Pasar Hewan Manonjaya Ditutup Sementara Akibat PMK

13 Jan 2025, 18:42 WIB

Ilustrasi aktivasi pasar hewan sebelum ditutup akibat PMK. IDN Times/ Riyanto.

Bandung, IDN Times - Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyatakan Pasar Hewan Mamanonjaya, Tasikmalaya ditutup sementara akibat kasus penyakit mulut dan kuku (PMK). Penutupan dilakukan menyusul adanya peningkatan kasus di 14 kabupaten dan kota.

Adapun 14 daerah ini yaitu Kabupaten Bandung, Bandung Barat, Bekasi, Bogor, Cirebon, Karawang, Kota Banjar, Kota Cirebon. Kabupaten Kuningan, Pangandaran, Purwakarta, Subang, Sumedang, dan Tasikmalaya.

Diketahui ada sebanyak 1.240 hewan ternak di wilayah tersebut yang terjangkit PMK, dan 53 di antaranya mati. Akibat peristiwa ini Plt Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) Provinsi Jawa Barat, Siti Rochani menutup sementara Pasar Manonjaya, Tasikmalaya.

"Nah yang sudah ditutup pasarnya itu untuk sementara itu dari Pasar Manonjaya, Tasikmalaya ya. Penutupan itu dari tanggal 14 sampai dengan 27 Januari 2025," ujar Siti saat ditemui di Gedung Sate, Senin (13/1/2025).

1. Vaksinasi akan diberikan besok

Ilustrasi aktivitas pasar hewan sebelum ditutup akibat PMK. (IDN Times/Riyanto)

Kebijakan penutupan ini, kata Siti, dilakukan oleh pemerintah daerah. Sehingga untuk kabupaten dan kota lainnya masih belum diketahui apakah melakukan tindakan serupa atau tidak.

Hanya saja, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dipastikan telah memberikan surat edaran.

"Ada surat edaran tanggal 6 nomor 37 PT 010403, di mana menyebut tentang peningkatan kewaspadaan dini terhadap peningkatan penyakit hewan menular. Terus yang kedua juga sudah ada vaksin, terus pengobatan ternak sakit ada komunikasi informasi dan edukasi juga kepada peternak," ujarnya.

2. Pemprov Jabar anggarkan Rp1,5 miliar untuk vaksinasi

Ilustrasi aktivitas pasar hewan sebelum ditutup akibat PMK. (IDN Times/Riyanto)

Upaya jangka pendek yang perlu dilakukan para peternak juga membersihkan kandang dengan disinfektan. Sementara, vaksinasi juga harus dilakukan oleh asosiasi hingga koperasi para peternak.

Adapun pemerintah tetap memberikan vaksin, hanya saja sifatnya terbatas.

"Tadi pagi juga sudah rapat, jadi intinya begini untuk yang asosiasi, koperasi, dan perusahaan itu wajib mereka mengadakan vaksin mandiri. Jadi kami itu menyediakan hanya untuk yang peternak saja, jadi harus ada kolaborasi," katanya.

Pemerintah Provinsi Jabar sudah menyediakan vaksinasi anti PMK untuk para peternak di luar asosiasi hingga koperasi, dan nantinya, akan diberikan besok, Selasa (14/1/2025).

"Dosis vaksin (Anti-PMK) itu kurang lebih kMi menyediakan anggaran Rp1,5 miliar di 52 ribu dosis, untuk 26 ribu ternak. Karena kan satu ternaknya dua kali gitu ya," ucapnya.

3. Pemprov Jabar tidak lakukan penyekatan

(IDN Times/Azzis Zulkhairil)

Pemberian vaksinasi ini, kata Siti, disalurkan ke beberapa peternak di seluruh wilayah Jawa Barat. Terlebih, pemerintah pusat memberikan tambahan vaksin anti PMK Jawa Barat, sehingga jumlahnya akan banyak hewan ternak yang diberikan antigen tersebut.

"Karena kekurangan dari anggaran itu, kami meminta ke pusat, dalam hal ini ke Kementerian Pertanian, ke Dirjen PKH. Jadi minta vaksin. Alhamdulillah kami dikasih permintaan itu di 114 ribu, tapi malah justru katanya mau ditambah. Tadi malam kMi sudah dapat vaksinnya sebanyak 20 ribu dosis," ujarnya.

Sebelumnya Pj Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin mengatakan, meski mengalami peningkatan, tidak ada pembatasan lalu lintas hewan yang masuk di wilayahnya. Vaksinasi juga akan dilaksanakan guna meminimalisir penambahan kasus.

"Tidak ada penyekatan. Kami akan melakukan vaksin mulai besok," kata Bey.