Partai Gelora Minta Paslon Langgar Protokol COVID-19 Didiskualifikasi
Bandung, IDN Times - Ketua DPW Partai Gelora Jabar Haris Yuliana meminta pemerintah bisa lebih tegas dalam memberikan sanksi kepada pasangan calon (paslon) yang melanggar protokol kesehatan COVID-19 ketika menjalankan tahapan Pilkada Serentak yang akan ramai dengan kampanye akhir bulan ini.
Saat ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), DPR, dan pemerintah pusat belum memastikan akan seperti apa sanksi kepada para pelanggar tersebut. Padahal ini penting untuk mengantisipasi lonjakan kasus baru orang terpapar virus corona.
"Kekhawatiran kita sekarang ada ledakan dahsyat (kasus COVID-19). Ini menjadi warning bagi kita semua jangan sampai ada bencana pandemik di ujung tahun," kata Haris ditemui dalam deklarasi dukungan paslon Pilkada di Jabar, Selasa (22/9/2020) petang.
1. Diskualifikasi saja kalau ada paslon yang melanggar protokol di pilkada
Haris pun memberi masukan agar ada aturan dalam PKPU, di mana paslon yang melanggar protokol kesehatan dan membuat kerumunan massa ketika masa kampanye bisa didiskualifikasi.
Ini bisa menjadi sanksi yang sangat berat bagi setiap paslon. Dengan demikian diharap mereka akan patuh dengan aturan untuk meminimalisir dampak pandemik COVID-19 yang masih menghantui Indonesia.
"Kecuali pemerintah mau menanggung akibatnya ya silakan saja," kata dia.