Pemprov Jabar Efisiensi Anggaran: Perjalanan Dinas Tetap Ada
Bandung, IDN Times - Pemerintah Provinsi Jawa Barat dipastikan akan melakukan efisiensi anggaran di pertengahan tahun 2025. Salah satu yang jadi sorotan soal perjalanan dinas bagi organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan pemerintah daerah.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jabar, Iendra Sofyan mengatakan, pemerintah akan tetap mengadakan perjalanan dinas untuk OPD, hanya saja terdapat pengurangan.
Adapun efisiensi ini sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025. Di mana pemerintah pusat mengharuskan mengurangi anggaran perjalanan dinas.
"Masih boleh, namun dikurangi, dalam Inpres yang disebutkan adalah mengurangi perjalanan dinas 50 persen. Itu ditulis clear walau kami inginnya di atas itu," ujar Iendra, Sabtu (1/2/2025).
1. Efisiensi diterapkan berdasarkan kebutuhan
Mengenai kategori perjalanan dinas baik luar dan dalam negeri, Iendra mengungkapkan, hal itu tidak diatur secara detail dan kemungkinan dikembalikan ke daerah masing-masing untuk mempertimbangkan efektivitas dan urgensinya.
"Tidak ada detail seperti itu. Mungkin itu dikembalikan pada daerah untuk mengaturnya, karena harus dilakukan efisiensi guna direalokasi pada pos anggaran lain untuk pelayanan publik dan di sisi lain juga harus memenuhi program visi dan misi gubernur terpilih," katanya.
2. Pemberian hibah juga akan lebih selektif
Selain perjalanan dinas, kata Lendra, pemerintah daerah juga diamanatkan untuk membatasi kegiatan seremonial, kajian, studi banding, serta seminar atau focus group discussion.
Lalu pemerintah akan membatasi belanja honorarium dengan mengacu pada Peraturan Presiden tentang Standar Harga Satuan Regional; serta mengurangi belanja pendukung yang tidak memiliki output terukur.
Kemudian, lebih selektif dalam memberikan hibah langsung dalam bentuk uang, barang, atau jasa.
3. Bey minta OPD segera menghitung efisiensi anggaran
Sebelumnya, Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin meminta masing-masing OPD di Jabar untuk mendetailkan rencana efisiensi anggaran yang ditargetkan sampai Rp4 triliun, agar jangan sampai menggangu efektivitas kinerja mereka.
"Angka itu belum final, masih akan kami rapatkan lagi. Jadi program atau kegiatan masih bisa ditunda apa tidak. Misal nanti jangan ada di BPBD anggaran perjalanan dipotong 80 persen, nanti ada bencana justru tidak bisa berangkat. Perlu dipikirkan dengan detail," ujar Bey, Jumat (31/1/2025).
Bey menambahkan, efisiensi anggaran itu juga bakal menyasar instansi DPRD Jabar. Pasalnya di kegiatan wakil rakyat itu tentu ada berbagai kegiatan perjalanan dinas juga.
"Itu tentu akan kami bicarakan, dilihat sejauh mana urgensinya. Apakah harus keluar kota atau apakah bisa dikurangi. Pasti akan ada pengurangan," tuturnya.