Pemprov Jabar Berencana Gandeng Pihak Swasta untuk Perbanyak Tes Swab

06 Agu 2020, 15:27 WIB

Ilustrasi swab. IDN Times/ Muchammad

Bandung, IDN Times - Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menilai kapasitas pengetesan COVID-19 masih belum optimal baik secara kuantitas sumber daya manusia hingga kemampuan laboratorium. Untuk meningkatkan ini dia berencana menggaet perusahaan swasta dalam pengetesan dan pengecekan ini.

Hal itu disampaikan usai Rapat Koordinasi Progress Penanganan COVID-19 dan Penyerahan Bantuan 2 Juta Masker dari BNPB kepada Pemprov Jawa Barat di Rumah Dinas Gubernur Jabar, Gedung Negara Pakuan, Kota Bandung, Kamis (6/8/2020).

Menurutnya, Jawa Barat memiliki penduduk paling besar sekaligus penyangga seperlima ekonomi negara Indonesia. Itu berdampak pada potensi risiko serta kerawanan penyebaran virus corona pun paling besar. Padahal selama ini jumlah pengetesan yang dilakukan sangat tinggi dan penanggulangan pandemik masih terkendali dibandingkan dengan provinsi lain, di luar DKI Jakarta.

“Kelemahan Jawa Barat karena faktor populasi adalah mengejar persentase testing. Itu saja, walaupun kalau dijumlah (tingkat pengetesan) kita ini sudah tertinggi di luar Jakarta ya. Per hari ini sudah 160 ribu pengetesan," ujar Ridwan Kamil.

1. Berupaya tingkatkan kapasitas tes per bulan

unsplash.com/United Nations COVID-19 Response

Secara umum, kapasitas testing yang sanggup dilakukan sebanyak 5.000 per hari atau kurang lebih sekitar 35 ribu tes setiap pekannya. Emil ingin kapasitas pengetesan bisa mencapai 50 ribu per pekan.

Saat ini terdapat beberapa pihak dari swasta yang ingin ikut terlibat dalam upaya peningkatan testing Covid-19, namun mereka ingin ada kesepakatan dari Gugus Tugas.

“Pengetesan saja oleh pihak ketiga itu. Tinggal kita bayar saja satu kali berapa dengan kualitas sama. Bedanya, mobilnya mereka sendiri sediakan,” ucap dia.

Ketika ada kerja sama ini harapannya pengetesan ke depan bisa mencapai 50 ribu per pekan dan lebih cepat mengejar satu persen penduduk Jawa Barat.

2. Pemerintah pusat pun sudah mulai menjajak kerja sama dengan pihak swasta

Ketua Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo. (IDN Times/Debbie Sutrisno)

Menanggapi permintaan gubernur tentang keterlibatan swasta, Ketua Gugus Tugas Doni Monardo mengaku sudah memulai bekerjasama dengan swasta. Artinya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat bisa melakukan hal yang sama.

“Nanti dari pemprov berkoordinasi dengan swasta yang berminat dalam penanganan, pemeriksaan dan pengembangan lab, itu bisa berkonsultasi dengan deputi penanganan darurat,” ucap dia.

3. SDM untuk pengetesan di laboratorium memang kurang banyak

Dok. Humas Jabar

Doni menuturkan, saat ini Indonesia telah memiliki 378 laboratorium yang tersebar di berbagai daerah. Namun, belum diikuti dengan SDM atau petugas laboratorium, sehingga waktu kerja tidak optimal.

Jumlah SDM yang sedikit membuat pengetesan kadang mengalami keterlambatan. Misalnya, ketika hari biasa pengetesan di lab bisa mencapai 30 ribu per hari, tapi ketika libur angkanya jauh dari itu.

“Artinya, kita belum bisa melakukan terobosan, ketika libur mesin bisa bekerja. ini tantangan kita semua menyiapkan SDM lebih berkualitas dan dukungan logistik. Harus terjamin keselamatannya karena ada risiko yang besar, tidak sedikit petugas lab yang terpapar,” pungkasnya.