Pandu Riono: Tak Banyak Kepala Daerah Mengakui PSBB Tidak Efektif

02 Feb 2021, 10:50 WIB

Epidemiolog Universitas Indonesia (UI) Pandu Riono dalam diskusi daring bertajuk Proyeksi Kasus COVID-19 dan Evaluasi PSBB Jumat (23/10/2020) (Tangkapan layar/YouTube KGM Bappenas)

Bandung, IDN Times - Pemerintah Indonesia dengan gamblang menyebutkan kebijakan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jawa-Bali dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di daerah tidak berjalan efektif dalam menekan kasus COVID-19.

Presiden Joko "Jokowi" Widodo pun merasa kecewa dengan hasil PPKM Jawa-Bali serta kebijakan PSBB yang dilakukan pemerintah daerah. Namun, tidak banyak kepala daerah yang mengakui jika kebijakan PPKM dan PSBB ini tidak efektif dalam menekan angka kasus COVID-19.

Hal itu diungkapkan Pakar Epidemiologi FKM Universitas Indonesia Pandu Riono. Menurut dia, tidak adanya pengakuan PPKM Jawa-Bali dan PSBB tidak efektif dari kepala daerah itu karena ingin tetap dipandang baik oleh pemerintah pusat.

"Kalau dia ngaku kan kita dukung. Semuanya ingin tidak mau dimarahin orang," kata Pandu saat dihubungi IDN Times, Selasa(2/2/2021).

1. Tidak efektif sesuai dengan pernyataan presiden

Jokowi tinjau food estate di Kalimantan Tengah (Dok. IDN Times/Biro Pers Kepresidenan)

Ia mengatakan, ketidakefektifan ini sejalan dengan pernyataan yang dilontarkan langsung Presiden Jokowi beberapa waktu lalu. Penerapan PPKM ternyata gagal membuat kasus COVID-19 menurun. Justru PPKM dan PSBB tetap membuat angka kasus virus corona di Indonesia terus bertambah.

"(PPKM) tidak efektif, saya dukung omongan pak Jokowi. Di Kota Bandung, Bekasi Depok, Bogor pun tidak efektif," ujar Pandu saat dihubungi, Selasa (2/2/2021).

2. Jika PSBB proporsional efektif maka kasus akan menurun

Ilustrasi. ANTARA FOTO/Abriawan Abhe

Pandu menuturkan, sampai saat ini angka kasus corona di Jabar juga belum menurun secara signifikan. Menurutnya, PSBB proporsional akan efektif jika angka penyebaran COVID-19 standar dengan aturan dari WHO.

"Kalau efektif kasus pasti menurun, ini kan tidak menurun, sudah pasti tidak efektif," ucapnya.

3. Tidak banyak kepala daerah yang mengakui PSBB tidak efektif

Petugas gabungan memberhentikan pengendara motor yang berboncengan saat uji coba penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (23/4/2020). Pemerintah Kota Makassar terus melakukan sosialisasi hingga hari terakhir uji coba penerapan PSBB dengan harapan penerapan PSBB yang diterapkan pada 24 April - 7 Mei 2020 di daerah itu berjalan efektif dalam rangka percepatan penanganan COVID-19. (ANTARA FOTO/Arnas Padda

Sayangnya, Pandu merasakan, tidak banyak kepala daerah yang mengakui bahwa aturan PPKM/PSBB proporsional tidak efektif. Ia menyebut, hal ini dilakukan agar para pimpinan di daerah tetap di pandang baik oleh pemerintah pusat.

"Kalau dia ngaku kan kita dukung. Semuanya ingin tidak mau dimarahin orang," katanya.

4. Emil sebut PPKM tidak efektif karena amburadul data COVID-19

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi)

Sebelumya, Gubernur Jawa Barat turut menanggapi PPKM yang dirasa tidak efektif. Penyebabnya, angka kasus COVID-19 secara harian yang dirilis pemerintah justru memperlihatkan tren buruk karena terus memecahkan rekor.

Emil menyebutkan, selama ini acuan dalam menganalisa sebuah kebijakan dalam penanganan COVID-19 di Indonesia adalah kasus baru per hari. Sayangnya, data kasus yang selama ini dirilis setiap harinya masih kurang tepat.

"PPKM ini data kurang tepat dari sisi kasus. Misalnya di Jabar ada 3.000 kasus baru padahal 2.000 kasus itu merupakan data lama," ujar Ridwan Kamil saat meresmikan program Puskesmas Terpadu dan Juara (Puspa) di Puskesmas Cikarang, Kabupaten Bekasi, Senin (1/2/2021).