Pemerintah Targetkan KLA Berkualitas, Jawab Tantangan Era Digital

Dari total 355 daerah penerima penghargaan, 22 memperoleh predikat Utama, 69 berpredikat Nindya, 125 Madya, dan 139 Pratama. Data ini menunjukkan bahwa hampir 70 persen daerah di Indonesia telah memiliki sistem pembangunan berbasis hak anak.

Selain itu, 13 provinsi menerima Penghargaan Provinsi Layak Anak (Provila 2025) atas komitmen mereka dalam menggerakkan kebijakan KLA secara sistematis. Pemerintah menilai capaian ini merupakan bukti bahwa pelindungan anak tidak lagi dipandang sebagai urusan sektoral, melainkan gerakan lintas wilayah yang terstruktur dan berkelanjutan.

Daerah seperti Sragen, yang mempertahankan predikat Utama, dan Rembang, yang enam kali berturut-turut meraih predikat Nindya, menjadi contoh keberhasilan tata kelola yang konsisten dan kolaboratif.

Pertumbuhan KLA tahun 2025 tak lepas dari dua reformasi kelembagaan besar. Pertama, efektivitas UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) yang mulai berjalan optimal sejak Januari 2025. Kehadiran unit layanan ini memungkinkan pendampingan korban kekerasan dilakukan secara cepat dan dekat dengan masyarakat.

Kedua, penerapan Permen PPPA Nomor 3 Tahun 2025 tentang Partisipasi Anak melalui Forum Anak, yang mendorong keterlibatan anak dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Kebijakan ini menjadi pionir dalam memastikan suara anak terdengar dalam pengambilan keputusan publik.

Dengan kebijakan tersebut, pemerintah menargetkan peningkatan kualitas predikat KLA, mendorong daerah Pratama dan Madya naik ke level Nindya dan Utama.

Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, dalam Penganugerahan KLA 2025 menekankan tantangan yang kini dihadapi: digitalisasi dan meningkatnya screen time anak Indonesia yang mencapai rata-rata 7,5 jam per hari.

Menurutnya, kota tidak hanya harus layak huni, tetapi juga layak tumbuh dan layak dicintai oleh anak-anak. Pemerintah mendorong daerah menyediakan ruang publik aman seperti taman bermain, jalur sepeda, dan ruang rekreasi ramah anak untuk menyeimbangkan interaksi virtual dan sosial.

Tahun 2025 juga menjadi masa transisi menuju Rencana Aksi Nasional (RAN) KLA 2025–2029, serta pembaruan Perpres Nomor 25 Tahun 2021 agar isu inklusivitas digital dan disabilitas lebih eksplisit tercantum dalam kebijakan nasional.

Dengan kolaborasi lintas sektor—mulai dari pemerintah, dunia usaha, komunitas, hingga anak-anak sendiri—Indonesia berupaya membangun generasi yang terlindungi sekaligus berdaya.