Pemuda Jabar Masih Jauh dari Politik Aktif, Golkar Dorong Melek Demokrasi

Pengamat politik Adi Prayitno memaparkan bahwa partisipasi politik non-konvensional, seperti aksi protes dan demonstrasi, masih sangat minim. Berdasarkan data yang ia sampaikan, hanya sekitar tiga persen masyarakat yang pernah terlibat dalam protes politik, baik melalui media sosial maupun langsung di ruang publik.

“Kalau dicek, hanya sekitar tiga persen masyarakat yang pernah terlibat dalam protes politik, baik di media sosial maupun secara langsung di ruang publik. Di dalam angka itu tentu ada anak muda, tetapi jumlahnya sangat kecil,” ujar Adi.

Ia menilai, sebagian besar pemuda baru bereaksi ketika kebijakan publik berdampak langsung pada kehidupan personal mereka. Akibatnya, partisipasi politik non-konvensional belum tumbuh sebagai praktik demokrasi yang mapan.

Dalam jalur politik konvensional, kondisinya tak jauh berbeda. Adi mengungkapkan hanya sekitar 16 persen responden yang pernah terlibat dalam kegiatan kampanye politik. Lebih dari 80 persen mengaku tidak pernah ikut kampanye, dan sekitar 90 persen menyatakan tidak pernah terlibat dalam kerja pemenangan partai politik maupun calon legislatif.

“Ini realitas faktual politik kita hari ini. Mayoritas warga, termasuk anak muda, berada di luar aktivitas kampanye dan kerja-kerja politik praktis,” katanya dalam diskusi yang dipandu moderator Royke Taufan Maulana, pengurus DPD Golkar Jabar.

Adi juga menyoroti sumber informasi politik masyarakat. Televisi masih dominan, terutama di wilayah dengan keterbatasan internet. Namun di kalangan pemuda Jawa Barat, internet dan media sosial kini menyumbang hampir 60 persen sumber informasi politik.

“Bagi anak muda, media sosial dan internet sudah menjadi rujukan utama,” ujarnya.

Wakil Ketua Penggalangan Khusus DPD Partai Golkar Jawa Barat, Deden Nasihin, menilai pemuda tidak cukup hanya menjadi penyampai pesan politik. Menurutnya, pemuda harus berani mengambil peran sebagai pengendali arah perubahan.

Ia membagi peran pemuda dalam politik ke dalam dua kategori, yakni passenger dan driver. Passenger adalah mereka yang hanya mengikuti arus dan narasi, sementara driver adalah pemuda yang mampu menentukan arah dan tujuan politik secara sadar.

“Pemuda hari ini harus naik kelas menjadi driver politik. Kalau pemuda tidak mengambil peran sebagai pengendali, maka politik akan dikendalikan oleh mereka yang tidak memiliki kepedulian terhadap kepentingan rakyat,” tegas Deden.

Menurutnya, peran driver menuntut literasi politik yang kuat, visi kebangsaan, integritas moral, serta kemampuan menerjemahkan gagasan menjadi tindakan nyata yang berdampak bagi publik.

Dari unsur pemerintah daerah, Bupati Sukabumi Asep Jafar turut mendorong pemuda agar tidak pasif dalam kehidupan demokrasi. Ia menekankan pentingnya literasi politik di tengah derasnya arus informasi digital.

“Pemuda jangan sampai hanya menjadi penonton, tetapi harus tampil sebagai pelaku dan penggerak perubahan,” kata Asep Jafar.

Ia juga membuka ruang seluas-luasnya bagi pemuda untuk menyampaikan kritik dan masukan terhadap kebijakan pemerintah daerah. Menurutnya, kritik konstruktif merupakan bagian penting dari demokrasi yang sehat.

“Tolong ingatkan saya jika ada kebijakan yang keliru. Saya ingin mendengar suara masyarakat, terutama pemuda, agar kita bisa bersama-sama membangun Sukabumi yang lebih baik,” ujarnya.

Senada, Wakil Ketua Bidang Pemilu DPD Golkar Jabar Rahmat Sulaeman menegaskan bahwa literasi politik harus menjadi fondasi utama partisipasi pemuda. Pendidikan politik, menurutnya, tidak boleh berhenti pada seremoni.

“Pemuda hari ini hidup di era teknologi yang serba cepat. Namun tanpa literasi politik yang kuat, kemajuan teknologi justru bisa melemahkan daya kritis dan kesadaran kebangsaan,” ujarnya.

Kegiatan pendidikan politik ini diikuti sekitar 200 peserta terkurasi dari kalangan mahasiswa, organisasi kepemudaan, dan organisasi sayap Partai Golkar se-Jawa Barat. Melalui forum ini, Golkar Jabar berharap lahir generasi muda yang kritis, peduli, dan memiliki political efficacy untuk menjaga kualitas demokrasi di Jawa Barat ke depan.