PDIP: Kasus Sekda Iwa Tak Ada Kaitannya dengan Partai

29 Jul 2019, 20:30 WIB

IDN Times/Galih Persiana

Bandung, IDN Times – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Iwa Karniwa, Sekretaris Daerah Jawa Barat, Senin(29/7). Seperti diketahui Iwa pernah mencalonkan diri untuk maju sebagai Bakal Calon Gubernur Jawa Barat periode 2018-2023 dari PDIP. Dalam kasus ini Iwa diduga menerima uang Rp900 juta yang berujung buat dirinya sendiri.

Fulus dari Meikarta itu merupakan uang pelicin agar Pemprov Jabar segera memberi rekomendasi untuk melanjutkan proyek Meikarta. Pada 22 Januari 2019, Abdy Yuwana, Sekretaris DPD PDIP Jawa Barat, sempat memberi tanggapan.

Ketika itu, kepada IDN Times, ia mengatakan jika fakta persidangan tersebut di luar urusan partainya. Maka itu, PDIP tidak mau merespons apapun informasi tersebut.

“Kami tidak punya tanggapan, karena tidak ada kaitannya dengan urusan partai. Itu kan urusan pribadi, partai tidak memberikan komentar apa-apa. Apakah melanggar hukum atau tidak, ini kan masih premature,” kata Abdy, saat dihubungi pada Selasa (22/1).

1. PDIP menunggu proses hukum

IDN Times/Cije Khalifatullah

Meski demikian, Abdy mengaku jika PDIP menunggu proses hukum dalam kasus penyuapan Meikarta. Jika benar telah menerima suap Meikarta, Abdy memastikan bahwa partainya tak pernah meminta ketiga tokoh tersebut untuk menerima suap.

“Terkait tindakan partai, kami masih menunggu proses hukum. Karena sejauh ini kami tidak melihat ada urusannya dengan partai. Semuanya murni kehendak individu,” tuturnya.

2. Tidak ada kaitannya dengan Pemilihan Gubernur

Infografis Rappler Indonesia

Abdy pun menampik jika Iwa diduga menerima uang Rp1 miliar guna bekal mencalonkan diri sebagai Gubernur Jawa Barat dalam Pilgub Jabar 2018. PDIP, kata dia, selalu bergotong royong mengumpulkan duit dalam pencalonan seseorang.

“Pilgub sudah selesai, dan dugaan itu tidak ada sama sekali. Tidak ada dalam PDIP yang mengharuskan calon gubernur menyetor uang ke PDIP. Silakan dikonfirmasi,” ujar Abdy, yang juga berperan sebagai Ketua Tim Pemenangan PDIP dalam Pilgub 2018.

3. PDIP sudah mengonfirmasi pada ketiga tokohnya

IDN Times/Galih Persiana

Di sisi lain, Abdy mengaku sudah menghubungi Soleman, Waras, dan Iwa, untuk menanyakan peran mereka dalam kasus suap Meikarta. Namun, ia enggan mengemukakan hasil obrolannya.

“Partai sudah menanyakan (pada ketiga orang tersebut), karena itu harus. Bertanya secara formal memang belum, tapi informal sudah. Katanya memang tidak ada kaitan dengan kepentingan partai,” katanya.

Hingga berita ini diturunkan, PDIP belum kembali memberi tanggapan terkait penetapan tersangka kepada Iwa Karniwa dan Waras Wasisto.

4. Uang suap diberikan di Grand Wisata Bekasi

IDN Times/Galih Persiana

Dalam perkembangan persidangan kasus suap Meikarta, Henry Lincoln, salah satu terdakwa, memastikan bahwa Pemkab Bekasi telah memberi Sekda Iwa suap. Pemberian itu, kata Henry, dilakukan melalui Soleman yang juga menjadi mediator bagi Iwa dan Pemkab Bekasi. “Diserahkan di Grand Wisata, Bekasi,” kata Henry.

Henry merupakan PNS Pemkab Bekasi yang diutus Neneng untuk menjadi mediator antara Pemkab dan Pemrov Jabar. Bukan tanpa maksud Neneng mengutus Henry. Selain mampu menjalin komunikasi dengan Iwa, dia pun merupakan ponakan dari Presiden Direktur PT Lippo, Theo Sambuaga.

Dalam persidangan kasus suap Meikarta, Senin (21/1), di Pengadilan Negeri Bandung, Henry mengaku sudah tiga kali bertemu dengan Iwa selama mengurusi izin pembangunan Meikarta, tepatnya pada 2017. Pertemuan pertama dilakukan di rest area KM 72 tol Purbaleunyi arah Kota Bandung.

“Waktu itu dengan pak Soleman (DPRD Bekasi) ada juga bu Neneng (Neneng Rahmi, Bekas Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kab. Bekasi). Waktu itu kami dipertemukan dengan Iwa oleh Soleman dan Waras. Pak Soleman dan Pak Waras bilang kalau Iwa adalah Calon Gubernur Jawa Barat,” kata Henry.

Setelah pertemuan, kata Henry, ia mendengar dari Waras bahwa Iwa meminta Rp1 miliar untuk menyetujui izin pembangunan Meikarta.