Pemprov Jabar Berharap Lahan SBLA Wyata Guna Milik Kemensos Dihibahkan

20 Agu 2019, 16:45 WIB

IDN Times/Debbie Sutrisno

Bandung, IDN Times - Kepala Dinas Sosial Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar), Dodo Suhendar berharap lahan di Wyata Guna yang digunakan untuk sekolah luar biasa (SLB) A Negeri Kota Bandung bisa dihibahkan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) ke pemerintah daerah. Dengan demikian, SLBA yang ada di Wyata Guna bisa tetap ada untuk digunakan belajar para penyandang disabilitas netra.

"Intinya Gubernur ingin proses belajar mengajar jangan sampai terganggu," ujar Dodo, Selasa (20/8).

Dodo menuturkan, pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebenarnya bisa berbagi peran dalam Wyata Guna. Pembagian ini di mana Kementerian Sosial bisa membangun balai rehabilitasi standar internasional, sedangkan SLBA yang ada di dalamnya kemudian berada di bawah naungan Pemprov Jabar.

"Jadi jangan semuanya (lahan) dibangun. Kenapa tidak dalam satu kompleks ada dua kepemilikan," kata dia.

1. Sama-sama memberikan pelayanan

IDN Times/Debbie Sutrisno

Menurut Dodo selama ini pemerintah daerah tidak bisa memberikan pelayanan secara maksimal kepada penghuni Wyata Guna maupun siswa yang ada di SLBA. Sebab, saat lahan ini dimiliki Kemensos seluruhnya, bantuan dana untuk perbaikan SLBA sulit masuk.

"Kalau sekarang kan mau bangun ga bisa karena milik orang lain, tapi masa dibiarkan," ujarnya.

2. Berharap ada kejelasan dari Ombudsman dan Kemensos

IDN Times/Debbie Sutrisno

Ombudsman telah melakukan kunjungan ke Wyata Guna dan melihat kondisi di sana. Kemensos pun telah melakukan peninjauan. Dodo berharap dalam beberapa waktu ke depan ada informasi dari Ombudsman maupun Kemensos terkait dengan kejelasan tersebut.

"Minggu ini Ombudsman bicara dengan Kemensos, mudah-mudahan ada titik temu bersama ya. Mudah-mudahan dengan duduk bersama informasi lebih clear," papar Dodo.

3. Ridwan Kamil segera bertemu dengan Menteri Sosial

IDN Times/Debbie Sutrisno

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil juga masih menunggu informasi kelanjutan dari pertemuan yang akan dilakukan antara Ombudsman dan Kemensos. Setelah ada kejelasan tersebut, barulah Ridwan berencana melakukan pertemuan dengan Menteri Sosial Agus Gumiwang.

"Saya akan bertemu dengan pak menteri, salah satunya membahas ini (Wyata Guna)," paparnya.

Sebelumnya, mantan Wali Kota Bandung ini telah mengirim surat agar lahan SLBN A bisa dihibahkan ke pemerintah provinsi. Sayang, permintaan tersebut ditolak mentah-mentah oleh Kementerian Sosial. Surat yang ditandatangani Menteri Sosial Agus Gumiwang tidak ingin menghibahkan lahan tersebut dan meminta pemerintah provinsi mencari lahan pengganti SLBN A Kota Bandung.