Penanggulangan Anak Putus Sekolah Bikin Calon Murid SMA Swasta Batal Daftar
- Calon murid SMA swasta di Jabar banyak mencabut berkas pendaftaran dalam SPMB tahun ajaran 2025/26.
- Pencabutan berkas diduga terjadi karena adanya program Penanggulangan Anak Putus Sekolah (PAPS) yang tidak tepat sasaran.
- Sekolah favorit swasta mengalami penurunan murid dalam SPMB 2025, dan beberapa sekolah masih belum mendapatkan murid sesuai rombongan belajar.
Bandung, IDN Times - Calon murid sekolah SMA swasta di Jawa Barat kini banyak mencabut berkas pendaftaran selama proses Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ajaran 2025/26. Kondisi tersebut diduga terjadi karena adanya program Penanggulangan Anak Putus Sekolah (PAPS).
Hal tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Forum Kepala Sekolah SMA Swasta (FKSS) Jawa Barat, Ade D. Hendriana. Dia mengatakan, program PAPS ini membuat para calon murid mencabut berkas dan masuk ke sekolah swasta.
"Setelah pengumuman terakhir, SMA swasta bukannya bertambah malah pada mencabut berkas dalam artian mereka diterima dalam program PAPS. Artinya program itu kan intuk pencegahan anak putus sekolah, tidak tepat sasaran juga," ujar Ade, Kamis (10/7/2025).
Diketahui, PAPS sendiri merupakan kebijakan dari Keputusan Gubernur (Kepgub) Jawa Barat Nomor 463.1/Kep.323-Disdik/2025, di mana warga yang masuk dalam kategori miskin ekstrem ini dijaring untuk bersekolah di SMA dan SMK negeri tertentu, dengan penambahan rombongan belajar (rombel) dari yang semula 36 murid, bisa bertambah hingga 50 siswa.
1. Tuding PAPS tidak tepat sasaran
Namun, berdasarkan kondisi di lapangan saat ini, Ade menilai, penjaringan siswa PAPS ini justru tidak tepat sasaran dan berdampak kepada SMA swasta di mana para calon murid banyak mencabut berkas pendaftaran, dan lebih memilih sekolah negeri.
"Kenapa tidak tepat sasaran, karena mereka kan mampu di sekolah swasta. Kemudian ada salah satu SMA favorit di Kota Bandung menerima siswa dari SMP favorit juga. Artinya SMP dengan cara bayar tinggi kenapa bisa masuk jalur PHPS itu kan sudah tidak masuk kategori PHPS," ujarnya.
2. Sebut jalur titipan siswa
Lebih jauh, Ade menilai jalur PAPS yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, melalui Gubernur Dedi Mulyadi berpotensi digunakan sebagai cara untuk para siswa yang di luar kategori miskin ekstrem bisa masuk ke sekolah favorit tertentu.
"Saya sudah sampaikan di awal ini merupakan jalur untuk titipan siswa di balut dengan kemasan baik saja, jadi PHPS berapa persen kebutuhan berapa persen," katanya.
Selain itu, banyak juga kini sekolah favorit swasta yang merasa mengalami penurunan murid dalam SPMB 2025. Mereka yang biasanya menerima ribuan, kini hanya beberapa ratusan murid saja.
"Saya komunikasi dengan sekolah favorit, dan mereka juga terdampak. Kalau lima tahun terus berjalan seperti ini lama kelamaan akan tergerus juga sampai sekolah menengah ke bawah," katanya.
3. Sekolah swasta perpanjangan SPMB
Ade menambahkan, masih adanya sekolah swasta yang masih belum mendapatkan murid sesuai rombongan belajar 30 siswa, mereka masih akan membuka SPMB sampai Data Pokok Pendidikan (Dapodik) 31 Agustus 2025.
"Kenyatannya SMA dan SMK swasta belum bisa mengikuti MPLS besok secara serentak, karena masih butuh kuota. Ada yang sekolah empat sampai enam siswa juga. Kami tunggu saja sebelum Dapodik 31 Agustus 2025," jelasnya.
Namun, jika nantinya kuota rombongan belajar tidak mencapai 30 orang, Ade mengungkapkan, sekolah SMA swasta akan tetap berjalan dan menjalankan MPLS.
"Kami SPMB mundur semingguan kalau itu tidak ada (mencapai kuota) kami jalan saja sesuai dengan murid yang ada. Tapi Patokan kita Dapodik itu 31 Agustus, sebelum itu mereka sudah harus masuk Dapodik," kata Ade.
Sebagai informasi, berdasarkan data Disdik Jabar, total jumlah lulusan SMP di Jawa Barat mencapai 837.115 siswa. Sementara itu, daya tampung sekolah negeri baik SMA maupun SMK hanya sebesar 317.302 kursi.
Adapun jumlah pendaftar SPMB tahap satu dan dua ada sebanyak 569.085 orang dan yang diterima di sekolah negeri berjumlah 294.100 siswa. Namun Pemprov Jabar menambah kuota sebanyak 43.991 bagi anak yang berpotensi putus sekolah.
Kemudian, sisa kuota (tidak terpakai) sebanyak 23.202 karena kekurangan jumlah pendaftar dan tidak memenuhi syarat. Sementara, siswa yang tidak mendaftar pada SPMB Jabar tahun ini, ungkap Kadisdik, sebanyak 268.031 orang.
