Pemkot Bandung Efisiensi, walkot Farhan Upayakan Gaji PPPK Tidak Terdampak

16 Okt 2025, 14:15 WIB

Azzis Zulkhairil

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, (IDN Times/Azzis Zulkhairil)

Intinya sih...

Pemkot Bandung melakukan efisiensi anggaran 2026 akibat TKD dari pemerintah pusat menyusut sekitar RP600 Miliar.
Belanja pegawai PPPK akan diupayakan melalui anggaran lainnya, termasuk lewat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).
Pemerintah Kota Bandung sudah mulai menyusun perencanaan untuk 2027 dan akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun mendatang.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Bandung, IDN Times - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung memutuskan untuk melakukan efisiensi pada 2026. Hal ini menyusul Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat menyusut sekitar RP600 Miliar.

Meski melakukan efisiensi pada tahun depan, Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan memastikan, tetap memprioritaskan belanja-belanja daerah yang masuk enam Standar Pelayanan Minimal (SPM), pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum, serta sosial.

Selain itu, belanja pegawai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK/P3K) nantinya akan diupayakan melalui anggaran lainnya, termasuk lewat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).

"Masih dibahas, hari ini saya akan mendapatkan laporan dari TPAD dan juga hasil pembahasan bersama Banggar Masih dibahas, soalnya sangat tergantung kepada apakah pembiayaan oleh SiLPA kita ini bisa menutup atau enggak," ujar Farhan, Kamis (16/10/2025).

1. Khawatir ada dampak lebih dari efisiensi anggaran

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan (IDN Times/Azzis Zulkhairil)

Meski begitu, Farhan memastikan untuk enam standar bidang SPM tetap berjalan, walapun saat ini Pemerintah Kota Bandung masih menghitung lebih pasti angka efisiensi anggaran untuk 2026. Berdasarkan data sementara, total efisiensi mencapai Rp300 miliar.

"Iya, tapi saya khawatirnya lebih, dampaknya lebih ya. Lami hanya mau memastikan ini, apapun yang terjadi, enam standar pelayanan minimum itu tidak terganggu. Itu gak boleh terganggu," ujarnya.

2. Pemkot Bandung punya PR merancang anggaran 2027 di tengah efisiensi

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan (IDN Times/Azzis Zulkhairil)

Di sisi lain, Pemerintah Kota Bandung pada 2026, kata Farhan, sudah mulai menyusun perencanaan untuk 2027. Dia memastikan, hal itu juga menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan di tengah efisiensi.

"Dan juga memeninggalkan pekerjaan rumah yang luar biasa adalah menyusun ulang perencanaan untuk 2027," ucapnya.

Farhan pun menjamin beberapa program kerjanya sebisa mungkin bisa dilaksanakan tahun mendatang. Sebab, menurutnya, pendapatan daerah bukan hanya TKD, melainkan ada jalur PAD yang bisa dimaksimalkan.

"Nah, yang paling penting dari berbagai macam program yang kami jalankan ini, kami juga harus membuka berbagai macam metode perhitungan dan pembiayaan APBD. Selama ini pembiayaan APBD itu dari PAD plus dari transfer pusat. Nah kalau transfer pusatnya berkurang, maka PAD yang harus dinaikin," ujar Farhan.

3. Pastikan PAD bisa meningkat

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan. IDN Times/Debbie Sutrisno

Peningkatan PAD sendiri kata Farhan nantinya bisa dimaksimalkan pada 2027. Mengingat, saat ini Pemerintah Kota Bandung masih menggali potensi yang bisa ditingkatkditingkat dan realisasinya.

"Tinggal kami berpikir bagaimana cara menaikkan PAD tanpa membebani masyarakat. Itu buat tahun depan, 2027. Kalau sekarang mah pembiayaan kita masih cari-cari. Paling besar kemungkinan dari SiLPA," kata dia.