Pemprov Jabar Wacanakan Ambil Alih Jalan Desa di Seluruh Kabupaten

18 Nov 2025, 16:56 WIB

Azzis Zulkhairil

Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi (IDN Times/Azzis Zulkhairil)

Intinya sih...

Pemprov Jabar akan mengambil alih pembangunan jalan desa di seluruh kabupaten di Jabar untuk memastikan kualitasnya baik dan berumur panjang.
Hal ini dilakukan agar urusan desa dapat difokuskan menyelesaikan program kesehatan warga, terutama masalah stunting dan penyakit masyarakat.
Kabupaten/Kota di Jawa Barat diminta menyiapkan anggaran 7,5% dari total APBD untuk perbaikan jalan, dengan pemprov memperkuat keputusan gubernur terkait pembangunan jalan.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Bandung, IDN Times - Pemerintah Provinsi Jawa Barat mewacanakan untuk mengambil alih pembangunan jalan-jalan milik desa di seluruh kabupaten di Jabar. Gubernur Dedi Mulyadi menyatakan, hal tersebut dilakukan agar pembangunan berjalan optimal.

Menurutnya, ada persoalan yang tidak kalah penting di desa yaitu kesehatan seperti kasus stunting di mana saat ini pemerintah tengah melakukan pendataan secara detail di desa, sebagai dasar acuan pemberian bantuan infrastruktur desa di luar perbaikan jalan.

"Nanti datanya masuk ke saya, nanti saya akan merumuskan kebijakan. Bantuan keuangan infrastruktur desa, nanti pembangunan jalannya akan diambil alih provinsi semuanya," kata Dedi di Sabuga, Bandung, Selasa (18/11/2025).

1. Dibangun provinsi agar kualitasnya baik

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (IDN Times/Azzis Zulkhairil)

Dedi menuturkan, selama ini pembangunan jalan desa tidak sesuai harapan pemerintah provinsi, mengingat jalan yang sudah dibangun tidak pernah berumur panjang. Dia mengaku geram hal tersebut terus berulang kali terjadi.

"Tahun ini dibangun, tahun depan rusak lagi, saya gak mau begitu. Nanti semuanya dibangun oleh provinsi agar kualitasnya baik, berbeton, betonnya pabrikan," katanya.

2. Pemerintah Desa fokus selesaikan persoalan stunting

Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi (IDN Times/Azzis Zulkhairil)

Setelah urusan infrastruktur desa diambil alih oleh provinsi, maka urusan desa nanti akan difokuskan menyelesaikan program kesehatan warga, problem stunting, dan banyak persoalan penyakit masyarakat.

Karena itu data yang tengah dihimpun oleh Bappeda Jabar akan menentukan besaran biaya recovery program-program kesehatan warga di desa.

"Itu akan langsung kami biaya sampai selesai. Nanti kader yang memandunya kader PKK, nanti dana desa itu peruntukannya untuk apa, itu bisa langsung," katanya.

3. Pemerintah daerah sudah diminta menyiapkan 75 persen APBD untuk infrastruktur

Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi (IDN Times/Azzis Zulkhairil)

Sebelumnya, Dedi Mulyadi meminta Kabupaten/Kota di Jawa Barat menyiapkan anggaran untuk perbaikan jalan mencapai 7,5 persen dari total APBD. Adapun untuk pembangunan jalan akan diperkuat pemprov lewat penerbitan keputusan gubernur.

"Karena kalau tidak 7,5 persen, tetap saja jalan di Jawa Barat akan tetap rusak. Masyarakat tidak akan membedakan. Setiap jalan rusak, 'Pak Dedi, jalan goreng (rusak)'," katanya dikutip Kamis (18/9/2025).

Kewajiban alokasi ini menurutnya akan menuntut daerah akan memprioritaskan anggaran untuk infrastruktur dibanding belanja yang tidak bermanfaat bagi rakyat.

Dedi mencontohkan Kabupaten Sukabumi yang hanya mengalokasikan anggaran perbaikan jalan Rp150 miliar dengan total APBD Rp4,2 triliun. Menurutnya hal tersebut tidak akan selesai.