Pemkot Bandung Cari Sumber Air Baru untuk Tingkatkan Layanan PDAM

Menurut Farhan, rencana tersebut sebenarnya telah siap direalisasikan. Namun, pelaksanaannya masih menunggu persetujuan dari Indonesia Power karena ketersediaan air di waduk sangat bergantung pada kondisi musim.

"Semua sudah siap, tapi sampai hari ini kami belum mendapatkan persetujuan dari Indonesia Power. Dalam keadaan musim kemarau, kalau air di Indonesia Power kurang, ya kita tidak bisa mendapat air. Jadi ini masih menjadi pembicaraan teknis yang tidak mudah sama sekali," ujarnya.

Selain mencari tambahan pasokan dari luar daerah, Pemkot Bandung juga tengah menguji teknologi penyaringan air Sungai Cikapundung. Air hasil pengolahan tersebut nantinya akan dimanfaatkan sebagai air bersih untuk kebutuhan nonkonsumsi, seperti mandi, mencuci, dan keperluan rumah tangga lainnya.

Farhan mengatakan langkah tersebut menjadi alternatif untuk mengurangi ketergantungan Kota Bandung terhadap pasokan air baku dari luar wilayah.

Saat ini, kata dia, Kota Bandung belum memiliki sumber air baku yang memadai sehingga seluruh kebutuhan air untuk PDAM masih bergantung pada pasokan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun pemerintah kabupaten di sekitar Bandung.

"Kita masih mengejar cakupan layanan dari 38 persen menjadi 40 persen dulu. Kenapa tidak bisa langsung 100 persen? Karena sumber air baku di Kota Bandung sudah tidak ada. Kita beli semua dari provinsi dan dari kabupaten, itu sumber utamanya," katanya.

Di sisi lain, Pemkot Bandung juga terus berupaya menekan tingkat kebocoran jaringan distribusi air. Farhan menyebut tingkat kehilangan air yang sebelumnya mencapai sekitar 40 persen kini berhasil ditekan menjadi 37 persen.

Menurut dia, penurunan angka kebocoran tersebut merupakan hasil kerja sama dengan sejumlah perusahaan, termasuk dukungan dari Pemerintah Jepang dalam peningkatan sistem distribusi air bersih.

"Kita berhasil menekan kebocoran dari 40 persen, sekarang tinggal 37 persen berkat kerja sama dengan beberapa perusahaan, terutama bantuan dari Pemerintah Jepang," katanya.