Partai Golkar Gelar Diskusikan Soal Kepala Daerah Dipilih DPRD
Bandung, IDN Times - DPP Partai Golkar menggelar diskusi, Refleksi 2024 dan Outlook 2025 di Kantor DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Neli Murni, Slipi, Jakarta Selatan. Dalam diskusi tersebut, Partai Golkar membahas soal kemungkinan kepala daerah tidak dipilih langsung oleh rakyat tapi melalui wakilnya di DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.
Acara tersebut dibuka oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia. Hadir pula narasumber dalam diskusi, Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar dan Ketua DPD Partai Golkar Jabar Tubagus Ace Hasan Syadzily, Wakil Ketua Baleg DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung, Ketua Komisi XI DPR RI Mukhammad Misbakhun, dan pengamat politik Adi Prayitno.
Dalam sambutannya, Ketum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengatakan, di HUT Partai Golkar, ada catatan demokrasi yang harus dilakukan. Diskursus yang berkembang apakah sudah benar pola demokrasi seperti saat ini? Apakah harus dipertahankan?
"Harus diketahui, kata Bahlil, demokrasi bukan hanya tujuan utama dalam membangun negara ini. Demokrasi adalah instrumen. Pilpres telah diputuskan dalam UUD 45 harus dipilih langsung oleh rakyat," kata Ketum DPP Partai Golkar.
Bahlil menyatakan, namun pemilihan legislatif (pileg) dan pemilihan kepala daerah (pilkada) masih dimungkinkan untuk dicari formulasi yang tepat dengan tetap menghargai kaidah dan hak-hak demokrasi rakyat.
"Ini penting karena ini salah satu sistem yang akan Golkar tawarkan karena tidak menutup kemungkinan baik untuk rakyat. Kita akan mempertimbangkan untuk mengecek keterlibatan rakyat dalam proses pilkada tidak mesti pemilihan langsung," ujar Bahlil.
Jika kemungkinan dipilih oleh DPR, tutur Ketum DPP Partai Golkar, harus dengan formulasi yang disempurnakan. "Jadi silakan ini didiskusikan. Golkar tidak merasa kecil hati dengan dinamika pemikiran yang terjadi. Golkar sangat menghargai perbedaan politik," tuturnya.
1. Refleksi 2024 dan outlook 2025 Partai Golkar
Bahlil mengatakan, banyak torehan sejarah baru pada 2024 yang telah dilakukan bersama-sama, seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Marauke, dari pelosok desa hingga perkotaan.
"Satu momentum yang telah kita lalu bersama, proses pemilu, baik pileg, pilpres, maupun pilkada. Bagi bangsa, baru kali ini kita melaksanakan pemilu secara bersamaan," ucap Bahlil.
Ini, ujar Ketum Golkar, menunjukkan kedewasaan berdemokrasi bangsa Indonesia semakin baik. Walaupun banyak catatan yang terjadi. Indonesia telah melalui pileg dengan baik. Partai Golkar seperti diketahui bersama berada di posisi kedua di pileg dengan 102 kursi.
Kemudian, Golkar memiliki 15 ketua DPRD provinsi dan 300 lebih menjadi pimpinan DPRD kabupaten/kota, dan 2.900 anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kota kabupaten. Di Pilpres, Golkar bersama partai koalisi mendorong dan mendukung Prabowo-Gibran. Alhamdilullah menang.
"Terakhir, pilkada telah dilalui bersama, walaupun ada sebagian masih dalam proses sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK)," ujarnya.
"Sebagai partai tertua dan berkontribusi dalam proses dan fase-fase kehidupan dalam berpartai, Golkar tetap akan menjunjung tinggi kaidah, norma, dan aturan termasuk proses sengketa di MK," tutur Bahlil.