Pengamat Minta Penyaluran MBG di Bandung Barat Segera Dievaluasi

29 Okt 2025, 11:58 WIB

Debbie Sutrisno

Penanganan siswa keracunan MBG di MTS Al Khalifah. (IDN Times/Istimewa)

Intinya sih...

Inspeksi rutin harus dilakukan secara ketat untuk memastikan keamanan makanan bergizi gratis (MBG) dengan persyaratan administrasi yang tegas dan pengawasan teknis yang mencakup inspeksi kebersihan penyedia, pemeriksaan suhu penyimpanan, dan uji mikrobiologi.
Pemda diminta untuk menghentikan penyaluran MBG sementara di area terdampak dengan pendekatan terukur dan humanis, disertai investigasi cepat, pengetesan sampel, komunikasi publik yang jelas, serta pemenuhan gizi alternatif bagi siswa.
Proses trace-back dan uji laboratorium menjadi prioritas selama penghentian penyaluran MBG untuk proteksi publik, sementara Pemkab perlu menempatkan posko

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Bandung, IDN Times - Kasus keracunan menu makanan bergizi gratis (MBG) di Kabupaten Bandung kembali terulang. Setidaknya 133 orang menjadi korban keracunan makanan tersebut pada Selasa (28/10/2025). Kejadian ini mengulangi kasus serupa di Bandung Barat di mana sebelumnya terjadi di kawasan Cipongkor dan Cisarua.

Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Parahyangan (Unpar) Kristian mengatakan, harus ada evaluasi secara total oleh pemerintah daerah (Pemda) karena kasus ini terus terjadi dalam waktu berentetan

"Tata kelola yang efektif mensyaratkan transformasi dari pendekatan sektoral dan reaktif menjadi sistem pengelolaan risiko yang terintegrasi, berbasis bukti, dan akuntabel."

"Praktisnya, Pemkab perlu membentuk gugus tugas lintas-sektor yang menetapkan alur kerja jelas; siapa bertanggung jawab atas inspeksi sanitasi, siapa memimpin investigasi trace-back, siapa berwenang melakukan sampling laboratorium, dan mekanisme koordinasi dengan rumah sakit serta puskesmas untuk pelaporan kasus klinis," kata Kristian, Rabu (29/10/2025).

1. Harus ada inspeksi rutin

Siswa korban keracunan MBG di Tulungagung dirawat di Puskesmas Boyolangu. IDN Times/ Bramanta Pamungkas

Dia menuturkan, pengadaan MBG harus dipayungi kontrak yang tegas seperti persyaratan administrasi (izin usaha pangan), bukti implementasi sanitation and food safety seperti sertifikat HACCP atau GMP hingga bukti audit sanitasi, label, dan pelacakan batch. Dengan begitu, setiap pengiriman dapat ditelusuri kembali, serta klausul tanggung jawab dan sanksi finansial atau kontrak jika terjadi pelanggaran.

Di lapangan, pengawasan teknis harus mencakup inspeksi rutin kebersihan penyedia, pemeriksaan suhu penyimpanan, uji mikrobiologi secara berkala pada sampel makanan dan bahan baku, serta mekanisme dokumentasi chain-of-custody untuk semua sampel juga harus dilakukan.

Transparansi kepada publik dan mekanisme pengaduan yang mudah diakses dapat memperkuat akuntabilitas dan membantu deteksi dini.

"Kebijakan ini baru efektif bila didukung kapasitas dan anggaran untuk pemeriksaan laboratorium, pelatihan bagi pengolah dan pengawas, serta audit independen berkala harus dijadwalkan dan dianggarkan," ujarnya.

2. Hentikan dulu penyaluran MBG di wilayah itu

Petugas Menyiapkan MBG

Kristian pun meminta Pemda bisa lebih tegas dengan menghentikan penyaluran MBG secara sementara di area yang terdampak. Hal tersebut menjadi langkah kehati-hatian yang rasional untuk mencegah korban lanjutan. Meski demikian harus diimplementasikan dengan pendekatan terukur dan humanis.

Artinya, moratorium tidak harus bersifat total untuk seluruh kabupaten kecuali hasil penyelidikan menunjukkan kegagalan sistemik di seluruh rantai.

"Yang lebih tepat adalah penangguhan terfokus pada cluster atau sekolah yang terkait dengan kasus, disertai investigasi cepat dan pengetesan sampel," ujarnya.

Keputusan penghentian perlu disertai komunikasi publik yang jelas: alasan, durasi estimasi sementara, hak orangtua, dan mekanisme pemenuhan gizi alternatif agar siswa tidak kehilangan asupan, misalnya voucher makan, paket gizi yang disiapkan oleh penyedia bersertifikat, atau subsidi untuk orangtua selama masa evaluasi.

3. Uji lab jadi prioritas

Anak SD menikmati MBG

Selama penghentian, Pemkab harus memastikan proses trace-back dan uji laboratorium berjalan prioritas, serta menolak tekanan administratif yang meminta kelanjutan distribusi tanpa bukti keamanan. Dengan demikian, penghentian sementara menjadi alat untuk proteksi publik, bukan sekadar respons politis yang menunda penyelesaian akar masalah.

Selain itu, Pemkab perlu menempatkan posko koordinasi KLB, menjamin penanganan medis korban dan pencatatan data klinis yang rapi, menghentikan distribusi pada area diduga, dan mengamankan sampel sisa makanan serta bahan baku dengan dokumentasi chain-of-custody untuk pengujian di laboratorium terakreditasi.

Kemudian Pemkab harus bisa menginvestigasi meliputi trace-back menyeluruh terhadap rantai pasok untuk mengidentifikasi titik kontaminasi, audit kepatuhan terhadap SOP sanitasi pada lokasi produksi, dan analisis hasil laboratorium untuk menilai apakah penyebabnya biologis, kimiawi, atau kontaminan lain.

"Temuan harus memicu tindakan administratif atau hukum terhadap pemasok yang terbukti lalai. Untuk reformasi jangka menengah dan panjang, Pemkab perlu merevisi standar dan kontrak pengadaan (mencantumkan sertifikasi, pelaporan batch, asuransi/kompensasi korban), menyelenggarakan program pelatihan wajib bagi pengolah dan pengawas sekolah, membangun jadwal inspeksi dan sampling acak yang dipublikasikan, meningkatkan akses ke laboratorium pemeriksaan yang cepat dan terakreditasi," kata dia.