Pengamat: Penutupan Tambang di Bogor Harus Ada Kepastian Hukum

12 Nov 2025, 18:05 WIB

Azzis Zulkhairil

Ilustrasi tambang ilegal (IDN Time/Ervan)

Intinya sih...

Pemerintah Jabar menghentikan sementara kegiatan pertambangan di Parungpanjang, Bogor karena masalah lingkungan dan keselamatan.
Yusfitriadi menilai penutupan tambang harus dibarengi dengan kejelasan nasib masyarakat dan pelaku usaha serta mempercepat pembangunan jalan khusus tambang.
Sebagian besar masyarakat Parungpanjang menggantungkan penghasilan dari aktivitas tambang, sehingga kebijakan harus mempertimbangkan aspek ekonomi rakyat.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Bandung, IDN Times - Pemerintah Provinsi Jawa Barat menghentikan sementara beberapa kegiatan pertambangan di wilayah Parungpanjang, Kabupaten Bogor. Penutupan ini dilakukan karena masalah lingkungan dan keselamatan yang memicu kerusakan jalan, kemacetan, polusi, dan kecelakaan.

Pemprov Jabar pun sudah memberikan kompensasi terhadap warga terdampak. Namun pengamat kebijakan publik Yusfitriadi menilai hal ini harus dibarengi dengan kejelasan nasib masyarakat dan pelaku usaha setela penutupan.

"Jadi intinya harus ada kejelasan, harus ada kepastian hukum. Kalau tidak ada kepastian hukum, ya bagaimana kebijakan, masa tidak ada kepastian hukum?" kata Yusfitriadi, Rabu (12/11/2025).

1. Jalur tambang penting bagi masyarakat

Ilustrasi tambang ilegal (Dok. IDN Times/Istimewa)

Yusfitriadi menilai langkah paling realistis bukan dengan cara menutup aktivitas tambang, melainkan mempercepat pembangunan jalan khusus tambang yang sejak lama direncanakan pemerintah. Dengan adanya jalur khusus, persoalan klasik seperti kerusakan jalan umum dan konflik sosial bisa terselesaikan.

"Kami sepakat mobil tambang merusak jalan, tapi kan sudah ada rencana membangun jalur tambang. Padahal tinggal konsentrasi di situ. Supaya dampak dari angkut tambang yang merusak jalan dan sering mengorbankan masyarakat bisa teratasi," katanya.

"Kemudian juga bermasalah dengan masyarakat, itu bisa terselesaikan dengan jalur tambang. Jangan sampai kemudian jalur tambang mangkrak, perusahaan tambang dibekukan," kata Yusfitriadi.

2. Tambang dan dampak ekonomi masyarakat harus beriringan

ilustrasi tambang ilegal (unsplash.com/jacob jacob)

Menurutnya, sebagian besar masyarakat Parungpanjang menggantungkan penghasilan dari aktivitas tambang. Karena itu, kebijakan yang tidak mempertimbangkan aspek ekonomi rakyat justru bisa menimbulkan masalah baru.

"Agar perusahaan tambang juga punya harapan kembali menambang, masyarakat juga punya harapan kembali mendapatkan impact ekonomi dari perusahaan tambang, tapi juga tidak merugikan masyarakat dalam perspektif-perspektif yang lain," katanya.

3. Pemprov Jabar berikan kompensasi terhadap masyarakat Parungpanjang

Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi (IDN Times/Azzis Zulkhairil)

Sebelumnya Gubernur Jabar Dedi Mulyadi berjanji bakal mengurus warga terdampak penutupan tambang Parung Panjang, Kabupaten Bogor. Dia mengatakan, pemerintah ingin memberikan lebih dari sebatas kompensasi sebesar Rp3 juta selama tiga bulan bagi warga terdampak penutupan sementara tambang Parungpanjang.

"Nanti ada kepastiannya, tenang saja. Setiap yang saya lakukan pasti ada kepastiannya," ujar Dedi di Gedung Sate, Kota Bandung, Kamis 6 November 2025 lalu.

Kemungkinan terburuk solusi bagi warga terdampak penutupan tambang Parungpanjang adalah merekrut mereka menjadi tenaga kebersihan Pemprov Jabar.

"Baik tenaga kebersihan jalan maupun kerja di PSDA. Yang berikutnya, mereka dimasukkan ke sistem pekerjaan kami yang berjalan hari ini. Poyek pemerintah banyak banget hari ini, (nilainya) triliunan, bahkan puluhan triliun Rupiah," ucapnya.

"Selama ini mereka hanya dapat maksimal Rp50 ribu sehari, dan sopir itu hanya Rp80 ribu. Jadi sebenarnya, diberi kompensasi Rp3 juta per bulan, wah sudah luar biasa itu sudah di atas kebiasaan mereka mendapatkan (pemasukan)," katanya.