Pemkot Bandung Siapkan Rp26 Miliar Dukung Program Makan Bergizi Gratis

Koswara menjelaskan, dananya memang telah dirancang khusus untuk program MBG, bukan mengambil dari anggaran lainnya. Ini juga sejalan dengan arahan dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta seluruh pemerintah daerah (Pemda) mengalokasikan anggaran dari APBD tahun 2025 untuk mendukung program MBG. Program ini ditargetkan mengumpulkan dana sebesar Rp5 triliun dari berbagai daerah di Indonesia.

Saat ini, Kemendagri mencatat telah terkumpul dana Rp2,3 triliun dari APBD kabupaten. Selain itu, APBD provinsi ditargetkan menyumbang Rp2,5 triliun sehingga total mencapai target Rp5 triliun.

Sebab, program MBG memiliki dampak positif tidak hanya bagi kesejahteraan masyarakat, tetapi juga pertumbuhan ekonomi daerah.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya, mengatakan, pemerintah daerah tidak wajib menyumbang APBD untuk menyukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Tidak wajib, tapi sangat sesuai, sangat tergantung kepada kapasitas fiskal di daerah. Itu poin utamanya," kata Bima Arya.

Dia mengatakan, APBD tiap daerah tidak sama sehingga bagi daerah yang fiskalnya lemah, kata dia, hal itu tidak menjadi kewajiban.

"Tapi bagi yang kapasitas fiskalnya kuat seperti Kabupaten Badung di Bali dan beberapa tempat lainnya, memungkinkan mengalokasikan itu, maka silakan. Silakan dialokasikan," katanya.

Dia mengakui, pemerintah daerah mempunyai prioritas dan kebutuhan pembangunan sehingga tidak mungkin memaksakan semua termasuk kewajiban anggaran untuk Makan Bergizi Gratis.

"Ya gak mungkin lah, semuanya dipaksa tanda kutip, ya, untuk mensubsidi. Karena kita memahami, dalam era otonomi daerah ini, ada prioritas daerah, ada visi-misi kepala daerah yang harus dilakukan sinkronisasi," kata dia.