Pemkot Bandung Bangun IGD Khusus COVID-19 di RSKIA

Pembangunan ini dilakukan karena ada sejumlah rumah sakit, termasuk RSKIA, yang belum memiliki IGD khusus warga terindikasi COVID-19. Pemisahan pelayanan itu guna meminimalisir penyebaran virus.

"Di RSKIA, IGD belum terpisah antara yang melayani gejala COVID-19 dan tidak. Kami minta dipisah, secepatnya sudah terbangun. Sehingga yang terindikasi itu dilayani oleh rumah sakit dengan APD standar pelayanan COVID-19," ujarnya.

Yana sebelumnya telah melakukan pemantauan ke tiga rumah sakit, yaitu RS Immanuel, RSKIA Kota Bandung, dan RS Santosa Kopo. Pemantauan untuk memastikan kesiapan rumah sakit dalam penanganan COVID-19.

Ia pun berharap, rumah sakit menambah ketersediaan tempat tidur untuk mengantisipasi lonjakat kasus. "Kami dorong terus ketersediaan tempat tidur di kota Bandung. Karena BOR (bed occupancy ratio) itu sudah di angka 92 persen. Kami dorong rumah sakit, Alhamdulillah, ada penambahan tempat tidur. Meski pun harapannya tidak dipakai," ujarnya.

Dia pun menegaskan, Pemkot Bandung meminta rumah sakit tidak menolak warga yang bukan KTP Kota Bandung untuk mendapatkan perawatan. "Karena di sini (Kota Bandung) sangat banyak rujukan dari wilayah Bandung Raya," pungkas Yana.

Selain itu, ia pun mendorong kepada Satgas di tingkat kewilayahan untuk mengarahkan pasien COVID-19 yang bergejala ringan agar diisolasi di ruang isolasi mandiri kecamatan.

"Mudah-mudahan yang gejala ringan itu nggak cepat-cepat ke rumah sakit, karena itu membebani rumah sakit juga," katanya.

Meski semakin menipis, 50 persen dari total pasien yang dirawat di rumah sakit itu merupakan warga dari luar Kota Bandung. Musababnya, sejumlah rumah sakit di Kota Bandung menjadi rujukan bagi warga luar wilayah seperti Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, dan wilayah lainnya.