Pengusaha Perhotelan di Jabar Pesimistis Okupansi Meningkat di 2026

05 Jan 2026, 16:59 WIB

Azzis Zulkhairil

ilustrasi hotel murah dekat Bandara Soekarno-Hatta (unsplash.com/CHUTTERSNAP)

Intinya sih...

PHRI Jawa Barat pesimistis okupansi hotel meningkat di 2026 karena terus mengalami penurunan, bahkan hanya mencapai 70 persen pada Libur Tahun Baru 2025/2026.
Keterisian hotel di luar Bandung Raya seperti Bogor dan Cianjur juga rendah, dengan Cianjur hanya mencapai 52 persen, membuat industri perhotelan pesimistis kondisi akan membaik dari tahun sebelumnya.
Industri perhotelan dihadapi dengan tantangan ekonomi, isu bencana alam, serta persaingan dengan tempat penginapan tidak berizin seperti vila dan rumah sewa. PHRI mendorong pemerintah membuka kerak MICE untuk membantu keuangan hotel.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Bandung, IDN Times - Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jawa Barat pesimistis okupansi bisa meningkat di tahun 2026. Mereka memperkirakan, industri perhotelan akan mengalami defisit bila terus mengalami penurunan keterisian kamar hotel.

Ketua PHRI Jawa Barat, Dodi Ahmad Sofiandi mengatakan, okupansi hotel di Provinsi Jawa Barat terus mengalami penurunan, termasuk pada masa Libur Tahun Baru 2025/2026. Berdasarkan data, tingkat okupansi hotel pada masa libur tersebut hanya mencapai sekitar 70 persen.

"Kalau di hotel bintang bisa mencapai 80 sampai 90 persen (okupansinya) apa lagi di daerah ring satu seperti Asia-Afrika, Jalan Braga dan Dago, bisa mencapai seratus persen, tapi kalau kita bicara hotel, kan tidak hanya di Braga (saja) karena di Bandung seperti yang saya sampaikan ada 300 hotel," kata Dodi saat dihubungi, Senin (5/1/2026).

1. Tidak ada peningkatan okupansi signifikan di libur Nataru 2026

Ilustrasi hotel (Pexels.com/Francesco Ungaro)

Kemudian di luar wilayah Bandung Raya, seeprti Bogor, Cianjur dan sebagainya tingkat keterisian hotel tercatat hanya mencapai sekitar 70 persen dimasa libur tahun baru. Kondisi ini dirasakannya sangat miris dan beda jauh dengan tahun sebelumnya.

"Di Cianjur lebih parah lagi 52 persen," katanya.

Dengan begitu, bila tidak ada perubahan kebijakan di tahun ini, Dodi pesimistis kondisi industri perhotelan bisa lebih baik dari tahun 2025. Bahkan ia memperkirakan, sektor perhotelan akan mengalami defisit akibat beban belanja yang tidak tertutupi.

"Sekarang ditambah UMR harus naik, hotel angkat tangan kalau UMR harus naik, akan lebih lebih parah lagi kalau memang naik, karena kebanyakan hotel-hotel berat untuk menaikkan itu. Industri juga kan banyak yang protes, apalagi hotel," katanya.

2. Tantangan terbesar ada pada rumah sewa

ilustrasi hotel capsule (commons.wikimedia.org/Trueshow111)

Ditambah, saat ini industri perhotelan tidak hanya dihadapkan dengan tantangan ekonomi serta isu bencana alam saja. Melainkan dengan persaingan bersama tempat penginapan yang tidak berizin seperti tempat kos, vila, rumah sewa dan lain sebagainya.

"Iya, termasuk salah satunya saingan kita tuh, rumah-rumah villa yang disewakan (sebagai) tempat kos yang tidak punya izin untuk hotel ya, kalau PBG mereka punya tapi tidak punya izin untuk hotel tapi mereka sewakan," katanya.

3. Berharap pemerintah buka keran kegiatan MICE

ilustrasi hotel capsule (commons.wikimedia.org/Stolbovsky)

Dodi mendorong agar pemerintah mulai membuka kerak Meeting, Incentives, conference dan exebition (MICE) di perhotelan. Meskipun, waktunya tidak terlalu sering namun hal tersebut mampu membantu keuangan di masing-masing hotel.

"Jangan seperti yang kemarin, kan kemarin kan berkurang jauh. Tapi untuk provinsi saya tidak begitu berharap banyak karena memang provinsi itu PAD untuk hotel dan restoran itu tidak ada untuk provinsi, adanya untuk kabupaten dan kota," katanya.

"Nah, kalau kalau saya lihat di provinsi kemarin juga di akhir-akhir tahun itu tidak ada sama sekali untuk rapat-rapat di hotel itu, di potong saja oleh pemerintah provinsi itu," sambungnya.