Pengamat: Swasembada Energi Bukan Hal Mustahil untuk Indonesia

Sementara itu, Guru Besar Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara Institut Teknologi Bandung (ITB), Tri Yus Widjajanto, menilai kebijakan pencampuran etanol dalam BBM yang tengah diinisiasi pemerintah menjadi langkah nyata dalam mengurangi impor energi. Menurutnya, secara teknis bahan bakar dengan kandungan etanol terbukti aman digunakan pada kendaraan bermotor modern dan bisa membantu menekan emisi karbon.

“Etanol dari tebu, jagung, atau singkong itu tidak hanya ramah lingkungan, tapi juga memperkuat rantai pasok energi domestik. Selama kadar etanolnya diatur dengan benar, kendaraan tidak akan mengalami masalah teknis berarti,” kata Tri.

Tri menambahkan, pemanfaatan etanol bisa membantu menekan ketergantungan impor BBM yang selama ini mencapai lebih dari 45 persen kebutuhan nasional. Selain itu, pengembangan industri bioetanol dalam negeri juga berpotensi membuka lapangan kerja baru dan meningkatkan nilai tambah bagi produk pertanian nasional. “Ini langkah strategis untuk membangun kemandirian energi berbasis sumber daya dalam negeri. Pemerintah tinggal memastikan kesinambungan pasokan bahan baku dan infrastruktur distribusinya,” ujarnya.

Sementara itu, Pengamat Kebijakan Publik Universitas Padjadjaran (Unpad), Yogi Suprayogi menilai inovasi yang dibawa Menteri Bahlil melalui program etanol dan regulasi sumur minyak rakyat untuk mengerek produksi agar tidak ketergantungan lagi pada impor.

Kata Yogi, semua hal tersebut akan berjalan efektif jika diikuti pembenahan tata kelola energi. Ia mengingatkan pentingnya penyederhanaan regulasi agar kebijakan transisi energi tidak terhambat oleh birokrasi yang kompleks.

“Secara konsep, bagus. Kalau masyarakat lokal bisa bekerja sama dengan organisasi atau koperasi rakyat, itu bisa memperkuat ekonomi daerah," ujar Yogi.

Meski begitu, Yogi mengingatkan agar kebijakan sumur rakyat tetap mengutamakan kesejahteraan rakyat. Ia mewanti-wanti agar masyarakat tidak dijadikan proksi dari perusahaan besar yang ingin mengeruk keuntungan untuk golongan tertentu saja.

Para akademisi itu sepakat bahwa kebijakan etanol dapat menjadi batu loncatan menuju kemandirian energi nasional, asalkan didukung dengan inovasi teknologi, riset berkelanjutan, dan komitmen politik yang kuat. Dalam satu tahun kepemimpinan Menteri Bahlil, arah kebijakan ESDM dinilai semakin jelas: menekan impor, membuka partisipasi rakyat, dan membangun pondasi kemandirian energi nasional.