Pemprov Jabar Kantongi Nama Pj Bupati Bekasi Pengganti Dani Ramdan

Saat disinggung siapa nama yang akan menggantikan Dani Ramdan, Uu belum mau menyebutkan secara jelas. Adapun sebelumnya Pemprov Jabar telah mengusulkan tiga nama yang akan menjadi Pj Bupati Bekasi, di mana dari tiga nama ini Dani Ramdan masih diusulkan Pemprov Jabar.

"Saya tidak bisa menjawab (nama pengganti Dani Ramdan) yang jelas sudah ada tinggal nunggu pak gubernur," ucapnya.

Disinggung soal banyaknya protes masyarakat Kabupaten Bekasi yang meminta agar Dani Ramdan tidak dipilih dan direkomendasikan menjadi Pj Bupati Bekasi, Uu menanggapi bahwa hal itu wajar terjadi.

Pro dan kontra dalam roda kepemimpinan merupakan hal yang wajar. Kondisi ini tidak hanya dihadapi oleh jabatan Pj Bupati, melainkan juga nantinya harus dijadikan bahan evaluasi.

"Pro dan kontra ini jangan jadi kendala untuk berjalanya proses pemerintahan. Majunya pembangunan justru harus diatur agar menjadi pemicu untuk lebih baik lagi, dan juga jadi pemicu bagi masyarakat untuk bekerja lebih baik lagi untuk Bekasi," katanya.

DPRD Bekasi sendiri sudah mengusulkan tiga nama untuk menjadi pengganti Pj Bupati Bekasi. Ketiganya adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bekasi Yana Suyatna, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bekasi Rahmat Atong, dan Kepala Dinas Perhubungan Jawa Barat, Koswara.

Bahkan, legislator meminta agar Gubernur Jabar Ridwan Kamil tidak memaksakan untuk memilih kembali Dani Ramdan. Sebab, kinerjanya dianggap tidak memuaskan untuk kemajuan Kabupaten Bekasi.

"Kalau Dani Ramdan jadi Pj Bupati Bekasi lagi, bakal ada perlawanan berlanjut dari masyarakat Bekasi, terlebih kami di DPRD Kabupaten Bekasi," kata Anggota DPRD Bekasi dari PDIP, Iin Farihin dalam keterangannya, Selasa (16/5/2023).

Selain itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi Soleman mengatakan, selama Pj Bupati dipegang oleh Dani Ramdan, Bekasi malah mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bekasi 2022.

"Opini WDP ini dinilai sebagai preseden buruk bagi kinerja dan kelalaian dalam kepemimpinan di pemerintahan Kabupaten Bekasi saat ini," katanya dalam keterangan resmi, Sabtu (20/5/2023).

Dari hasil LHP BPK penyebab Pemerintahan Kabupaten Bekasi Menyandang Status WDP antara lain:

Penyerapan bahan baakar solar di Dinas Lingkungan Hidup diduga mengalami kerugian Sekitar Rp12 miliar, pengawasan Aset yang tidak maksimal pada Dinas Pendidikan dan DPMD kemudian pelaksanaan lelang yang tidak maksimal pada Dinas Cipta Karya.