Pamirsa Budiman: Upaya Pemprov Jabar Atasi Kelangkaan Minyak Goreng

09 Apr 2022, 11:21 WIB

Gubernur Ridwan Kamil saat meresmikan Pamirsa Budiman di Pasar Juara Sawangan, Kota Depok, Jumat (8/4/2022). (Humas/Pemprov Jabar)

Bandung, IDN Times - Guna mengatasi kelangkaan minyak goreng (migor), Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) menghadirkan program pemesanan minyak goreng via Aplikasi Pemirsa Budiman (Sapawarga Buat Ibu-Ibu di Mana-mana) untuk wilayah Bodebek.

Ridwan Kamil alias Emil, Gubernur Jabar mengatakan, Pemprov Jabar mengeluarkan kebijakan terobosan pemesanan dan hak pakai distribusi minyak goreng bersubsidi via aplikasi Sapawarga. Adapun yang berperan penting dalam hal ini adalah BUMD.

"Di masa krisis seperti ini kami tugaskan BUMD Agro Jabar untuk mencari sumber minyak goreng lalu dibagikan ke rumah tangga dengan cara senyaman-nyamannya. Karena ini sudah zaman digital, maka kita pakai aplikasi," ujar Emil di Pasar Juara Sawangan, Kota Depok, Jumat (8/4/2022).

1. Program ini merupakan inisiatif dan mendahulukan wilayah Bodebek

ilustrasi minyak goreng. (IDN Times/Alfi Ramadana)

Selain itu, Emil bilang, kebijakan ini merupakan respons sosial dan bentuk kehadiran negara di tengah kondisi kesulitan warga Jabar mengakses migor murah dan kelangkaan migor curah bersubsidi yang kini masih melanda masyarakat.

"Ini sifatnya inisiatif. Kita dahulukan program ini untuk wilayah Bodebek terlebih dahulu. Ini ikhtiar kami, jadi warga memesan minyak goreng curah via ketua RW," ungkapnya.

2. Program bantuan ini diharapkan dimanfaatkan oleh masyarakat

Gubernur Ridwan Kamil saat meresmikan Pamirsa Budiman di Pasar Juara Sawangan, Kota Depok, Jumat (8/4/2022). (Humas/Pemprov Jabar)

Masyarakat yang mau mendapatkan minyak goreng, kata Emil, bisa menyampaikan pada ketua RW, kemudian langsung memesan minyak goreng via fitur Pemirsa Budiman di aplikasi Sapawarga. Setelah itu minyak goreng dikirim ke rumah warga atau ketua RW.

"Minyak goreng ini dipesan oleh BUMD Agro Jabar, mudah-mudahan ini bisa dimanfaatkan sehingga warga tidak usah antri di pasar atau di mana-mana, cukup tunggu di rumah, asal pak RW-nya aktif," ungkapnya.

3. Ketua RW harus berikan migor bersubsidi pada yang membutuhkan

Ilustasi minyak goreng di pasaran (IDN Times/Vadhia Lidyana)

Emil menjelaskan, aplikasi ini memang dibuat khusus untuk ketua RW. Menurutnya, RW memiliki data warga dan peran penting mengetahui mana yang layak mendapatkan bantuan subsidi migor. Dengan begitu, akses aplikasi untuk sementara diberikan kewenangannya pada ketua RW.

"Kontrolnya RW, jadi tidak boleh pribadi-pribadi. RW-nya nanti yang tahu mana warganya yang membutuhkan, sehingga menengah ke atas dia ambil premium, menengah ke bawah itu yang kita lindungi melalui sistem distribusi yang baru ini," katanya.

4. Disperindag pastikan harga lebih murah

Iendra Sofyan, Kepala Disperindag Jabar (IDN Times-Azzis Zulkhairil)

Sedangkan, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jabar, Iendra Sofyan mengatakan, layanan hanya dilakukan di masa darurat, terutama di tengah kondisi warga yang menghadapi lonjakan kenaikan harga bahan pokok dan BBM di bulan Ramadan.

"Pemerintah Provinsi Jabar berupaya membantu warga mendapatkan akses pada minyak goreng yang terjangkau. Poin penting lainnya, selain berupaya memenuhi kebutuhan warga, pola konsumsi masyarakat terhadap minyak goreng pun bisa terkendali," katanya.

Kemudian, untuk warga yang memesan minyak goreng curah via Pemirsa Budiman hanya dibatasi 3 kilogram per bulan per satu kepala keluarga. Untuk mendapattkan minyak goreng ini warga cukup membayar Rp15.500 per kilo.

"Pemerintah Provinsi Jawa Barat memastikan bahwa harga yang dibayar warga tetap sama dengan ketentuan pemerintah," kata dia.