Pemukiman Low Rise Harus Diperbanyak Kurangi Hilangnya Lahan Pertanian

Dia mengatakan, selama ini pembangunan pemukiman warga masih rumah tapak yang membuat banyak lahan produktif hilang. Mulai dari pesawahan, perkebunan, hingga tanah yang biasa digunakan untuk produksi makanan berkurang.

Ketika hal ini dibiarkan, maka masa depan lahan pertanian bisa habis seluruhnya. Jika itu terjadi tidak ada makanan yang bisa dikonsumsi masyarakat.

"Kayak di Jabar, area lahannya kan tidak tambah, tapi rumah terus bertambah. Nah ini yang harus kita dorong (rumah tingkat)," kata dia.

Menurutnya, pemukiman dengan model high rise atau low rise sebaiknya diperbanyak di kawasan padat penduduk seperti perkotaan atau kawasan industri. Karena jumlah masyarakat di sana lebih banyak dan dekat dengan tempat bekerja.

Sistem low rise pun bisa menjadi pilihan karena masyarakat Indonesia saat ini masih riskan untuk membeli rumah di apartemen tinggi (high rise). Selain mengurangi hilangnya lahan pertanian, apartemen juga bisa menjaga agar resapan air yang nantinya digunakan warga pun tetap ada.

"Mudah-mudahan ke depan pemerintah bisa lebih fokus untuk pengadaan low rise," ujarnya.

Di sisi lain, BTN dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) tengah menyiapkan pelaksanaan Program Bank Tanah. Ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomo 64 tahun 2021 di mana nantinya pembelian tanah untuk pembangunan pemukiman pun tidak bisa seenaknya.

Nixon menyebut, saat ini developer bisa membangun rumah dengan membeli tanah kepada masyarakat secara mandiri. Tanah-tanah tersebut yang kemudian disertifikatkan untuk dibangun rumah. Namun, kondisi tersebut nantinya tidak akan ideal karena luasa tanah yang makin menipis.

Dalam waktu dekat BTN akan menyiapkan 5 hingga 10 hektare sebagai percobaan untuk membangun pemukiman dengan memakai Program Bank Tanah.

"Bank Tanah ini jadi penyedia lahan. Mudah-mudahan sistemnya lebih baik sehingga ada kepastian hukum dari awal (untuk bangun pemukiman)," kata Nixon.