Pamer Kemewahan Bikin Publik Muak, Bupati Cirebon Larang ASN Flexing

Uniknya, kebijakan ini juga menyasar anggota keluarga pejabat dan ASN. Imron menilai, sering kali justru keluarga yang mengumbar gaya hidup di dunia maya.

Menurutnya, perilaku semacam ini bisa memunculkan citra buruk seolah pemerintah daerah hanya mementingkan diri sendiri.

“Bukan hanya pejabatnya yang tidak boleh pamer, keluarganya pun harus menahan diri. Karena yang dinilai publik bukan hanya individu, tetapi lingkaran terdekatnya,” kata Imron.

Dengan demikian, ia berharap ruang digital tidak lagi dipenuhi konten-konten mewah dari kalangan pejabat daerah.

Larangan ini bukan sekadar aturan formal, melainkan juga pesan moral. Pejabat publik dianggap memiliki tanggung jawab lebih besar untuk memberi teladan kesederhanaan.

“Kalau masyarakat lihat pejabatnya hidup sederhana, kepercayaan akan meningkat. Sebaliknya, kalau pamer, yang muncul hanya rasa muak,” tegasnya.

Selain perilaku pribadi, Bupati Cirebon juga mengatur ulang cara pemerintah daerah menyelenggarakan kegiatan kedinasan. Ia melarang adanya pesta atau acara berlebihan atas nama dinas.

Semua agenda resmi, kata Imron, harus dilaksanakan secara sederhana, hemat, dan efisien.

“Anggaran itu uang rakyat. Jangan sampai dipakai untuk sekadar seremonial yang tak bermanfaat. Lebih baik diarahkan untuk infrastruktur, pelayanan publik, atau kebutuhan masyarakat yang benar-benar mendesak,” katanya.

Kebijakan ini sekaligus mempertegas prinsip efisiensi dalam pengelolaan APBD. Imron meminta agar pejabat tidak menjadikan kegiatan kedinasan sebagai ajang unjuk kemewahan.

Dengan demikian, setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah dapat berdampak nyata bagi kepentingan warga.

Untuk memastikan aturan berjalan, Bupati akan menyampaikan kebijakan ini ke seluruh organisasi perangkat daerah (OPD). Ia menuntut setiap kepala OPD menindaklanjuti dengan peraturan internal agar disiplin bisa ditegakkan hingga ke tingkat bawah.

“Kalau hanya imbauan, hasilnya tidak akan terlihat. Harus ada mekanisme evaluasi, bahkan sanksi sesuai aturan kepegawaian bila ada yang melanggar,” ujar Imron.

Menurutnya, hak individu untuk menikmati hasil kerja memang diakui. Namun, pejabat publik tidak bisa disamakan dengan warga biasa karena ada beban moral yang melekat pada jabatan. ASN, kata dia, adalah pelayan publik, bukan sosok yang harus dilayani.