Pelajar Sisihkan Rp1.000 Per Hari, Orangtua Siswa Kritik Dedi Mulyadi

Auditor yang dipakai juga harus melibatkan pihak dari luar pemerintah agar bisa lebih transparan. Namun, kondisi ini tentutnya akan menjadi beban sekolah secara luas yang mana dalam gerakan ini, guru ASN juga harus menyisihkan uang tersebut.

"Karena pemerintah biasanya menggunakan auditornya itu BPK atau inspektorat. Nah, ini di luar itu harus ada auditor independen yang ditunjuk oleh masyarakat, artinya akuntan publik. Sehingga transparansinya, akuntabilitasnya, jelas," kata Dwi.

"Yang jadi masalah ini kan semuanya, berbagai pungutan yang ada di sekolah itu kan tidak transparan, tidak akuntabel. Jangan-jangan ini akan menjalar dari tingkat bawah menjadi tingkat elite. Utamanya tadi, sisi transparansi akuntabilitas," tuturnya.

Di sisi lain, Dwi berpandangan, konsep ini pada dasarnya hampir sama dengan sumbangan sukarela untuk kegiatan kemasyarakatan seperti jelang gelaran lomba perayaan 17 Agustus. Satu sisi dilarang, namun dengan sendirinya tetap ada.

"Sama juga kayak pungutan-pungutan 17 Agustus di kampung-kampung itu kan, begitu ada larangan hilang tapi begitu enggak ada larangan tumbuh lagi. Kira-kira gitu," ujarnya.

Meski demikian, Dwi sendiri tidak menjelaskan secara tegas apakah pihaknya menyetujui atau tidak gerakan ini. Namun, dia melihat arah dari gerakan ini lebih menekankan ke pemerintah kabupaten dan kota.

"Kalau saya baca tadi, itu kan yang mendapat tekanan langsung pemerintah di bawahnya. Bupati dan wali kota, misalnya, jadi institusi yang betul-betul mengangkat beban," ungkapnya.

Dwi juga memberikan beberapa saran dari gerakan ini, salah satunya ialah dana yang terkumpul harus tepat sasaran kepada penerima dana. Meski ini sifatnya sukarela, seharusnya ada aturan teknis yang jelas agar lebih akurat.

"Harus tepat sasaran. Harus mampu bagaimana pemetaan yang sudah dilakukan oleh Dinas sosial itu betul-betul bisa tepat sasaran. Artinya, basis data orang miskin berdasarkan temuan di lapangan yang oleh Kementerian Sosial itu tinggal ditindaklanjuti," kata dia.

Diketahui, Gerakan Poe Ibu ini tertuang dalam Surat Edaran Nomor: 149/PMD.03.04/KESRA yang ditandatangani secara elektronik oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi pada 1 Oktober 2025.

SE ini merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Surat ini pun ditunjukkan kepada Bupati/Wali Kota se-Jawa Barat, Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemda Provinsi Jabar, serta Kantor Wilayah Kementerian Agama Jabar.

Lewat SE ini Dedi Mulyadi mengimbau dan mengajak setiap individu, Aparatur Sipil Negara (ASN), siswa sekolah dan warga masyarakat untuk menyisihkan Rp1.000 (seribu Rupiah) per-hari sebagai bentuk kesetiakawanan sosial dan kesukarelawanan sosial.

Nantinya para pihak tersebut mengumpulkan dana melalui bank Bjb yang diberikan nama Rereongan Poe Ibu.