Pemkot Bandung Coba Pelajari Rencana Kebijakan Siswa Tak Naik Kelas

09 Oct 2026, 16:26 WIBKota Bandung2 min read

Debbie Sutrisno

News

Channel

Add Us on Google

Pemkot Bandung Coba Pelajari Rencana Kebijakan Siswa Tak Naik Kelas

Ilustrasi siswa menggunakan masker. (Pexels.com/Agung Pandit Wiguna)

Intinya Sih

Gini Kak

Sisi Positif

Wakil Wali Kota Bandung Erwin belum berkomunikasi dengan Disdik maupun Pemkot terkait rencana kebijakan siswa tidak naik kelas dan akan meminta penjelasan kepada Kepala Disdik.
Erwin menekankan setiap kebijakan pendidikan harus memiliki tujuan jelas untuk mendukung perkembangan serta masa depan pelajar di Kota Bandung.
Menurut Erwin, pendekatan kepada siswa perlu seimbang: tidak terlalu berorientasi pada hukuman, namun tetap mendorong perbaikan perilaku dan perkembangan mereka.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, belum tahu jelas soal rencana murid tidak naik kelas. Ia belum bicara dengan Dinas Pendidikan. Erwin akan bertanya kepada kepala dinas dulu. Ia bilang aturan sekolah harus membantu masa depan anak-anak. Anak-anak tidak boleh terlalu dihukum, tapi juga perlu dibimbing dengan baik.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Sikap Pemkot Bandung untuk terlebih dahulu memperjelas rencana kebijakan menunjukkan perhatian pada tujuan dan penerapannya, bukan sekadar respons terburu-buru. Penekanan Wakil Wali Kota Erwin pada masa depan siswa serta pendekatan yang seimbang membuka ruang bagi kebijakan pendidikan yang mendorong perkembangan dan perbaikan perilaku tanpa semata-mata terasa sebagai hukuman.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Bandung, IDN Times - Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, mengaku belum berkomunikasi dengan Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bandung terkait kebijakan tidak naik kelas bagi siswa di sekolah. Dia akan memperjelas kebijakan tersebut kepada Kepala Dinas Pendidikan sebelum memberikan tanggapan lebih jauh.

Menurut Erwin, setiap kebijakan pendidikan harus diarahkan untuk mendukung masa depan siswa. Karena itu, ia menilai perlu ada pemahaman yang lebih jelas mengenai tujuan dan penerapan kebijakan tersebut.

"Saya belum berkomunikasi dengan Disdik. Nanti akan saya perjelas," kata Erwin, Jumat (9/10/2026).

1. Belum baca secara rinci

ilustrasi siswa unjuk gagasan (dok.pribadi/Mutiatuz Zahro)

Erwin mengatakan belum mengetahui secara terperinci kebijakan yang dimaksud. Ia juga mengaku belum berdiskusi dengan Pemerintah Kota Bandung mengenai rencana tersebut.

Karena itu, ia akan meminta penjelasan lebih lanjut kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung agar dapat memahami tujuan dan penerapan kebijakan tersebut.

"Saya belum berdiskusi dengan Pemkot. Tentunya nanti saya coba memperjelas terkait kebijakannya," ujarnya.

2. Kebijakan pendidikan harus mendukung masa depan siswa

ilustrasi siswa mempelajari soal matematika sebagai persiapan menghadapi tes akademik (unsplash.com/Joshua Hoehne)

Menurut Erwin, kebijakan yang dibuat pemerintah harus memiliki tujuan yang jelas, terutama dalam mendukung masa depan para pelajar di Kota Bandung. Ia menilai pemerintah perlu merumuskan kebijakan yang dapat membantu siswa berkembang dan mempersiapkan masa depan mereka dengan baik.

"Bicara kebijakan, pasti tujuan kita adalah bagaimana anak-anak ini bisa punya masa depan ke depannya. Tentunya kebijakan ini akan mendorong agar semua pelajar di Kota Bandung punya masa depan yang bagus," tuturnya.

Ia menambahkan, pemerintah perlu merumuskan kebijakan yang mampu mendukung siswa-siswi di Kota Bandung agar memiliki masa depan yang lebih baik.

3. Pendekatan terhadap siswa perlu seimbang

ilustrasi siswa siswi sekolah dasar (pexels.com/Irgi Nur Fadil)

Erwin menilai pendekatan terhadap pelajar perlu dilakukan secara seimbang. Kebijakan pendidikan tidak semestinya hanya berorientasi pada pemberian hukuman. Pemerintah juga perlu mempertimbangkan pendekatan yang dapat mendorong siswa berkembang dan memperbaiki perilakunya.

"Ya, otomatis, dengan adanya kebijakan-kebijakan yang kita buat, siswa ini tentu akan lebih keras. Tetapi bukan terkesan memberi hukuman kepada siswa, karena bagaimanapun mereka ini perlu tarik ulur," katanya.

Ia mengibaratkan pendekatan tersebut seperti bermain layang-layang. Menurutnya, siswa tidak bisa dididik dengan pendekatan yang terlalu keras, tetapi juga tidak boleh terlalu longgar.

"Kita coba nanti kaji. Saya juga akan bertanya lebih jelas kepada Kepala Dinas Pendidikan terkait kebijakan ini," tambahnya.