Pemprov Jabar Bakal Terbitkan Obligasi Daerah, Bidik Dana Rp2 Triliun

04 Jul 2023, 12:15 WIB

Gubernur Jabar Ridwan Kamil (IDN Times/Azzis Zulkhairil)

Bandung, IDN Times - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat berencana menerbitkan obligasi daerah atau pinjaman daerah yang ditawarkan kepada publik melalui penawaran umum di pasar modal. Pemprov Jabar membidik dana Rp2 triliun.

Gubernur Jabar Ridwan Kamil alias Emil mengatakan, obligasi daerah ini merupakan pilot project dari pemerintah pusat yang dimaksudkan untuk mempercepat pembangunan melalui sumber pendanaan lainnya.

"Rencana obligasi daerah ini nantinya bisa dalam bentuk konvensional atau syariah ke sukuk atau surat berharga komersial berbentuk sertifikat hak milik," ujar Emil, Selasa (4/7/2023).

1. Obligasi daerah mempercepat pembangunan infrastruktur

Gubernur Jabar Ridwan Kamil (IDN Times/Azzis Zulkhairil)

Jika rencana obligasi daerah ini sudah berjalan, Emil memastikan, pembangunan Jabar akan semakin cepat. Mengingat, kebutuhan Jawa Barat saat ini Rp800 triliun, dalam lima tahun Jabar hanya sanggup membiayai infrastruktur Rp50 triliun.

"Jadi butuh 80 tahun untuk mengejar sebuah mimpi infrastruktur menjadi paripurna. Kalau hanya mengandalkan APBD saja, waktunya terlalu panjang. Maka harus ada inovasi untuk mempercepat itu," ungkapnya.

2. Pemprov Jabar menunggu persetujuan DPRD

Gubernur Jabar Ridwan Kamil (IDN Times/Azzis Zulkhairil)

Dengan percepatan infrastruktur, Emil meyakini pemerataan ekonomi akan terjadi. Karena infrastruktur yang lengkap akan beriringan dengan perekonomian masyarakat. Namun, rencana obligasi daerah ini masih belum final karena harus disetujui oleh DPRD Jabar.

"Step awalnya sudah, tinggal ketok palu antara Pemprov dengan DPRD. Untuk ketok palu sepakat bersama, semua orang harus paham dulu. Bahwa membangun itu tidak bisa 100 persen mengandalkan pendapatan yang rutin seadanya," ungkapnya.

3. Pemerintah provinsi harus mencari pendanan lain di luar APBD

Gubernur Jabar Ridwan Kamil (IDN Times/Azzis Zulkhairil)

Menurutnya, obligasi daerah ini merupakan solusi dari pemerintah pusat untuk Pemprov Jabar mempercepat pembangunan infrastruktur. Sebab, jika hanya mengandalkan APBD saja diprediksi sangat lama. Sehingga, skema mendapatkan pendanaan lain dari luar APBD harus dilakukan.

"Seperti contoh, saya ilustrasikan rumah tangga. Mau enggak nunggu dulu 20 tahun, dapat uang cash baru membangun rumah. Kamu gunakan instrumen keuangan yang namanya KPR, di DP, dicicil. Rumahnya jadi, bisa jadi warung," katanya.

Emil menambahkan, target awal jika rencana obligasi daerah terlaksana diharapakan dapat menghimpun dana Rp2 triliun. Target ini dirasakan masih awal dan nantinya bisa menyesuaikan.

"Rp2 triliun saja. Itu sudah paling keren. Menggolkan instrumen keuangan namanya obligasi daerah, surat utang," kata dia.