Pemkot Bandung Berencana Bentuk Satgas MBG, Antisipasi Keracunan Massal

15 Okt 2025, 11:11 WIB

Debbie Sutrisno

Ilustrasi SPPG di Kota Bandung. IDN Times/Debbie Sutrisno

Intinya sih...

Pemkot Bandung berencana membentuk Satgas MBG untuk memperkuat pengawasan di lapangan.
Dorong seluruh SPPG miliki sertifikas SLHS untuk memastikan keamanan dan mutu makanan yang dikonsumsi anak-anak sekolah.
Baru belasan SPPG di Jabar miliki sertifikat SLHS, masih ada kebutuhan tambahan SPPG untuk program MBG.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Bandung, IDN Times - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung berkomitmen meningkatkan mutu tata kelola dan pelayanan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), salah satunya dengan menggandeng para ahli gizi, mitra, serta Satuan Pelayanan Pangan dan Gizi (SPPG).

Hal tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Bandung, Erwin usai menghadiri Rapat Konsolidasi Regional Jawa Barat dalam rangka peningkatan tata kelola MBG yang digelar oleh Badan Gizi Nasional (BGN) di Sentul, Bogor awal pekan ini

“Kita semua harus menjaga agar tidak ada lagi kasus keracunan pada siswa-siswi. Distribusi makanan harus terkelola dengan baik, dan kualitasnya harus terus dijaga,” ujar Erwin melalui siaran pers dikutip IDN Times, Rabu (15/102/2025).

1. Dorong seluruh SPPG miliki sertifikas SLHS

SPPG Cicendo Husein Sastranegara Kota Bandung. IDN Times/Debbie Sutrisno

Erwin mengatakan, pembentukan Satuan Tugas (Satgas) MBG di setiap kota dan kabupaten merupakan langkah nyata untuk memperkuat pengawasan di lapangan.

“Semua daerah harus membentuk Satgas MBG, ini akan kami upayakan. Jangan sampai ada kasus keracunan lagi. Tingkatkan kualitas makanan dan pastikan distribusi menu gizi seimbang berjalan dengan baik. Saya yakin semua harus jalan bersama-sama,” katanya.

Sebagai tindak lanjut dari kegiatan tersebut, Pemerintah Kota Bandung berencana mendorong penerapan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi penyedia makanan dalam program MBG. Langkah ini diharapkan dapat memastikan keamanan dan mutu makanan yang dikonsumsi anak-anak sekolah.

Kegiatan konsolidasi regional tersebut menjadi wadah bagi para pemangku kepentingan Kepala SPPG, ahli gizi, mitra, serta pemerintah daerah untuk membangun pemahaman bersama dalam peningkatan mutu tata kelola program MBG.

2. Baru belasan SPPG di Jabar miliki sertifikat SLHS

Ilsutrasi SPPG di Kota Bandung. IDN Times/Debbie Sutrisno

Saat ini, di Jawa Barat sudah berdiri 2.131 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menyalurkan Makan Bergizi Gratis (MBG). Sayangnya baru 17 SPPG yang memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), sisanya sedang berproses mendapat sertifikat.

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) memberi tenggat waktu hingga 30 Oktober 2025 kepada semua SPPG agar bisa mendapatkannya. SLHS wajib dimiliki SPPG sebagai bentuk kepatuhan terhadap standar higiene dan sanitasi.

3. Masih ada kebutuhan tambahan SPPG

SPPG di Kota Bandung. IDN Times/Debbie Sutrisno

Sekda Jabar Herman Suryatman mengatakan, untuk mempercepat SPPG mendapatkan sertifikat, Pemprov Jabar sudah meminta dinas terkait untuk berkoordinasi.

"Kami sudah meminta dan mendorong 27 kabupaten kota untuk selalu bersinergi dengan koordinator wilayah MBG, dalam pemenuhan Sertifikat Laik Higienis Sanitasi atau SLHS," kata Herman, Jumat (10/10/2025).

Jabar, lanjut Herman, tidak menginginkan ada lagi ekses dari program MBG, seperti keracunan yang terjadi belakangan. Ia memastikan Jabar mendukung program MBG. Dalam program MBG, Jabar membutuhkan 4.600 SPPG.