Pengawasan Longgar, Rokok Tanpa Cukai Marak Beredar di Cirebon

Penyitaan ratusan ribu batang rokok tanpa cukai tidak hanya menjadi catatan administratif. Menurut perhitungan resmi, kerugian negara akibat peredaran rokok ilegal itu diperkirakan mencapai Rp253,8 juta.

Perhitungan tersebut mengacu pada tarif rata-rata cukai rokok sebesar Rp746 per batang. Tak hanya berdampak pada fiskal negara, peredaran barang ilegal ini juga mengguncang struktur pasar.

Harga yang lebih murah dari produk legal membuat konsumen tergiur, sementara pelaku usaha resmi mengalami tekanan persaingan tidak sehat. Jika dipasarkan, nilai ekonomis dari barang sitaan diperkirakan mencapai lebih dari Rp505 juta.

“Cukai adalah instrumen penting dalam penerimaan negara. Rokok ilegal berarti pemasukan negara hilang. Selain itu, barang tanpa standar produksi berpotensi membahayakan konsumen,” tegas Sus.

Penelusuran Satpol PP menemukan barang ilegal ini sebagian besar disuplai dari luar daerah, terutama dari Jawa Tengah dan Madura, yang dikenal sebagai kawasan produksi rokok skala besar.

Barang-barang tersebut masuk ke Kabupaten Cirebon melalui jalur darat dalam jumlah besar, sebelum akhirnya didistribusikan ke warung-warung kecil dan kios di pelosok.

Salah satu titik rawan yang disebutkan adalah Desa Kondangsari, Kecamatan Beber, yang berada di wilayah perbatasan.

Selain itu, kecamatan seperti Dukupuntang, Palimanan, dan Gempol juga masuk dalam daftar wilayah dengan distribusi tertinggi. Lokasi-lokasi ini menjadi simpul ekonomi dan lalu lintas yang memungkinkan pelaku menyusupkan barang secara cepat.

“Pola penyimpanan juga bergeser. Sekarang kami temukan barang disimpan di rumah-rumah warga yang disulap jadi gudang sementara. Ini menyulitkan pengawasan,” ungkap Sus.

Tak hanya menyita barang, Satpol PP Cirebon juga menyasar pelaku di tingkat eceran hingga distributor.

Beberapa dari mereka dipanggil untuk pemeriksaan lanjutan, sementara sebagian kasus diteruskan ke Bea Cukai untuk pendalaman. Jika unsur pidana terpenuhi, proses hukum dijalankan hingga tingkat pengadilan.

Namun, pendekatan hukum tidak berdiri sendiri. Satpol PP juga menempuh jalur edukasi dengan menggandeng pemerintah desa dan kecamatan untuk menyampaikan risiko hukum dan kesehatan dari rokok ilegal.

Media sosialisasi yang digunakan meliputi spanduk, penyuluhan tatap muka, dan pelatihan untuk pedagang pasar tradisional.

“Kami tidak hanya bertindak, tapi juga mendidik. Masyarakat harus sadar bahwa membeli rokok ilegal bisa mendukung jaringan kejahatan ekonomi. Apalagi, kandungan produk ini tidak jelas. Bisa saja membahayakan kesehatan,” pungkas Sus.