Pedagang Pasar Baru Datangi Balkot, Keluhkan Sistem Pengelolaan

Sebelumnya Pasar Baru Bandung dikelola langsung oleh Perumda Pasar Juara. Kemudian dilakukan proses lelang agar Pasar Baru dikelola oleh pihak ketiga.

Proses lelang itu kemudian memunculkan satu pemenang yang terdiri dari konsorsium empat perusahaan yang menggunakan nama PT DAM Sawarga Maniloka Jaya. Hasilnya, sejak 2021 seluruh kegiatan operasional dan promosi menjadi tanggung jawab penuh PT DSMJ.

"Karena pengelolaan yang tidak baik, kami meminta kepada Plh Wali Kota Bandung untuk meninjau kembali dan membatalkan PKS dengan PT DSMJ. Pasalnya, dengan tekanan service charge sangat keras bila mana tak dibayar maka penerangan dimatikan ditambah gak bisa jual," ungkap Wawan.

Setelah melakukan pertemuan dengan Ema Sumarna, Wawan menilai aspirasi yang disampaikan oleh pedagang diterima dengan baik. Menurutnya, Pemkot Bandung akan melakukan evaluasi termasuk meninjau tuntutan pedagang yang meminta pembebasan service charge selama masa pandemi COVID-19.

Menurutnya, ke depan akan ada evaluasi dari Pemkot Bandung maksimal pada 10 Agustus 2023. Wawan berharap pertemuan ini bisa memberi dampak positif pada pedagang dan pembeli. 

"Salah satu ikon Kota Bandung yang dikenali dan sekarang ini jangan tertinggal, jangan sampai kaya di Tanah Abang ditinggalkan pengunjung dan bankrut. Jika tak ambil langkah maka akan kejadian seperti di Tanah Abang akan terjadi di Pasar Baru," tandasnya.

Sementara itu, Direktur Utama Perumda Pasar Juara, Ricky Ferlino menyebut pihaknya akan melakukan evaluasi terkait tuntutan yang disampaikan oleh pedagang. Pasalnya, tuntutan pemutusan PKS yang diminta oleh pedagang harus mendapatkan kajian lebih lanjut.

"Kami akan melakukan suatu kajian yang tidak merugikan kedua belah pihak baik itu pedagang, baik itu Perumda dan sama pengelola yang secara lelang diputuskan sebagai pemenang yaitu BUP PT DSMJ. Ini harus diputuskan bersama baik itu perumda atau pun pengelola sesuai dengan adanya kontrak yang sudah ditandatangani per 6 Desember 2021," kata Ferlino.

Namun, dia belum bisa memastikan berapa lama evaluasi yang dilakukan. Dalam waktu dekat Perumda akan berkoordinasi dengan orang yang kompeten dan independen agar ada berbagai masukan yang kemudian bisa dijalankan.