terjadi akibat sejumlah faktor, termasuk melemahnya perekonomian global yang menurunkan tingkat konsumsi, pergeseran proses kerja dari tenaga manusia ke teknologi otomatisasi seperti mesin, robot, dan AI," katanya.

Kim menambahkan perbedaan struktur upah minimum antar daerah turut memengaruhi keputusan relokasi perusahaan ke wilayah dengan biaya operasional yang lebih kompetitif. Kondisi ini, menurutnya, merupakan dinamika yang juga terjadi di beberapa provinsi industri lainnya.

"Adanya disparitas upah minimum antar daerah yang mendorong perusahaan berpindah ke wilayah dengan struktur upah yang lebih kompetitif," kata Kim.

Dalam menghadapi perkembangan tersebut, Pemprov Jawa Barat terus melakukan berbagai upaya untuk menekan potensi PHK. Pemerintah memberikan kemudahan bagi dunia usaha melalui pemberian stimulan, kemudahan proses perizinan, serta percepatan pembangunan infrastruktur pendukung industri.

"Upaya peningkatan kualitas tenaga kerja juga terus dilakukan melalui pelatihan dan bimbingan teknis agar calon tenaga kerja memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri," katanya.

Kim menekankan pentingnya penguatan dialog sosial melalui LKS Bipartit dan Tripartit sebagai sarana penyelesaian persoalan ketenagakerjaan.

"Pemprov Jabar juga menguatkan dialog sosial melalui LKS Bipartit dan Tripartit untuk menyelesaikan persoalan hubungan industrial secara konstruktif dan mencegah PHK menjadi pilihan pertama," tuturnya.