Pemkot Bandung Berikan Keringanan Denda PBB Hingga Akhir Tahun

Menurutnya, kesempatan ini hanya berlaku selama tahun 2025 dan diharapkan dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh masyarakat. Selain penghapusan denda, layanan PBB dalam kegiatan Gebyar UTAMA juga dilengkapi dengan berbagai kemudahan lain, seperti pengajuan mutasi, perbaikan data, hingga permohonan pengurangan pajak.

Jenis pengurangan yang dimaksud mencakup pengurangan untuk pensiunan TNI-Polri, bangunan cagar budaya (heritage), dan beberapa kategori lainnya.

"Biasanya proses ini membutuhkan waktu cukup lama jika dilakukan di kantor. Tapi dalam kegiatan ini, semua kita usahakan selesai di hari yang sama," ujar Andri.

Bapenda Kota Bandung mengimbau masyarakat untuk tidak menunda pembayaran pajak hingga batas akhir, yakni 31 Desember 2025.

Kegiatan Gebyar UTAMA juga menjadi bagian dari upaya jemput bola Pemkot Bandung dalam pelayanan publik. Selain layanan PBB, terdapat pula pelayanan perizinan usaha, edukasi kebakaran ringan, hingga bazar UMKM.

Di sisi lain, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bandung, Gun Gun Sumaryana, meminta masyarakat bisa melakukan pembayaran pajak secara mandiri. Hal ini demi menghindari penggelapan pajak yang sempat terjadi beberapa waktu lalu oleh seorang ASN.

Untuk mencegah kejadian serupa, Bapenda akan memperkuat sosialisasi kepada masyarakat. Pihaknya menyiapkan surat imbauan resmi yang akan ditandatangani Kepala Bapenda, Sekda, atau bahkan Wali Kota Bandung.

“Kami akan kembali ingatkan lewat berbagai media, termasuk media sosial, agar masyarakat tidak melakukan penitipan pajak,” ucapnya.

Gun Gun menuturkan, Bapenda juga sudah menyediakan layanan pembayaran pajak online melalui aplikasi E-Satria. Lewat sistem ini, wajib pajak bisa melaporkan, mendaftarkan, sekaligus membayar pajak tanpa tatap muka.

“Pembayaran bisa online, jadi lebih aman dan transparan,” ujarnya.

Dari sisi internal, ia menegaskan pengawasan akan diperketat. Evaluasi rutin juga dilakukan agar pegawai tetap disiplin menjalankan tugas pokok dan fungsi.

“Setiap bidang harus mengingatkan anggotanya. Kami akan lebih intensif dalam pengawasan,” jelas Gun Gun.

Ia menuturkan, tanggung jawab membayar pajak tetap berada pada wajib pajak, meskipun ada kasus penggelapan oleh pegawai. Gun Gun berharap masyarakat lebih waspada.

“Oknum itu sudah mengaku, dana yang diterima adalah tanggung jawab pribadi. Artinya WP tetap harus melunasi kewajibannya ke kas daerah,” kata Gun Gun.

“Jangan pernah menitipkan pembayaran pajak. Gunakan kanal resmi yang sudah kami sediakan,” imbuhnya.