Pemkot Gandeng 5 Kampus di Bandung, Cari Solusi Teknologi Sampah Masa Depan

Kepala DLH Kota Bandung, Darto, menegaskan Pemkot tunduk dan patuh pada arahan Menteri Lingkungan Hidup serta Wali Kota Bandung. Insinerator yang dinilai bermasalah langsung dihentikan operasionalnya, sembari dilakukan uji emisi ulang oleh lembaga tersertifikasi bersama Kementerian.

Namun penghentian ini membawa konsekuensi serius. Dari 15 unit insinerator yang berhasil mengolah sekitar 130–150 ton sampah per hari, ancaman tumpukan sampah kembali muncul di sejumlah titik. Kondisi inilah yang mendorong Pemkot mencari pijakan kebijakan baru yang lebih kokoh, bukan sekadar reaktif.

“Karena itu arahan Pak Wali jelas, kami libatkan perguruan tinggi dan pakar untuk mencari metode yang paling ramah lingkungan,” ujar Darto.

Pemkot Bandung telah menyurati lima perguruan tinggi di Kota Bandung yang dinilai konsisten pada isu lingkungan dan teknologi. Beberapa di antaranya adalah Institut Teknologi Bandung (ITB), Institut Teknologi Nasional (Itenas), dan Universitas Islam Bandung (UNISBA).

Peran kampus tidak seragam. ITB difokuskan pada kajian teknologi dan dampak lingkungan, sementara kampus lain diminta mengkaji aspek ekonomi, investasi, hingga struktur biaya jika Bandung harus beralih teknologi. Dengan kata lain, Pemkot ingin tahu bukan hanya teknologi apa yang paling hijau, tetapi juga apa yang paling masuk akal untuk kota.

Namun hingga kini, kerja sama tersebut masih berada di tahap awal. Surat baru dikirim dan respons resmi dari para rektor masih ditunggu. Artinya, di saat persoalan sampah sudah mendesak, solusi jangka panjang masih dalam fase konseptual.

Sambil menunggu rekomendasi akademik, Pemkot Bandung berada di posisi serba sulit. Jika insinerator dihentikan total, ada ratusan ton sampah harian yang harus dicarikan solusi. Di sisi lain, mempertahankan teknologi tanpa legitimasi ilmiah dan regulasi berisiko memperpanjang konflik dengan pemerintah pusat dan publik.

Pilihan RDF (Refuse Derived Fuel) juga bukan tanpa masalah. Bandung memang memiliki enam instalasi RDF, tetapi produksinya belum memenuhi spesifikasi teknis industri penerima. Ada puluhan parameter yang harus dipenuhi, dengan biaya pengolahan yang disebut mencapai 2,5 hingga 3 kali lipat dibanding metode lain.

Situasi ini menunjukkan satu hal yakni persoalan sampah Kota Bandung bukan semata soal alat, melainkan soal arah kebijakan. Kolaborasi dengan kampus menjadi peluang untuk memperbaiki fondasi, tetapi juga menjadi ujian, apakah rekomendasi akademik benar-benar akan diikuti, atau hanya menjadi legitimasi keputusan yang sudah ditentukan sebelumnya.