Pemprov Jabar Koordinasi BGN Bahas Kasus Keracunan Massal MBG

Menurutnya, dugaan keracunan ratusan pelajar seusai menyantap MBG menjadi bahan evaluasi bersama. Harus ada langkah antisipasi sehingga keracunan MBG tidak terjadi para pelajar lain di kemudian hari.

"Jadi agar ke depannya tidak ada lagi kejadian serupa di Jawa Barat. Pembahasannya nanti siang, terkait insiden ini," kata dia.

Herman menambahkan, meski penanggung jawab utama program MBG adalah BGN, tetapi Pemprov Jawa Barat tetap memiliki peranan dalam pelaksanaannya. Sebab, program MBG ini menyasar seluruh masyarakat, termasuk warga Jawa Barat.

"Kami turut bertanggung jawab juga atas kejadian ini, walaupun ini program nasional. Leading sector kan BGN, tapi kami pun ikut ambil bagian untuk memastikan pelaksanaannya lancar. Tidak boleh ego sektoral," ucapnya.

Dia pun meminta maaf atas kejadian keracunan ratusan pelajar seusai menyantap MBG di Kabupaten Garut. Harapannya para pelajar yang terdampak bisa segera pulih kembali.

"Kami mohon maaf, kami prihatin atas kejadian itu. Ini jadi pembelajaran, kami akan memitigasi dan mengantisipasi. Kami dan pemerintah kabupaten serta kota tidak akan berpangku tangan," katanya.

Berdasarkan data terbaru dari Dinas Kesehatan Kabupaten Garut, pelajar yang diduga mengalami keracunan seusai menyantap MBG, kini berjumlah 569. Ratusan pelajar itu berasal dari empat sekolah yang terdiri dari SD, SMP, SMA dan MA di Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut.

Anggota Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto, prihatin dengan banyaknya penerima manfaat Makan Bergizi Gratis (MBG) di beberapa wilayah mengalami gejala keracunan. Banyaknya kasus ini harus menjadi evaluasi dan pembenahan di Badan Gizi Nasional (BGN).

Dalam seminggu terakhir, kabar keracunan MBG datang dari Baubau, Lamongan, Sumbawa, Gunungkidul hingga Garut. Ini menimbulkan indikasi bahwa pengawasan belum jalan karena BGN terlalu fokus mengejar pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

“Saya menyampaikan keprihatinan atas kejadian ini. Fakta adanya penerima manfaat MBG yang menunjukkan gejala keracunan menunjukkan lemahnya kontrol mutu,” kata Edy kepada wartawan, Jumat (19/9/2025).

Ia mengungkapkan, akar masalah kasus keracunan massal ini tidak bisa dilepaskan dari peran BGN yang lebih fokus mengejar kuantitas dapur demi meningkatkan serapan anggaran.

Edy menyampaikan, anggaran BGN sejumlah Rp 71 triliun baru terserap 18,6 persen. Untuk meningkatkan serapan itu, Edy menduga BGN terus berupaya meningkatkan jumlah SPPG.

“Yang dikejar sekarang itu jumlah dapur, bukan kualitas. Kuantitas dapur jadi target, sementara standar mutu dan keamanannya diabaikan. Akibatnya, dapur-dapur itu ada yang dibangun asal jadi ada yang belum memenuhi standar,” kata Legislator Fraksi PDI Perjuangan itu.