Pembangunan di Papua Harus Perhatikan Masyarakat Adat Sekitar

27 Agu 2021, 00:41 WIB

Ilustrasi Pulau Papua (IDN Times/Mardya Shakti)

Bandung, IDN Times – Pembangunan di tanah Papua yang melibatkan masyarakat adat menjadi tantangan bagi setiap presiden Indonesia, sejak dahulu hingga saat ini. Berbagai tantangan di sana nyatanya tidak hanya menjadi tugas pemerintah pusat saja, melainkan juga pemerintah provinsi, organisasi lingkungan, hingga masyarakat adat setempat.

Namun sebuah harapan muncul ketika Deklarasi Manokwari digalakan. Deklarasi tersebut merupakan buah dari gelaran International Conference on Biodiversity and Economy Creative (ICBE) 2018.

Dalam deklarasi itu, Pemprov Papua dan Papua Barat sama-sama berkomitmen untuk menunjang pembangunan berkelanjutan berbasis wilayah adat.

Kepala Bappeda Papua Barat Charlie Danny Heatubun mengungkapkan, komitmen deklarasi tersebut hingga kini terus ditindaklanjuti secara agresif oleh kedua Pemerintah daerah setempat.

Sejumlah kebijakan kemudian dikeluarkan guna memastikan komitmen sejumlah poin, di antaranya tentang kelesatarian lingkungan dan hak-hak wilayah adat tetap terjaga di tengah pembangunan.

"Memang dalam perkembangannya turunan kebijakan deklarasi itu sangat progresif. Terutama kami di Papua Barat ada dua Perdasus (Peraturan Daerah Khusus). Sejak itu banyak juga implementasi yang sudah dilakukan, dan ada forum untuk mengawal masing-masing butir Deklarasi Manokwari, sehingga secara regulasi itu bisa disahkan," ujar Charlie, dalam rilis yang diterima IDN Times, Kamis (26/8/2021).

1. Pembangunan dilakukan dengan tetap menjaga kelestarian hutan minimal 70 persen

Ilustrasi Papua (IDN Times/Mardya Shakti)

Tapi, lanjut dia, ada sejumlah kendala yang hingga kini dihadapi dalam mempraktikan deklarasi itu. Antara lain memastikan pembangunan berkelanjutan dilakukan dengan tetap menjaga kelestarian hutan minimal 70 persen.

Ada pula ketentuan tentang perlibatan dan pemenuhan hak-hak masyarakat adat dan tetap menjaga ekosistem laut minimal 50 persen.

"Kita coba atasi krisis iklim yang juga jadi masalah global ini dengan cara-cara konvensional. Kita tidak menggunakan teknologi canggih, tapi bagaimana kebijakan-kebijakan ramah lingkungan, perhatian masyarakat adat, sekaligus kita gunakan untuk atasi krisis iklim," ungkapnya.

2. Pemerintah pusat diharapkan dapat memberi intensif buat masyarakat adat

Ilustrasi baju adat (IDN Times/Mardya Shakti)

Di sisi lain, dia juga mengatakan, ada masalah lanjutan yang dihadapi utamanya menyangkut sisi fiskal. Charlie berharap pemerintah pusat bisa memberikan insentif bagi masyarakat setempat asli tanah Papua.

“Salah satu yang diharapkan ialah dengan penetapan standar nilai ekonomi dari emisi karbon. Kendala terbesar saat ini dari aspek fiskal, apa yang kita butuhkan ini insentif fiskal berbasis ekologis. Kita mengharapakan bisa segera regulasi yang mengarahkan kita akan nilai ekonomi karbon ditetapan dan itu dilaksanakan," ujar dia.

Kendala lainnya adalah perlunya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Hal ini tentunya membutuhkan kolaborasi dan kemitraan yang intensif dari semua pihak.

"Pemda sendiri sudah bekerja keras dengan mitra pembangunan, termasuk Bapenas. Temasuk dengan pilot project pembangunan rendah karbon di Papua Barat," ujar Charlie.

3. Apa yang sudah dilakukan pemerintah pusat?

dropbox Telkom Indonesia

Di lain pihak, guna menggenjot pembangunan berkelanjutan dan berorientasi pada masyarakat adat, pemerintah pusat sebenarnya telah mengeluarkan Instruksi Presien No. 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

Untuk memastikan implementasi berbagai program dalam Inpres tersebut, diterbitkan pula Keputusan Presiden No. 20 Tahun 2020 tentang Tim Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

Tim ini berada di bawah komando wakil presiden dan beranggotakan 40 Kementerian dan lembaga terkait. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Bappenas, dalam hal ini desk Papua, menjadi koordinator seluruh program yang dilakukan Pemerintah pusat itu.

"Program-programnya cukup banyak, mulai dari aspek pelestarian dan penghijauan sampai dengan menanggulangi bencana. Jadi (pembangunan) Papua itu, kita (Bappenas) dijadikan hub untuk mengakomodir berbagai pihak untuk disinergikan," tutur Kepala Desk Papua Kementerian PPN/Bappenas, Aruminingsih.

4. Papua adalah juara Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Indonesia

Instagram.com/_aaaallll

Menurutnya pembangunan berkelanjutan di Papua ini memerlukan paket yang lengkap. Artinya, antara program, tim dan pembiayaan dapat disinergikan dengan baik, sehingga implementasinya bisa maksimal dan tepat sasaran.

"Kegiatan yang kita lakukan sudah diupayakan untuk difasiltasi dan sudah ada sumber pendanaannya, sehingga proses awalnya butuh waktu," kata Aruminingsih.

Aruminingsih mengatakan jika pembangunan berkelanjutan merupakan hal penting untuk dilakukan di tanah Papua. Apalagi, Papua adalah juara Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Indonesia, sehingga pembangunannya harus benar-benar diawasi.

5. Masyarakat adat Papua harus dapat hadiah yang pantas

PLN juga terus mengupayakan 328 desa di Papua dan Papua Barat segera terlistriki. (Dok. PLN)

Merespons hal tersebut, Founder and Chief Executive Officer EcoNusa Foundation, Bustar Maitar, berharap status juara Papua dan Papua Barat mestinya menerima perhatian yang pantas untuk bisa lebih meningkatkan kesejahteraannya.

"Kalau hadiahnya ada (pembangunan berkelanjutan dan kelestarian lingkungan). Itu selalu dijaga oleh masayarakat," ungkapnya.

"Tapi sampai hari ini tidak ada satu jengkal pun di Papua/Papua Barat yang diakui Pemerintah sebagai tanah adat," kata Bustar.